Kader akan Kawal Realisasi Janji Bupati
PURWAKARTA (enpe.com) – Pada 12 April lalu, kader HMI Cabang Purwakarta menggelar aksi demonstrasi. Massa bergerak ke dua lokasi : (1) gedung Pemkab Purwakarta dan (2) Kantor DPRD Purwakarta. Aksi tersebut diarahkan seiring momentum pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Purwakarta Tahun Anggaran 2021.
Tuntutan-tuntutan yang didesak mahasiswa “hijau-hitam” ini bukan sembarang. Ada tiga mosi strategis, yaitu (1) peningkatan kesejahteraan rakyat akibat ditengarai terdapat 41,8% rakyat Purwakarta dibawah garis kemiskinan, (2) pengentasan permasalahan Tingkat Pengangguran Pemuda (TPT) Pemuda Purwakarta yang konsisten berada di angka 20% sejak tahun 2018. Lalu, (3) pemerataan layanan kesehatan untuk seluruh rakyat Purwakarta.
TIDAK DIREKOM DPRD
Ketua Umum HMI Cabang Purwakarta, Sansan Ramdhani menyayangkan sikap Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Purwakarta yang tidak aspiratif terhadap tuntutan mahasiswa. Pasalnya, tuntutan strategis yang disuarakan HMI Cabang Purwakarta tidak diakomodir sebagai rekomendasi.
“Aspirasi kami tidak diakomodir oleh Pansus LKPJ. Tidak ada yang masuk sebagai poin rekomendasi. Padahal, produk dari Pansus LKPJ adalah rekomendasi yang nantinya wajib ditindak-lanjuti oleh Kepala Daerah di Tahun Anggaran berikutnya,” katanya saat ditemui langsung Newspurwakarta, Sabtu (01/05).
Ia mengingatkan, tuntutan-tuntutan yang disuarakan pihaknya bukan “asbun” alias asal bunyi. Melainkan, berdasar pada data dan analisa yang memadai.
RAKYAT MISKIN 41,8%
Soal 41,8% rakyat Purwakarta yang berada dibawah garis kemiskinan bersumber dari data yang dipublikasi BPS dalam Purwakarta Dalam Angka 2021. Angka tersebut berasal dari klasifikasi “kelompok pengeluaran” per tahun 2020.
“Data tersebut seharusnya menjadi refleksi sekaligus referensi PEMDA Purwakarta untuk kebijakan-kebijakan di Tahun Anggaran 2021. Artinya, salahsatu misi yang harus dipenuhi PEMDA Purwakarta di tahun anggaran 2021 adalah peningkatan kesejahteraan rakyat. Sekurang-sekurangnya, menurunkan persentase kelompok masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan,” ungkapnya.
Pansus LKPJ Purwakarta, imbuhnya lagi, mestinya mampu mengidentifikasi hal ini sebagai sesuatu yang krusial. Sehingga, selain mengevaluasi kinerja anggaran untuk peningkatan kesejahteraan publik di Tahun Anggaran 2021, rekomendasi diberikan agar postur dan arah kebijakan anggaran 2022 bisa fokus pada urusan peningkatan kesejahteraan rakyat.
PEMUDA NGANGGUR 20%
Hal lain yang juga penting adalah soal pengangguran pemuda Purwakarta. Sansan menekankan, sejak tahun 2018-2021 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda Purwakarta konsisten berada di angka 20%.
“Di tahun 2018 bahkan TPT Pemuda Purwakarta pernah menjadi yang terbesar di Jawa Barat. Akibatnya, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Purwakarta sempat anjlok di urutan kedua terbawah se-Jawa Barat,” katanya.
Hal ini lagi-lagi mestinya juga menjadi perhatian sekaligus rekomendasi DPRD kepada Bupati Purwakarta. Pertama, karena pemuda adalah angkatan produktif yang punya peran besar dalam menggerakkan pembangunan daerah. Kedua, di jangka panjang, kita punya komitmen besar menyiapkan generasi emas 2045.
“Kalau misalkan kerangka kebijakannya tidak diarahkan untuk menjawab kedua isu mendasar itu, ya berarti tidak ada keberpihakan untuk membangun kepemudaan,” katanya.
LAYANAN KESEHATAN JEBLOK
Isu pemerataan pelayanan kesehatan, timpal Sansan, berangkat dari banyaknya keluhan masyarakat yang didengar HMI Cabang Purwakarta.
“Banyak masyarakat yang secara langsung maupun tidak menyampaikan kesulitan akses layanan kesehatan. Lebih khusus, bagi mereka yang tidak mampu,” ungkapnya.
Diakui Sansan, isu ini masuk sebagai salahsatu poin yang direkomendasikan DPRD Purwakarta. Meski begitu, hal tersebut tidak sesuai ekspektasi pihaknya.
“Ya mestinya komprehensif. Tidak parsial. Karena bagaimanapun aksesibilitas layanan kesehatan tidak lepas dari faktor kesejahteraan. Bagaimana mau berobat kalau pengeluaran per bulan masih dibawah garis kemiskinan?!” cetusnya.
KADER KAWAL TUNTUTAN
Hasil rekomendasi LKPJ yang tidak aspiratif, singgung Sansan, akan terus ditindak-lanjuti. Ia bertekad mengkonsolidasi kader dan memperluas jejaring gerakan agar bisa mengawal tiga tuntutan strategis yang telah disuarakan sebelumnya.
“Kami akan terus perluas jejaring gerakan agar tiga tuntutan strategis yang kami suarakan bisa hadir pada kebijakan anggaran 2022,” tegasnya.
Momentum terdekat yang akan dimaksimalkan adalah Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) yang wajib disampaikan Pemkab setiap habis tahun anggaran.
“Berdasarkan peraturan perundang-undangan, masyarakat diberikan kewenangan menyampaikan pandangan. Kami akan gunakan hak publik itu dengan sebaik-baiknya. Entah itu melalui audiensi ataupun aksi demonstrasi kembali,” ungkapnya.
Diketahui, belum lama ini Pansus LKPJ yang diketuai Dias Rukmanapraja telah menyampaikan rekomendasi dalam Sidang Paripurna. Ada beberapa poin yang di-rekomendasi-kan. Salahsatunya terkait pembenahan retribusi parkir yang dinilai mengalami kebocoran hingga miliaran rupiah. Sebaliknya, tuntutan aksi HMI Cabang Purwakarta tidak masuk dalam poin rekomendasi yang disampaikan Pansus LKPJ. (wid) editor: gsoewarno
