Head LineKriminalPemda

KEJARI PURWAKARTA AKAN PERIKSA APDESI TERKAIT DUGAAN PENYIMPANGAN DANA DESA

KMP : ALIRAN DANA DESA MESTI DIAUDIT SECARA MENYELURUH

PURWAKARTA (eNPe.com) – Kejari Purwakarta akhirnya memutuskan untuk memanggil dan memeriksa pengurus Apdesi dan Kades se Purwakarta, terkait dugaan aliran pemakaian dana DD oleh Apdesi. Menurut Ketua Komunitas Masyarakat Purwakarta (KMP) langkah ini penting agar kasus yang ramai menjadi pembicaraan publik jadi jelas dan terang benderang.

Ketua KMP Zaenal Abidin menegaskan hal itu kepada eNPe.com kemarin (10/12). “Kami sudah berkomunikasi dengan Kasi Intel Kejari. Intinya, dugaan kasus ini mesti clear. Karena itu, kami mendorong agar Kejari ambil langkah hukum menyelidiki kasus ini. Dan Kejari siap menjalankan penyelidikan ini,” jelas Zaenal.

ZAENAL ABIDIN

Menurutnya, KMP juga meminta agar penyelidikan penyimpangan dana ini diambil dalam 5 tahun ke belakang. “Selama ini publik tahu dugaan penyimpangan dana desa itu luar biasa. Ada uang kordinasi, ada potongan oknum Dinas, Camat dan sebagainya. Selama ini info itu masih dugaan. Jadi sudah saatnya Kejari turun tangan,” jelas Zaenal.

Pihaknya meminta agar aliran dana desa dalam  5 tahun terakhir diaudit secara menyeluruh. “Kenapa pembangunan jalan atau infrastruktur di desa-desa banyak masalah, ini akibat potongan di mana-mana,” jelasnya.

Apdesi, menurut Zaenal, mestinya berterima kasih ketika diingatkan soal banyaknya dugaan penyimpangan di dana desa. “Bukan reaktif terus jadi politis. Saya jamin, DD ini masalah besar dan banyak yang menikmati aliran dana ini,” jelasnya.

Pemerintah sudah benar menjadikan desa sebagai ujung pembagunan, jelasnya. “Nah ketika kebijakan ini cair, jangan jadi bancakan korupsi berjamaah dong,” tandasnya.

AUDIT MENYELURUH

Sementara itu, Ketua Pusat Pengkajian Pembangunan Purwakarta (KP4) Budi P kepada Pikiran Rakyat menyatakan bahwa Bupati Purwakarta dibawah kepemimpinan Anne Ratna Mustika harus memiliki keberanian menggandeng lembaga audit independen (akuntan publik,red) untuk mengaudit secara komprehensif penggunaan anggaran desa di Kabupaten Purwakarta. Pasalnya,  disinyalir penggunaan dana desa mengalir untuk kegiatan-kegiatan yang tidak jelas dan tidak terukur.

ARTIKEL SERUPA  BUPATI ANNE PADA 2019 GELONTORKAN HIBAH Rp 30,5 MILIAR, TAPI HIBAH KE SIAPA TIDAK JELAS

“Di era transparansi dan keterbukaan sekarang ini pemerintah daerah harus memiliki keberanian untuk mengeluarkan kebijakan walaupun kebijakan itu dirasakan pahit,” jelas Budi.

Menurutnya, selama ini lembaga audit pemerintah seperti BPK ataupun inspektorat hanya mengaudit output penggunaan dana desa seperti untuk pembangunan infrastrukturnya saja.

Padahal kalau dikaji lebih mendalam, banyak penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk lapangan yang dikeluarkan pemerintah.

“Kalau mau fair yang harusnya diudit itu penggunaan dana desa secara keseluruhan dari awal menerima sampai pertanggungjawaban di akhir penggunaan,” kata Budi P.

Ia beralasan audit secara komprehensif harus dilakukan untuk menghindari alokasi penggunaan dana desa untuk kegiatan yang tidak ada payung hukumnya seperti biaya koordinasi ke berbagai lini.

Dia mengakui tingginya biaya koordinasi ini membuat para pengambil kebijakan di desa “bermain” di dalam kegiatan pembangunan fisik seperti pengurangan spek ataupun RAB.

“Akhirnya kualitas dari pembangunan fisik yang didanai dari anggaran desa di lapangan banyak yang kurang maksimal,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Apdesi Purwakarta kepada sejumlah awak media membantah soal pemotongan dana desa sebesar Rp 6,7 juta perdesa. “Itu tidak benar,” jelas Anwar. Sebelumnya, kepada media ini Anwar enggan menejelaskan soal dugaan pemotongan dana desa ini oleh Apdesi. (ril/nur/PU).

Tags

Related Articles

Beri Komentar :

Your email address will not be published. Required fields are marked *