Friday, September 18, 2020
Home Head Line KETIKA BUPATI ANNE AKAN POTONG TUNJANGAN ASN, ADILKAH KEBIJAKAN ITU?

KETIKA BUPATI ANNE AKAN POTONG TUNJANGAN ASN, ADILKAH KEBIJAKAN ITU?

BUPATI PURWAKARTA Anne Ratna Mustika dalam satu rapat terbatas dengan pejabat Pemkab Purwakarta memutuskan akan memotong tunjangan semua ASN sampai tingkat Desa/Kelurahan minimal Rp 100 ribu per bulan. Potongan ini, konon untuk memberi Bansos kepada terdampak Covid-19 yang tidak mendapat bagian dari Bansos manapun.

Dan tunjangan ASN ini akan dipotong sampai akhir tahun. Atau selama enam bulan ke depan. Adilkah kebijakan ini dari aspek sila ke lima dari Pancasila, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia?

ASN di Pemkab Purwakarta memang sudah terbiasa jadi tumbal. Jadi pelampiasan ketidakmampuan kerja Bupati dan ditimpakan ke pundak ASN. Tentu ini konyol bener.

“Kalau mau dan punya komitmen, keluarga Bupati mestinya memberi contoh dulu menyumbang Rp 50 miliar dari kantong pribadi dengan enteng. Berkuasa 10 tahun tentu telah menangguk kekayaan yang luar biasa. Dan uang segitu itu kecil.”

Kita ingat, ketika ASN tiba-tiba dipaksa memakai tabung gas non-subsidi oleh Bupati. Hanya gara-gara Bupati gagal mengendalikan kelangkaan gas dan mengatur harga gas bersubsidi 3 Kg. Ya ASN-lah yang jadi tumpuan Bupati, biar kelihatan sukses.

Apakah kebijakan ini dipatuhi ASN? Tidak. Mereka tetap memakai gas bersubsidi 3 Kg. Alasannya sederhana saja. ASN itu bukan pejabat dia sekelompok staf yang secara ekonomi juga pas-pasan.

Dan di lapangan setelah itu, hingga kini gas tetap mahal dan sering terjadi kelangkaan.

Kini, atas nama Covid-19, Bupati kembali akan memotong tunjangan ASN atas nama kemanusiaan. Atas nama membantu sesama. Tapi percayalah, ini murni penindasan ke ASN yang enak rasanya. Enak buat Bupati, tidak enak buat ASN.

THR yang kemarin para ASN terima, hanya sebatas gaji pokok. Tunjangan Kinerjanya sudah dipotong. Biasanya THR itu gaji pokok plus Tunjangan Kinerja. Artinya, yang kesusahan akibat wabah ini tidak hanya warga terdampak Covid-19, tapi juga ASN.

Padahal, kalau Bupati sukses dan sungguh-sungguh melakukan refocusing APBD 2020, ada anggaran berlipat yang bisa disalurkan sebagai Bansos. Tidak cuma hanya Rp 24 miliar saja.

Refocusing misalnya pada proyek-proyek fisik di Tajug Gede Cilodong yang pada April 2020 lalu sudah ditenderkan. Hapus saja dan alihkan ke Bansos. Anne mesti mampu membedakan mana kepentingan publik yang prioritas mana yang tidak.

Bupati mesti mampu merestrukturisasi secara radikal anggaran-anggaran perjalanan dinas yang tidak perlu, anggaran makan dan minum, biaya meeting yang kelewat mewah dan masih banyak lagi yang bisa dihemat.

Rata-rata di Kabupaten lain, mampu merefocusing anggaran 2020 di atas Rp 100 miliar. Ini bisa dilakukan karena mereka punya komitmen tinggi untuk lebih memikirkan kepentingan rakyatnya ketimbang kepentingan pribadi atau keluarganya.

Maka dari itu, idealnya, lakukan refocusing dulu secara brutal. Baru kalau sudah mentok cari jalan lain. Banyak yang bisa dilakukan sebelum membebankan ke ASN yang kondisinya juga sama-sama lagi susah.

Sebenarnya, kalau mau dan punya komitmen, keluarga Bupati mestinya memberi contoh dulu menyumbang Rp 50 miliar dari kantong pribadi dengan enteng. Berkuasa 10 tahun tentu telah menangguk kekayaan yang luar biasa. Dan uang segitu itu kecil.

Atau meminta bantuan dulu ke kroni-krobi mantan Bupati yang kita yakini kekayaannya bertumpuk-tumpuk. Setelah selama 10 tahun berpesta-pora dengan proyek di Pemkab Purwakarta. Itu lebih mulia ketimbang membebankan urusan ini ke ASN.

Kebijakan yang salah kaprah ini mesti dihentikan. Karena memungut uang dari publik apalagi ASN mesti ada landasan aturan yang jelas. Mesti ada persetujuan dari Dewan. Apalagi ini menyangkut kepentingan ribuan ASN, yang sudah pasti tidak semuanya ridlo tunjangannya dipotong-potong tidak karuan untuk kepentingan apapun. (KDR).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

JEMBATAN DARURAT BODEMAN AKAN DIBANGUN DARI APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

SUDAH DIAJUKAN ANGGARAN PERUBAHAN SEBESAR Rp 5 MILIAR PURWAKARTA (eNPe.com) - Jembatan Bodeman yang runtuh, menurut satu...

POLDA DAN KEJATI JABAR PERIKSA EMPAT PEJABAT DISTARKIM PURWAKARTA TERKAIT DUGAAN KORUPSI DI 11 PROYEK TERMASUK TAJUG GEDE CILODONG

KETUA KMP : "KAMI AKAN KAWAL SAMPAI TUNTAS." PURWAKARTA (eNPe.com) - Polda dan Kejati Jawa Barat...

TEST SWAB DI RS BAYU ASIH KINI BISA DALAM DUA JAM DIKETAHUI HASILNYA POSITIF CORONA ATAU TIDAK

SETELAH MENDAPAT BANTUAN MESIN PCR DARI GUGUS TUGAS PUSAT PURWAKARTA (eNPe.com) - Test swab -untuk tahu pasien...

SETELAH SEMPAT HABIS, PASIEN DENGAN STATUS PDP MUNCUL LAGI

TINGGAL DUA KECAMATAN YANG MASIH ZONA MERAH PURWAKARTA (eNTe.com) - Setelah sempat sembuh 100%, kini pasien dengan...