Head LineKriminalPemda

HIBAH 2018 BERMASALAH, BUPATI SALURKAN HIBAH KE LEMBAGA GEREJA ILEGAL, Rp 310 JUTA HIBAH BELUM ADA LAPORANNYA

BERDASARKAN LHP BPK 2018

PURWAKARTA (eNPe.com) – Penyaluran dana hibah, oleh Bupati Purwakarta, pada 2018, bermasalah. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK itu, Bupati Anne Ratna Mustika telah menyalurkan dana hibah sebesar Rp 50 Juta kepada Badan Kerjasama Gereja (BKSG) Kabupaten Purwakarta, lembaga ini ilegal. Persoalan lain adalah ada belanja hibah sebesar Rp 310 juta yang belum bisa dipertanggungjawabkan keuangannya.

Dari hasil audit BPK itu ada dua hal mendasar yang diduga dilanggar oleh Bupati Burwakarta. Sehingga BPK menyimpulkan bahwa dalam penyaluran hibah belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

SEKDA IYUS PERMANA

Persoalan pertama, menurut LHP BPK itu, ada belanja hibah sebesar Rp 310 juta yang belum ada pertanggungjawabannya.

Pada 2018, belanja hibah berupa uang dan barang sebesar Rp 63,7 miliar, dan sudah direalisasikan sebesar Rp 62,8 miliar (96,7%). Sementara belanja hibah dalam bentuk uang sebesar Rp 48,7 miliar, dan yang sudah disalurkan sebesar Rp 48,3 miliar (99,4%).

Sayangnya dari jumlah itu, menurut hasil audit BPK, ada empat lembaga yang belum mempertanggungjawabkan dana hibah itu. Keempat lembaga itu adalah; Pertama, hibah kepada DKC Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa Kabupaten Purwakarta sebesar Rp 150 juta. Kedua, hibah kepada PWI Kabupaten Purwakarta sebesar Rp 25 juta. Ketiga, hibah kepada DPD Badan Aspirasi dan Kemajemukan Masyarakat Banten (Badak Banten) Kabupaten Purwakarta Rp 100 juta dan hibah kepada Asosiasi PSSI Purwakarta sebesar Rp 35 juta.

HIBAH KE LEMBAGA GEREJA ILEGAL

Sementara itu, di tengah sulitnya pesantren mendapatkan dana hibah dari Pemkab Purwakarta, diam-diam Bupati menyalurkan belanja hibah ke Badan Kerjasama Gereja (BKSG) Kabupaten Purwakarta sebesar Rp 50 juta. Berdasarkan audit BPK, lembaga gereja itu belum punya badan hukum dari Kemenkumham atau ilegal.

Audit BPK menyimpulkan bahwa Keputusan Bupati soal hibah bertentangan dengan UU. Berdasarkan Perbup No 188 Tahun 2017, hibah diberikan kepada lembaga yang sudah legal dan terdaftar paling kurang tiga tahun.

Sementara dalam Permendagri No 14 Tahun 2016, penerima hibah harus lembaga yang sudah mendapat pengesahan dari Menkumham.

Berdasarkan audit BPK terdapat tiga lembaga yang baru terdaftar di Menkumham kurang dari tiga tahun. Dan ada satu lembaga gereja bahkan tidak terdaftar di Menkumham.

Sementara itu Sekda Purwakarta Iyus Permana kepada BPK menyatakan akan mengevaluasi dan memonitor lembaga yang belum mempertanggungjawabkan laporan hibahnya. (ril/KDR).

 

 

Tags

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *