Head LineKriminalPemda

KEJAGUNG INTERUKSIKAN KEJATI JABAR UNTUK TUNTASKAN SKANDAL SPPD DAN BIMTEK FIKTIF

SYAHPUAN SUDAH BERKALI-KALI DIPERIKSA KEJATI JABAR

JAKARTA (eNPe.com) – Akhirnya, Jampidsus Kejaksaan Agung menginteruksikan Kejati Jawa Barat untuk menuntaskan skandal dugaan korupsi SPPD dan Bimtek Fikti di DPRD Purwakarta.Menurut Ketua Komunitas Masyarakat Purwakarta (KMP), informasi itu diperoleh saat KMP mendatangi Jampidsus Kejagung pekan lalu.

“Minggu kemarin KMP ke Jampidsus Kejagung untuk menanyakan kelanjutan sprindik SPPD dan Bimtek Fiktif ini. Kami mendapat penjelasan dari pejabat di Jampidsus bahwa penanganan kasus ini sudah dilimpahkan ke Kejari Jabar,” jelas Zaenal Abidin, Ketua KMP akhir pekan lalu kepada eNPe.com

ASEP BURHANA, SIAP KAWAL KASUS SPPD DAN BIMTEK FIKTIF

Menurut Zaenal, penanganan kasus ini, meski dilimpahkan ke Kejati, akan tetapi pihak Jampidsus Kejagung memberi asistensi agar proses pemeriksaan berjalan sesuai jalur hukum yang berlaku.

“Kami juga bersyukur bahwa Jampidsus menjamin penanganan kasus ini akan tuntas,” jelas ZA.

Pekan lalu, KMP berkirim surat secara resmi ke Jampidsus. Dalam surat itu, KMP meminta penjelasan sejauh mana penanganan kasus SPPD dan Bimtek Fiktif yang diduga melibatkan semua anggora DPRD Purwakarta periode 2014-2019.

Sebelumnya, Jampidsus Kejagung akan segera menerbitkan sprindik skandal SPPD dan Bimtek fiktif yang diduga melibatkan semua unsur pimpinan dan anggota DPRD Purwakarta periode 2014-2019.

Zaenal menambahkan, disposisi dari Jamintel ke Jampidsus terjadi pada 26 Agustus 2019. Dalam disposisi itu diperintahkan agar kasus SPPD dan Bimtek fiktif segera diterbitkan sprindik baru.

Pada 14 Agustus 2019 tim KMP datang ke Kejagung untuk mengadukan Kepala Kejari Purwakarta Syahpuan kepada Jamwas. Pada saat yang sama, KMP juga melaporkan ke Kejagung agar skandal SPPD dan Bimtek fiktif disidik lagi.

Pada 4 September 2019, KMP kembali mendatangi ke Kejagung. Saat itu KMP menyerahkan berkas BAP dan berkas tuntutan ke Kejagung.

“Hari ini kami datang untuk menyerahkan berkas dakwaan,” jelas Zaenal.

ZAENAL ABIDIN

Sementara itu, menurut Zaenal, berdasarkan informasi yang diperoleh saat di Jampidsus, mantan Kejari Purwakarta Syahpuan sudah bolak-balik diperiksa kejati. “Ini terkait SPPD dan Bimtek Fiktif,” jelas ZA.

PROJO KAWAL DANA DESA

Sementara itu, Ketua DPC Projo Purwakarta Asep Burhana semalam (27/10) menegaskan ada beberapa dugaan kasus korupsi yang menjadi agenda penting untuk dikawal.

“Sikap Projo jelas antikorupsi. Maka dari itu kita akan kawal dua kasus yang serius. Pertama, dugaan korupsi SPPD dan Bimtek Fiktif. Kedua, dugaan korupsi dana desa,” jelas Asep.

Menurutnya, sejak Ketua Umum DPP Projo Budi Arie Setiadi diangkat menjadi Wakil Menteri Desa Tertinggal, maka interuksi pertama yang kami terima adalah bekerja untuk mengawasi dana desa.

“Jadi para Kades mesti lebih transparan dalam tata kelola pemakaian Dana Desa. Intinya DD harus bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Jangan ada korupsi lagi,” jelas Asep. (ril/KDR).

Tags

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *