Head LinePemdaPolitik

KETUA BAWASLU TEGASKAN AKAN PERIKSA DEDI MULYADI DAN PANDA TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN PEMILU

KADIS PMD BERPOTENSI KENA PIDANA PEMILU

PURWAKARTA (newspurwakarta.com) – Terkait dugaan pelanggaran Pemilu oleh Dedi Mulyadi dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Bawaslu menegaskan akan memeriksa keduanya. Menurut Ketua Bawaslu, kasus ini masuk kategori temuan, jadi tinggal diperkuat bukti-bukti yang lagi kita kumpulkan.

KETUA BAWASLU PURWAKARTA UJANG ABIDIN

Ketua Bawaslu Purwakarta Ujang Abidin menegaskan hal itu kepada newspurwakarta.com semalam (21/2). “Saya perlu menegaskan kepada publik bahwa untuk pemeriksaan kasus ini Bawaslu tidak sedang main-main. Kita ingin kasus ini tuntas,” jelas Ujang.

Menurut Ujang, petugas Panwas Kecamatan Bungursari sudah membuat laporan ke Bawaslu, agar temuan ini bisa ditindaklanjuti. “Kalau dari laporan yang masuk memang banyak yang janggal. Tinggal kita lagi mengumpulkan bukti-bukti yang kuat agar kasus ini bisa diproses tuntas,” jelasnya.

Kalau melihat konstruksi masalahnya, jelas Ujang, kasus ini berpotensi menjadi pelanggaran pemilu. “Kalau Kepala Dinas memfasilitasi kegiatan untuk kepentingan politik, itu masuk kategori pidana pemilu. Kalau Dedi Mulyadi bisa pidana bisa pelanggaran administratif. Kami akan transparan kepada publik dalam proses pemeriksaan ini,” jelas Ujang.

Pihaknya meminta agar masyarakat bisa membantu proses pengumpulan barang bukti. “Titik krusialnya ada di barang bukti. Karena dari laporan yang masuk semua Kades tidak boleh membawa hand phone. Maka dari itu, mudah-mudahan ada jalan lain untuk mendapatkan barang bukti itu,” jelasnya.

Menurut Ujang, Timnya sudah bergerak cepat untuk menangani kasus ini. “Kami sudah ke pihak manajemen hotel. Ini dalam upaya mendapatkan barang bukti,” jelasnya.

KADIS PMD PANDA DINATA

Sebelumnya, kades se Purwakarta diundang oleh Kepala Dinas PMD untuk satu pertemuan tahunan soal pembangunan desa. Tapi pertemuan itu digelar secara tertutup. Semua Kades dilarang membawa hand phone ke ruang pertemuan.

Hadir dalam pertemuan itu Dedi Mulyadi, Caleg DPR RI dari Partai Golkar. Sejumlah Kepala Desa kepada newspurwakarta.com menceritakan di forum itu DM, sapaan akrab Dedi minta dukungan politik sebagai Caleg. Pada saat yang sama DM juga menjelaskan soal tunggakan Siltap yang dua bulan belum dibayar.

Pada pertemuan itu, Dedi sempat marah dan mengusir 10 wartawan yang lagi meliput acara itu. “Kami tidak undang kalian. Kami tidak kenal anda. Kami tidak butuh wartawan. Ini acara internal,” tandas DM sambil marah-marah.

JANGAN RAGU

Sementara itu, Ujang Abidin menambahkan, tugas Bawaslu dengan kewenangan yang baru, itu tidak ringan. “Kalau KPU asal tugas dan wewenang sesuai UU dijalankan selesai. Kalau Bawaslu berbeda. Kami dituntut untuk menjadi wasit yang adil bagi semua,” jelasnya.

Ujang menceritakan, Bawaslu pernah membubarkan kampanye Golkar yang tidak ada izinnya. “Kami tertibkan. Karena memang melanggar. Saat itu semua atribut Golkar kami turunkan. Tekanan datang dari mana-mana tapi tetap kami eksekusi,” jelasnya.

Untuk itu, Ujang meminta partisipasi publik mesti luas. “Tanpa partisipasi publik akan berat menjalankan fungsi pengawasan. Masyarakat semua menuntut agar Bawaslu bisa optimal dan adil. Kami juga minta partisipasi juga muncul dari masyarakat. Laporkan ke Bawaslu kalau ada indikasi pelanggaran, saya jamin akan diproses Bawaslu. Jadi jangan ragu terhadap kinerja Bawaslu sekarang,” jelas Ujang. (tor/KDR).

Tags

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *