Head LineKriminalPemda

INSPEKTORAT TOLAK DUA PERMINTAAN DEDI MULYADI TERKAIT AUDIT KEUANGAN DI TAJUG GEDE CILODONG

BUKTI KALAU TATA KELOLA KEUANGAN DI PROYEK TAJUG GEDE CILODONG BERMASALAH

PURWAKARTA (eNPe.com) – Auditor internal Inspektorat Pemkab Purwakarta menolak dua permintaan Dedi Mulyadi terkait audit keuangan yang dilakukan di Tajug Gede Cilodong. Menurut satu pejabat senior di Pemkab Purwakarta, kondisi ini membuktikan bahwa tata kelola keuangan di Tajug Gede Cilodong bermasalah, dan pihak DKM panik dengan kondisi itu.

Satu pejabat senior di Pemkab Purwakarta menuturkan kasus ini kepada eNPe.com semalam (8/3). “Jadi ada surat masuk ke Insektorat yang ditandatangani oleh Dedi Mulyadi sebagai Ketua DKM dan Purwanto sebagai Sekretaris DKM. Inti surat itu meminta agar Inspektorat mengaudit dana-dana yang masuk dari non-APBD ke Tajug Gede Cilodong,” jelasnya.

“Dua Permintaan Dedi Mulyadi terkait audit keuangan proyek Tajug Gede Cilodong membuktikan bahwa dugaan penyimpangan anggaran di proyek itu sampai sekarang masih jadi ganjalan bagi DM.”

Dasar hukum yang digunakan DM, sapaan Dedi, menurut sang pejabat itu, adalah aturan soal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). “Mereka di internal Inspektorat kemudian mengkaji surat itu. Dan mereka sudah menjawab surat itu dan menolak permintaan itu,” jelasnya.

Kajian di internal Inspektorat, menurutnya, dasar alasan yang diajukan oleh Dedi tidak kuat. “Tidak ada kaitan antara dana-dana yang masuk yang berasal dari luar APBD dengan regulasi soal BLUD. Ini jadi lucu,” jelasnya.

Inspektorat, menurutnya, menolak karena berdasarkan UU dan PP soal Pemeriksaan Internal, maka Inspektorat hanya boleh mengaudit dana dari APBD. “Bisa jadi intinya mereka pusing dengan model pertanggungjawabannya. Jadi mulai panik,” jelasnya.

Secara lisan, masih menurut satu pejabat di dinas teknis ini, pihak Inspektorat sudah menyarankan agar dana-dana pihak ketiga diaudit secara independen. “Tapi apa mereka punya nyali untuk diaudit secara independen,” jelasnya.

Sebelumnya, media ini pernah mengungkap adanya dugaan dana masuk dari dinas-dinas, CSR dan pinjaman perorangan sebesar Rp 4,5 miliar yang hingga kini belum bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Ketua Komunitas Masyarakat Purwakarta (KMP) Zaenal Abidin saat itu meminta agar dana non-APBD itu diaudit secara independen.

Hingga berita ini turun, permintaan KMP itu tidak pernah digubris oleh pihak DKM Tajug Gede Cilodong.

MINTA HASIL AUDIT DINAIKKAN ANGKANYA

Sementara itu, permintaan kedua Dedi Mulyadi kepada tim internal auditor Inspektorat adalah agar tim inspektorat menaikan hasil audit dana pembangunan Tajug Gede pada anggaran APBD 2019. “Dengan tujuan agar Bupati Anne mau menutup kekurangan anggaran itu pada APBD 2020. Tapi lagi-lagi tim auditor menolak permintaan DM,” masih menurut pejabat itu.

“Jadi waktu itu tim auditor bertemu dengan Dedi Mulyadi. Di situ DM mengajukan permintaan agar hasil pemeriksaan Inspektorat dinaikkan angkanya. Klaim DM menyebutkan bahwa dari anggaran yang turun ke Tajug Gede, dalam pelaksanaannya terjadi pembengkakan. Selisih dari hitungan itu, kemudian DM meminta agar hasil audit dinaikkan angkanya. Tujuannya agar pada anggaran 2020, kelebihan angka pembengkakan itu bisa ditutup. Tapi ditolak oleh tim auditor,” jelasnya.

Menurutnya, kalau pihak auditor memenuhi permintaan itu, maka ada prinsip-prinsip dalam mengaudit yang dilanggar. “Lagi pula terjadinya pembengkakan anggaran itu tidak bisa datang dari satu pihak. Prosesnya mesti diaudit dulu,” jelasnya.

Sementara itu Dedi Mulyadi, ketika dikonfirmasi soal penolakan dari inspektorat itu enggan menjelaskan. Pertanyaan yang dikirim melalui sms ke tiga nomor HP Dedi, satu nomor XL dan dua nomor simpati, tidak direspon sama sekali. DM lebih memilih diam seribu bahasa, ketimbang menjelaskan secara gamblang masalah ini kepada publik. (nur/KDR).

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close