Head LineKriminalPemda

KETUA KPP MUNAWAR CHOLIL PERTANYAKAN STATUS HUKUM TAJUG GEDE CILODONG

PURWAKARTA (eNPe.com) – Ketua Komunitas Peduli Purwakarta (KPP) mempertanyakan status hukum Tajug Gede Cilodong. Menurutnya, tiap tahun Pemkab Purwakarta mengeluarkan dana dari APBD untuk pembangunan Tajug Gede Cilodong, tapi hingga kini status hukumnya tidak jelas, itu aset Pemkab atau bukan.

Munawar Cholil, Ketua KPP menegaskan hal itu kepada eNPe.com hari ini (20/1). “Jadi ini kejadian lucu. Tajug Gede dikelola seperti oleh perorangan. Tapi dana menggelontor puluhan miliar. Sementara status tanah itu tidak jelas. Apakah milik pemda, milik yayasan atau milik pribadi. Ini harus jelas,” tandas Cholil.

MUNAWAR CHOLIL

Sejak awal, jelas Cholil, tanah itu adalah hibah dari perusahaan swasta. “Semula akan dibangun Islamics Center. “Dulu kalau tidak salah mesti ada yayasan yang akan mengelola Islamics Center itu. Sekarang malah jadi kawasan wisata religi,” jelasnya.

Adanya Masjid itu, menurut Cholil, mesti jelas. “Itu status masjid punya siapa. Kalau itu masjid Pemda, lalu kenapa tidak membesarkan masjid Agung saja. Dan membangun masjid itu jauh dari penduduk. Kalau jumatan pejabat Pemkab wajib sholat di sana. Ini agar memenuhi syariat. Jadi lucu,” jelas Cholil.

Bahkan, menurutnya, kalau aset itu milik Pemkab, lalu menjadi kawasan wisata religi,”Mestinya kawasan itu dikelola oleh Dinas Pariwisata. Ini seperti milik pribadi,” jelasnya.

Maka dari itu, menurut Ketua lembaga antikorupsi ini, status Tajug Gede mesti jelas. “Selama ini semua uang dari Pemkab, tapi statusnya tidak jelas. Efeknya pengelolanya juga jadi tidak jelas,” ujarnya.

Pihaknya meminta agar Bupati menjelaskan secara terbuka status hukum Tajug Gede. “Kalau ternyata status hukumnya tidak jelas, maka ini bisa masuk kategori skandal korupsi terbesar,” jelasnya.

Sepanjang catatan media ini, dalam tata kelola keuangan pembangunan Tajug Gede ini sejak awal bermasalah. Kemudian tiba-tiba mantan Bupati Dedi Mulyadi diangkat entah oleh siapa menjadi Ketua DKM. Saat itu kontroversi pun merebak.

ARTIKEL SERUPA  KAPOLRES PURWAKARTA BANTU KORBAN PUTING BELIUNG DI PLERED

Ketua KMP Zaenal Abidin pernah meminta agar tata kelola keuangan Tajug Gede Cilodong diaudit secara independen. “Audit ini penting agar publik tahu pemakaian dana-dana yang selama ini masuk. Baik dana sumbangan pihak ketiga, dana CSR, maupun dana dari APBD,” jelasnya.

Kabid Pariwisata dan Budaya Dinas Pariwisata Budaya dan Olah Raga Irfan Suryana menjelaskan terkait posisi Tajug Gede sebagai kawasan Wisata Religi, peran Disparbudpora hanya menjalankan fungsi promosi saja. “Kami juga tidak menggelontorkan anggaran ke Tajug Gede Cilodong,” jelas Irfan. (bay/KDR).

Tags

Related Articles

Beri Komentar :

Your email address will not be published. Required fields are marked *