PemdaPolitikStraight News

KETUA KPP MUNAWAR CHOLIL : ANGGOTA DEWAN LAGI LOBI KEJARI AGAR LEPAS DARI JERAT HUKUM

TANDA TANGAN MESAKH TERBUKTI DIPALSUKAN

PURWAKARTA (newspurwakarta.com) – Dugaan kasus korupsi perjalanan dinas fiktif, hanya akan menyeret beberapa anggota dewan saja. Hal ini terjadi, menurut petinggi Komunitas Peduli Purwakarta (KPP), akibat banyak anggota dewan yang sekarang sedang kasak kusuk agar bisa lolos dari jeratan hukum.

Ketua KPP Munawar Cholil menjelaskan hal itu kepada newspurwakarta.com kemarin (10/3). “Jadi posisi sekarang anggota dewan yang berpotensi jadi tersangka sedang menjalin lobi bagaimana bisa lolos.  Maka dari itu, nanti ujung-ujungnya hanya beberapa orang saja yang jadi tersangka,” jelas Cholil.

KETUA KPP MUNAWAR CHOLIL

Menurut Caleg PPP dari Dapil II ini menambahkan,  kalau memakai logika hukum, dengan melihat fakta-fakta persidangan, maka seharusnya semua anggota dewan dan unsur pimpinan kena. “Tapi hukum di sini belum bisa tegak seadil-adilnya. Maka dari itu perkembangan nanti sangat tergantung lobi mereka ke Kejaksaan Negeri,” jelas Cholil.

GMBI TUNTUT KEJARI TEGAS

Sementara itu, akhir pekan lalu ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Purwakarta mengepung kantor kejaksaan negeri (Kejari ) Purwakarta. Massa menuntut Kejari untuk memproses dugaan keterlibatan anggota DPRD dalam kasus surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif pasa 2016. Akibat kasus ini negara dirugikan sebesar Rp 2,4 miliar.

Dalam orasinya, Ketua GMBI Purwakarta Elan Sopyan mendesak Kejari Purwakarta untuk tidak ragu menetapkan tersangka kepada para anggota DPRD Purwakarta.

“Ini mah kaya sinetron aja, masa anggota DPRD maupun pimpinan tidak ada yang dijadikan tersangka padahal tugas dan fungsi sekretariat dewan adalah melayani anggota DPRD Purwakarta. Kami datang untuk menuntut keadilan,” kata Elan.

TANDA TANGAN MESAKH PALSU

Dalam serangkaian sesi persidangan, salah satu anggota DPRD Mesakh Supriyadi menceritakan bahwa dirinya berhasil meyakinkan hakim kalau tanda tangan di kuitansi kosong itu palsu.

“Saat sidang hanya saya yang berani menolak keterangan JPU. Saat itu saya maju ke meja majelis hakim. Saya tegaskan bahwa tanda tangan yang ada di kuitansi kosong itu dipalsukan,” jelasnya.

Di hadapan Hakim, menurut Mesakh, ia sempat menyodorkan tanda tangan dirinya yang asli. “Saya bilang ke Hakim, silahkan Bapak Hakim bawa tanda tangan saya ke Puslabfor Mabes Polri. Biar saya yang biayai. Tapi Hakim menegaskan percaya kalau tanda tangan saya palsu,” jelasnya.

Hakim kemudian memanggil tersangka untuk croscheck soal tanda tangan yang dipalsukan itu. “Dan kedua tersangka membenarkan kalau tandat tangan saya dipalsukan,” jelasnya.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Purwakarta Fauzul Ma’ruf mengakui dalam persidangan ditemukan fakta-fakta baru yang berbeda dengan Berita Acara Penyidikan (BAP). Fakta ini, menurutnya, akan menjadi bahan telaah baru aparat Kejari Purwakarta sekarang.

Jika dalam amar putusannya, kata Fauzul Ma’ruf, hakim pengadilan Tipikor Bandung memerintahkan jaksa supaya menindaklanjuti keterlibatan 45 anggota DPRD Purwakarta, “Maka Kejari wajib mengeluarkan Sprindik baru untuk menetapkan tersangka baru bagi para anggota DPRD Purwakarta,” jelasnya. (fan/nur/KDR).

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close