Head LinePemdaPolitik

KMP MINTA BUPATI HENTIKAN HIBAH KEPADA INSTANSI VERTIKAL, SEPERTI TNI/POLRI DAN LEMBAGA PERADILAN.

PURWKARTA (eNPe.com) – Hibah oleh Bupati kepada instansi vertikal, seperti TNI/Polri dan lembaga Peradilan lainnya, mesti dihentikan. Menurut Ketua Komunitas Masyarakat Purwakarta (KMP), hibah jenis ini menyebabkan hubungan kesetaraan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif menjadi timpang.

Ketua KMP Zaenal Abidin menegaskan hal itu kepada eNPe.com hari ini (3/2). “Hibah ini menyebabkan masing-masing pihak jadi tidak profesional. Kalau Hibah itu ada indikasi korupsinya, maka penanganannya akan susah. Ini yang patut kita sayangkan,” jelas Zaenal.

Modus ini, menurut ZA, sapaan Zaenal, sudah berlangsung puluhan tahun. Yang aneh, menurutnya,”Selama ini publik tutup mata dan diam saja. Seolah pasrah, kalau Hibah itu dikerjakan seenaknya sendiri.” 

Ia mencontohkan Hibah Ke Kejari pada 2018. “Saat itu Bupati Anne memberi hibah ke Kejari Purwakarta sebesar Rp 1 miliar. Dan itu terbongkar, ternyata hanya akal-akalan,” jelas Zaenal.

Sekarang, jelas ZA, skandal hibah Rp 1 miliar itu tidak jelas penyelesaiannya. “Masih berpotensi jadi masalah hukum,” jelasnya.

Begitu pula, menurut lulusan Pasca Sarjana UGM ini, hibah kepada Tajug Gede Cilodong yang dikerjakan oleh satu institusi vertikal. “Data yang KMP punya hibah itu juga berpotensi punya masalah,’ jelasnya. 

Kasus lain yang perlu diawasi, menurut ZA adalah hibah Rp 5 miliar untuk membangun gedung di instansi yudikatif. “Jadi serba susah apa maunya Bupati. Apa ini jebakan agar dugaan kasus korupsinya tetap aman atau bagaimana,” jelasnya.

“Hibah ke instansi vertikal selalu memicu masalah. Dan publik selama ini membiarkan saja”.

BERPOTENSI MASALAH

Zaenal menjelaskan bahwa hibah ke instansi vertikal bermasalah dan menabrak banyak aturan. “Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 mengatur dengan rinci tentang Hibah yang bersumber dari dana Daerah harus tepat sasaran, proporsional, dan memprioritaskan belanja wajib.”

Menurutnya, pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran progran dan kegiatan Pemerintah, dengan memperhatikan :

  1. Azas Keadilan, yaitu dilakukan melalui pertimbangan objektif.
  2. Azas Kepatutan, yaitu dilakukan dengan wajar dan proporsional.
  3. Azas Rasionalitas, yaitu harus tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
  4. Azas Manfaat, bahwa keuangan Daerah harus diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan bermanfaat.
  5. Azas Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.

“Dari lima poin di atas banyak yang diabaikan,” jelas Zaenal.

Menurutnya, peruntukan penggunaan hibah secara spesifik dicantumkan dalam peraturan Kepala Daerah, dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Ini merupakan kriteria/persyaratan terkait pemberian hibah.

“Pemberian Hibah kepada Instansi Vertikal dihawatirkan akan membuat kurang tegaknya fungsi Trias Politika dalam keseimbangan kekuasaan guna terwujudnya good goverment,” jelasnya.

Hal ini, menurut ZA, diperkuat oleh Surat Himbauan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) bernomor B-14/01-15/01/2014 tertanggal 6 Januari 2014 yang dikirimkan kepada seluruh Gubernur, Bupati, dan ditembuskan kepada Mentri Dalam Negeri.

“Di Kabupaten Aceh Tamiang Hibah vertikal pernah digugat oleh Gerakan Anti Korupsi (Gerak). Kasusnya Hibah diberikan kepada Polres dan Kejari ini dilaporkan kepada KPK,” jelasnya. (bay/PU).

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close