Head LineKriminalPemda

KETUA LSM AMARTA : PROBLEM RUMIT TAJUG GEDE CILODONG ANGGOTA DEWAN TIDAK BOLEH TUTUP MATA

PROYEK TAJUG GEDE TELAH MENYEBABKAN VISI MISI YANG TERTUANG DALAM RPJMD MELENCENG

PURWAKARTA (eNPe.com) – Berbagai kerumitan yang muncul akibat pembangunan Tajug Gede Cilodong, menurut satu aktivis LSM Amanat Masyarakat Purwakarta (Amarta), politisi yang ada di dewan tidak boleh tutup mata. Menurutnya, pembangunan Tajug Gede Cilodong telah membuat visi misi Bupati Anne yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) jadi melenceng.

Tarman Sonjaya, Ketua LSM Amarta menegaskan itu kepada eNPe.com kemarin (11/3). “Proyek Tajug Gede itu telah membelokkan visi misi Bupati yang sudah menjadi produk hukum dalam bentuk Perda. Dan ini problem serius,” jelas Tarman.

“Proyek Tajug Gede Cilodong yang banyak masalah itu, anggota Dewan mestinya jangan diam saja. Mereka mesti berani meluruskan proyek yang telanjur bengkok itu.” (Ketua LSM Amarta Tarman Sonjaya).

Menurutnya, sejak awal pembangunan Tajug Gede sudah bermasalah. Lahan seluas 9 hektare itu, menurutnya,”Adalah hibah dan aset milik Pemkab. Semula akan menjadi Islamics Center. Saat itu dengan pertimbangan agar urusan jamaah haji dari Purwakarta dan sekitarnya tidak semua ke Pondok Gede. Tapi, konsep ini diubah oleh Bupati Anne menjadi kawasan wisata religi.”

Pembangunan fisiknya juga sejak awal bermasalah, jelas Tarman. “Kini pengurus DKM yang status hukumnya belum jelas, meminta Inspektorat untuk mengaudit dana non-APBD yang masuk ke Tajug Gede. Ini juga persoalan lain yang mesti dicermati oleh anggota dewan,” jelasnya.

Dua aspek itu, menurut Tarman, mestinya politisi yang ada di dewan ambil sikap untuk menyelamatkan arah RPJMD agar tidak melenceng dari visi misi Bupati.

“Anggota dewan itukan orangnya hebat-hebat. Otaknya pasti cerdas. Mereka representasi perwakilan dari masyarakat Purwakarta. Terpilih melalui pertarungan yang ketat. Tapi kenapa soal Tajug Gede mereka mendadak lembek seperti tumpukan kerupuk yang diguyur air. Ini kan aneh,” jelas Tarman.

Pihaknya berjanji akan mendesak agar anggota dewan tidak terlalu pulas tidurnya. “Ayolah kita selamatkan Purwakarta agar tidak amburadul seperti sekarang,” jelasnya.

DESAK AUDIT INDEPENDEN

Sementara itu, Ketua Komunitas Masyarakat Purwakarta (KMP) Zaenal Abidin menegaskan permintaan DKM agar Inspektorat mengaudit dana yang masuk dari non-APBD adalah pintu masuk yang bagus untuk mengungkap berbagai dugaan penyimpangan keuangan yang terjadi di proyek Tajug Gede Cilodong.

Dedi Mulyadi itu, menurut Zaenal, tahu persis tugas inti Inspektorat. “Menjadi lucu ketika tiba-tiba DM sebagai Ketua DKM Tajug Gede minta Inspektorat mengaudit dana non-APBD. Ini kan aneh,” jelasnya.

Masih untung, menurut Zaenal, di inspektorat masih ada orang-orang lurus yang punya hati nuani. “Saya apresiasi terhadap sikap Inspektorat,” jelas Zaenal.

Pihaknya akan tetap mendesak agar Tajug Gede diaudit secara independen. “Terutama soal dana non-APBD sebesar kurang lebih Rp 4,5 miliar. Itu untuk apa saja,” jelas ZA, sapaan Zaenal.

Ia menyatakan akan konsultasi ke banyak pihak, lawyer profesional bagaimana secara legal bisa mengaudit secara independen Tajug Gede itu. “Itu dana pihak ketiga, dana ummat, jadi mesti jelas penggunaannya,’ jelasnya. (nur/KDR).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close