KriminalPemdaStraight News

HAKIM TIPIKOR MASUK ANGIN, ABAIKAN FAKTA PERSIDANGAN, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN BISA LOLOS DARI JERATAN HUKUM

TERDAKWA HASAN JADI TUMBAL DIVONIS 7 TAHUN

BANDUNG (newspurwakarta.com) – Vonis hakim tipikor yang dibacakan dalam persidangan kasus perjalanan dinas dan bimtek fiktif berbau nyinyir. Menurut pengacara terdakwa, Hakim Tipikor mengabaikan fakta hukum yang muncul dalam keseluruhan proses persidangan yang terjadi.

“Pada poin menimbang, Majelis Hakim tidak memyebut satu katapun soal dugaan keterlibatan unsur pimpinan dan anggota dewan,” jelas Agus Supriyanto pengacara Ujang Hasan Sumardi kepada newspurwakarta.com semalam (10/4) usai keputusan dibacakan.

AGUS SUPRIYANTO, SH

Agus menegaskan, tim pengacara akan mempelajari dulu amar putusan ini. “Kita masih punya waktu seminggu, kalau keputusannya ada yang janggal, kami akan banding,” ujarnya.

Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta bisa bersorak ria karena bisa lolos dari jeratan hukum kasus korupsi perjalanan dinas dan bimbingan teknis (bintek) fiktif 2016, sebesar Rp 2,4 miliar.

Pada sidang perjalanan dinas fiktif yang dilakukan di pengadilan tipikor, Bandung, Rabu (10/4), majelis hakim memberikan putusan Hasan dihukum 7 tahun penjara dan harus mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 2,1 miliar.

Dari fakta persidangan terungkap bahwa kerugian sebesar Rp 2,4 miliar, Hasan sempat menikmati sebesar Rp 200 juta. Dari angka itu, sebesar Rp 180 juta disetor ke kas daerah sebesar Rp 180 juta. Sisanya Rp 20 juta dikembalikan kepada majelis hakim.dan uang dari mantan sekwan Ripa’i Rp 117 juta.

Seusai putusan, Hasan tertunduk lesu. Ketika newspurwakarta.com meminta komentarnya terkait putusan majelis hakim dan dugaan keterlibatan anggota dewan yang menerima uang dinas, Hasan hanya memberikan sedikit komentar.

“Silahkan tanya ke lawyer saya,” katanya.

KEPUTSAN GANJIL

Pengacara Hasan pun merasa heran dengan putusan hakim. “Dalam poin menimbang, tidak ada satupun kalimat anggota dewan,” katanya.

Agus menambahkan, dalam waktu pikir-pikir selama satu minggu, dia dan rekanya Lidya, akan mempelajari lembar kutipan dewan hakim. “Jika ada yang janggal, kami bisa banding. Mungkin juga ada sprindik,” ujarnya.

ARTIKEL SERUPA  PT INDONESIA VICTORY GARMENT DILAPORKAN KE POLISI HARI INI

Sementara itu, sekretaris dewan DPRD Purwakarta, M. Ripa’i mendapatkan putusan 4 tahun kurungan penjara tanpa mengembalikan kerugian negara. Kedua terdakwa memiliki waktu pikir-pikir satu minggu, untuk memutuskan banding atau tidak.

Sebelumnya, dalam rangkaian persidangan, banyak terungkap fakta-fakta baru atas dugaan keterlibatan pimpinan dan anggota dewan. Unsur pimpinan dengan telak diduga telah menandatangani kegiatan fiktif dan diduga menerima sejumlah uang.

Begitu pun anggota dewan. Dalam fakta persidangan terungkap adanya tandatangan kuitansi kosong.

Tapi, majelis hakim mengabaikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ini. Pihak JPU ketika digerudug GMBI menyatakan kemungkinan besar akan keluar sprindik baru, terkait dugaan keterlibatan unsur pimpinan dan anggota dewan.(fan/PU).

Tags

Related Articles

Beri Komentar :

Your email address will not be published. Required fields are marked *