Head LineKomunitasPemda

GURU SD PROTES DIPAKSA BAYAR ZAKAT KE DINAS PENDIDIKAN

TIDAK PERCAYA DENGAN TATA KELOLA ZAKATNYA

PURWAKARTA (newspurwakarta.com) – Sejumlah guru SD Negeri di Purwakarta mengeluh adanya surat edaran dari Dinas Pendidikan soal setoran zakat. Menurut satu guru SD, para guru keberatan, karena tidak percaya dengan tata kelolanya.

KETUA KPP MUNAWAR CHOLIL

Satu guru SD dari Kecamatan Purwakarta menegaskan hal itu kepada newspurwakarta.com hari ini (25/3). “Selama ini dari Dinas banyak surat edaran sejenis. Guru SD itu jadi sumber pemerasan. Kita seperti kambing congek. Sejak dulu dibodoh-bodohin oleh Dinas. Kita protes. Mestinya Dinas fokus saja bagaimana membangun pendidikan yang bermutu. Bukan malah sibuk pungut sana pungut sini,” jelasnya.

Menurutnya, gaji guru SD itu tidak seberapa. “Urusan zakat, infaq dan sedekah itu biarlah kami yang atur. Dinas tidak usah ikut urusan sepeti ini. Kaya kurang kerjaan saja,” jelasnya.

Yang menjadi soal, menurutnya, adalah masalah tata kelola penggunaan dana ini. “Kami tidak tahu untuk apa dan ke mana dana ini akan disalurkan,” katanya.

Guru SD lain dari Kecamatan Wanayasa mengeluhkan hal yang sama. “Surat edaran ini benar-benar membuat susah guru SD. Buat apa Dinas ngurus hal-hal seperti ini. Penggunannya juga tidak jelas,” katanya.

Untuk itu, pihaknya minta agar surat edaran itu dicabut. “Masalah pendidikan itu banyak. Ini kenapa ya Dinas suka bener membuat masalah baru. Apalagi ini di luar tupoksinya. Aneh,” katanya.

Ketua Komunitas Peduli Purwakarta (KPP) Munawar Cholil menyatakan bahwa idealnya tiap dinas ada Unit Pelayanan Zakat (UPZ). “Tapi kalau sudah terkumpul harus disetor ke Baznas. Sehingga terjadi transparansi,” jelasnya.

Menurutnya, tata kelolanya juga harus jelas. “Kita cek saja berapa dana ZIS yang sudah masuk dari dinas pendidikan. Kalau ada penyimpangan ayo kita viralkan,” jelas Caleg PPP dari Dapil II ini.

ARTIKEL SERUPA  APARAT DESA MAU GERUDUG BUPATI, AKIBAT SILTAP 2019 DUA BULAN BELUM DIBAYAR

Sementara itu Wakil Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Purwakarta Zaenal Abidin menyatakan ini gaya lama bagaimana Dinas memungut duit ASN untuk kepentingan yang tidak jelas. “Secara hukum ini melanggar. Karena semua pungutan mesti diatur Perda,” jelasnya.

Zaenal menyarankan agar para guru SD menolak surat edaran ini. “Praktek seperti ini mesti kita hentikan,” jelas Caleg PBB dari Dapil Sukatani, Jatiluhur dan Sukasari ini.

Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Purwakarta Purwanto saat dikonfirmasi soal ini enggan menjelaskan. Pertanyaan yang dikirim melalui saluran whatsapp hanya dibaca saja. Pihaknya lebih suka diam seribu bahasa. (nur/KDR)

 

Tags

Related Articles

Beri Komentar :

Your email address will not be published. Required fields are marked *