Head LineKriminalPemda

HIBAH DI DINAS PERTANIAN DAN DISTARKIM JUGA BERMASALAH, SEBESAR Rp 244,4 JUTA BERPOTENSI MENGUAP

PURWAKARTA (eNPe.com) – Bupati Anne Ratna Mustika juga menyalurkan hibah ke Dinas Teknis. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK hibah ini juga bermasalah. Negara berpotensi dirugikan mencapai Rp 256 juta.

Menurut hasil audit BPK itu, dari total hibah pada 2018 sebesar Rp 63,7 miliar. Dari jumlah itu, Dinas Pangan dan Pertanian mendapat alokasi belanja hibah Rp 3,6 miliar. Sementara Distarkim mendapat alokasi belanja hibah sebesar Rp 9,5 miliar. Dari hibah di dua dinas ini, bakal merugian negara akibat dugaan ngakali proyek mencapai Rp 256 juta.

Di Dinas Pangan dan Pertanian, salah satu proyek yang dibiayai dari dana hibah adalah pembangunan Irigasi Tersier di Kecamatan Wanayasa. Proyek ini dikerjakan oleh CV RK, senilai Rp 177,6 juta. Sementara proyek di Distarkim dari dana hibah yang bermasalah adalah proyek Pembangunan Kantor dan Rumah Jabatan di Desa Dangdeur. Pekerjaan ini dilaksanakan oleh PT SBI senilai Rp 3,1 miliar.

Pada pembangunan kantor dan rumah jabatan ini terjadi mark up sebesar Rp 188,9 juta. Kelebihan pembayaran terjadi dipembangunan kantor koramil Rp 13,4 juta, kantor rumah dinas Danramil Rp 26,6 juta, pembangunan rumah dinas Babinsa Rp 16,3 juta, pekerjaan lapangan tenis Rp 33,7 juta dan pembangunan emplacement dan pemagaran Rp 99 juta.

Masih di Distarkim, pembangunan Lanjutan Penataan Gapura oleh CV CJ senilai Rp 347,8 juga bermasalah. Proyek ini ada kelebihan pembayaran sebesar Rp 55,5 juta. Jenis pekerjaan yang diakali oleh perusahaan ini adalah pada pekerjaan pondasi dan pasangan, serta pekerjaan besi, cat dan laburan.

HIBAH JADI AJANG KORUPSI

Merespon temuan BPK terkait hibah, Ketua KMP Zaenal Abidin menegaskan bahwa pola dugaan korupsi dengan modus hibah sudah berjalan sejak 10 tahun terakhir. “Kebiasaan DM sekarang dilanjutkan oleh isterinya,” jelas ZA.

Hibah, menurut Zaenal, selama ini menggunakan dana APBD. “Ini uang masyarakat, mestinya hibah ya dikembalikan ke masyarakat. Jangan dibuat main-main dengan cara mengakali anggaran,” jelasnya.

Karena pola hibah terus berulang, ZA menegaskan akan melaporkan semua kasus hibah 2018 ke KPK. “Kita ingat hibah Rp 1 miliar ke Kejari pada awal pemerintahan Bupati Anne. Ini dugaan korupsinya sempurna sekali. Kami sedang melakukan pendalaman terhadap bukti-bukti yang ada,” jelas ZA. (nur/ KDR).

Tags

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *