Opini

KEKUASAAN BUPATI ANNE TELAH BERBELOK ARAH

Oleh : Muhammad AF Bajri, Dosen Sosiologi Agama pada STAI Al Muhajirin Purwakarta.

PEMIMPIN Purwakarta Anne Ratna Mustika, yang telah terpilih secara demokratis dan konstitusional pada hakikatnya milik masyarakat Purwakarta. Bukan milik segelintir kelompok dan golongan tertentu.

Maka dari itu, mestinya Bupati Purwakarta harus bekerja sesuai logika hukum bukan menggunakan logika kekuasaan. Kalau Logika kekuasaan diterapkan, ke depan akan sangat membahayakan eksistensi dirinya sebagai Bupati.

Kekuasaan yang dimilikinya harus difungsikan dengan baik dalam membangun peradaban Purwakarta dan mensejahterakan Masyarakatnya. Bukan justru digunakan untuk membungkam lawan-lawan Politiknya yang berseberangan secara diametral dengan dirinya.

Penyeimbang kekuasaan sangat diperlukan dalam alam demokrasi, supaya kekuasaan tetap berada dalam koridor yang benar.

Saya melihat kekuasaan yang dimiliki oleh Bupati sudah dibelokkan arahnya untuk memutasi beberapa pejabat yang bersebrangan dengan dirinya dengan dalih penyegaran struktur organisasi tata kerja. Perbedaan pandangan politik itu biasa dalam masyarakat multikultural. Kondisi ini mestinya dihargai dan diapresiasi oleh lingkaran kekuasaan. Mendegradasi moralitas seseorang adalah cermin perilaku politik yang tidak baik dan tidak sehat

Bupati Purwakarta harus menggunakan nalar akademik dalam menjalankan roda pemerintahan Purwakarta. Bukan menggunakan nalar kekuasaan dengan cara mengeluarkan kebijakan yang tidak tepat.

Politisasi birokrasi akan melahirkan mesin birokrasi yang berorientasi melayani syahwat penguasa. Ia akan menyedot APBD untuk kepentingan penguasa dan kroni-kroninya.

Publik melihat sekarang sudah terjadi persaingan politik yang tidak sehat. Termasuk persaingan Politik sudah mengarah kepada dihambatnya pelaku bisnis yang berbeda pandangan dengan lingkaran kekuasaan.

BIROKRASI TIDAK NETRAL

Birokrasi kekuasaan sudah dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan secara politik. Dalam diskursus sosiologi agama ada yang disebut” invisible hand.” Ada penumpang gelap dalam struktur kekuasaan yang melacurkan idealismenya untuk mencari keuntungan di dalam birokrasi dengan memanfaatkan pengaruh orang terdekat dalam lingkaran kekuasaan.

ARTIKEL SERUPA  TAMBUNAN : SAYA LAWAN BUPATI ANNE KARENA HAK KONSTITUSI SAYA SEBAGAI ASN DILANGGAR

Bupati Purwakarta tidak seharusnya bermain politik dan kampanye untuk mensukseskan kandidat tertentu, karena hakikatnya bupati milik warga Purwakarta serta bekerja untuk masyarakat Purwakarta. Bupati tidak ditugaskan oleh masyarakat untuk kampanye kepada kandidat tertentu.

Pemimpin Purwakarta harus memiliki keberanian untuk menghadapi isu-isu lokal yang terjadi dalam masyarakat Purwakarta, tidak usah sibuk mengurusi persoalan politik nasional. Bupati Anne harus berani mengambil keputusan yang bisa memberikan kemaslahatan Publik, sesulit apapun situasinya.

Bupati tidak boleh ragu-ragu dalam memutuskan kebijakan dengan syarat kebijakannya tidak boleh diintervensi oleh pihak lain. Ia harus memiliki kerendahan hati, saat seorang pemimpin kehilangan kerendahan hati maka dia akan mulai berhenti mendengarkan aspirasi dari masyarakat dan itulah awal dari kegagalannya.

Seorang Pemimpin harus memiliki intelektual, emosional dan spiritualitas dalam menjalankan kekuasaannya. Membangun narasi yang mencerdaskan Publik.

Memiliki agenda ke depan dengan melibatkan elemen-elemen yang memiliki kapasitas dalam membangun Purwakarta ke depan. Kebijakan Politik seorang pemimpin tidak boleh dibarter dengan uang atau hal-hal yang akan merusak kredibilitasnya

Penempatan birokrasi harus sesuai dengan kapasitas orang yang akan ditempatkannya, bukan berdasarkan suka atau tidak suka.

Penempatan birokrasi harus sesuai dengan masukan badan pertimbangan jabatan sehingga mendapatkan sosok birokrat yang kredibilitasnya teruji oleh Publik. Fasilitas-fasilitas negara tidak boleh digunakan untuk kampanye pihak-pihak terkait dalam rangka memuluskan pihak tertentu.

Pemimpin yang cerdas adalah pemimpin yang mampu merealisasikan janji-janji politiknya semasa kampanye Pemilihan Bupati pada tahun lalu. Ia mesti mampu memilah program-program yang langsung berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Kualitas Pemimpin akan diuji di ruang publik.

Masyarakat akan menilai kinerja pemimpin dalam mensejahterakan masyarakatnya, bukan justru menempatkan orang-orang terdekatnya untuk mengisi jabatan-jabatan strategis.

ARTIKEL SERUPA  NADIEN MAKARIM, GOJEK DAN PENDIDIKAN

APBD adalah jantungnya kekuasaan. Ketika APBD sehat maka kekuasaanya akan sehat. Ketika APBD sakit alias mengalami defisit anggaran maka sudah dipastikan kekuasaan tidak akan berjalan secara maksimal sehingga yang akan menjadi korban adalah masyarakat

Anggaran pendapatan belanja daerah yang merupakan masukan dari pajak masyarakat sudah seharusnya dialokasikan untuk penguatan kualitas sumberdaya manusia, mendongkrak pendapatam masyarakat, memperkuat ekonomi masyarakat, membangun sekolah-sekolah, dan memberdayakan Guru-guru di pedesaan. Karena itu merupakan investasi yang akan memberikan kemajuan buat Purwakarta ke depan.

Secara teori tidak ada sebuah daerah atau negara bisa maju kalau bukan karena pendidikan. Pendidikan merupakan instrumen yang paling penting dalam membangun sebuah daerah atau negara.

Memang diakui bahwa auditor internal kecenderungan subjektifnya tinggi dalam menjalankan fungsinya untuk mengaudit anggaran pendapatan belanja daerah. Maka diperlukan auditor eksternal yang sudah teruji supaya benar-benar bisa melaksanakan tugasnya untuk mengetahui ke mana larinya anggaran itu.

Masyarakat berharap supaya aparatur hukum berjalan secara maksimal dalam menyelidiki indikasi-indikasi pelanggaran hukum dalam pemerintahan Purwakarta. Ada sebuah pertanyaan dari masyarakat, Apakah pemberantasan korupsi itu mitos atau realitas? Pertanyaan ini harus bisa dijawab oleh aparatur hukum sehingga bisa memberikan kepastian hukum bahwa hukum benar-benar dijalankan sesuai hukum yang berlaku.

Siapapun birokrat yang terindikasi melakukan pelanggaran hukum dan merugikan keuangan negara harus diusut tuntas sampai kepada aktor intelektualnya. Tujuan ini dilakukan dalam rangka mengamankan keuangan negara yang dikorupsi oleh pihak-pihak yang akan merusak struktur keuangan negara.

TUJUH HAL PENTING

Pemimpin Purwakarta harus mampu mendongkrak pemasukan buat kas daerah supaya APBD terjaga dengan baik. Caranya, dengan membuka peluang investasi dengan administrasi-birokrasi yang tidak berbelit-belit.

ARTIKEL SERUPA  DEBAT KEEMPAT : SALAM PERPISAHAN JOKOWI?

APBD Purwakarta tidak boleh digunakan untuk membayar hutang-hutang pada masa lalu. Kalau dipaksakan untuk membayar hutang yang lalu maka kemungkinan besar akan ada pos anggaran yang dibuang, yang seharusya untuk pos pemberdayaan masyarakat, justru digunakan membayar hutang yang lalu.

Pemerintahan akan sehat dengan beberapa catatan 1) Penempatan mesin birokrasi harus proporsional, bersih dari unsur KKN, 2) APBD harus selalu stabil dan terjaga dengan baik, 3) Pemimpin harus tegas, tidak bisa diintervensi oleh kekuataan politik, 4) Mendengarkan aspirasi dari masyarakat, karena masyarakat yang tahu kondisi di lapangan, 5) Kebijakannya tidak boleh dibarter dengan apapun Juga, 6) bekerja sesuai aturan hukum yang berlaku,7) Melibatkan kelompok akademisi dalam merumuskan program-programnya untuk diminta masukan-masukannya.

Kalau catatan di atas ini bisa diimplementasikan oleh Bupati selaku lokomotif utama dalam menjalankan pemerintahan, sudah bisa dipastikan pemerintahan Purwakarta akan berjalan dengan baik, APBD akan sehat, Masyarakat akan mendapatkan kebermanfaatannya.

Pemimpin seperti itu akan dicintai oleh masyarakat, masyarakat akan bahagia. Purwakarta ke depan bukan lagi Istimewa, tetapi menjadi kota Purwakarta akan berkah.  Berkah Pemimpinnya, berkah masyarakatnya, berkah kotanya.(PU).

Tags

Related Articles

Beri Komentar :

Your email address will not be published. Required fields are marked *