Head LineKriminalPemda

GELONTORAN DANA Rp 9 MILIAR KE TAJUG GEDE DIDUGA DALAM BENTUK HIBAH

PEMAKAIAN DANA INI MESTI DIKONTROL KETAT

PURWAKARTA (eNPe) – Gelontoran dana sebesar Rp 9 miliar ke Tajug Gede Cilodong, menurut satu pengusaha dalam bentuk hibah. Pemakaian dana ini, menurutnya, sangat berlebih. Maka dari itu perlu dikontrol ketat.

Satu pengusaha yang tahu persis aliran dana itu menceritakan kepada eNPe.com kemarin (26/5). “Kita tahulah, pembangunan taman sekitar Tajug Gede paling-paling hanya butuh Rp 4 miliar. Sisanya di kemanakan itu yang perlu dikaji,” jelasnya.

ZAENAL ABIDIN

Sebelumnya, anggaran APBD sebesar Rp 9 miliar mencuat setelah Komisi I DPRD Purwakarta mempertanyakan soal itu. Saat itu, Fitri Maryani dari Partai Gerindra saat itu langsung mencecar soal itu.

 “Setahu saya pembangunan dan anggaran untuk Tajug Gede sudah selesai semua, ini kenapa tiba-tiba muncul anggaran baru sebesar Rp 9 miliar?” tanya Fitri. Dan saat itu perwakilan dari Pemda tidak mampu menjelaskan soal itu.

Menurut Fitri, Pemkab perlu menjelaskan untuk apa dana sebesar Rp 9 miliar ini.”Pemakaiannya mesti jelas,” katanya.

Ketika  media ini menelusuri ke beberapa pengusaha di Purwakarta menunjukan bahwa lelang yang diduga fiktif ini terjadi di era Kabag ULP dijabat oleh Agung Wahyudi. Kini Agung telah naik jabatan menjadi Kepala Dinas Kimpraswil.

Ketika Agung Dikonfirmasi soal ini baik melalui sambungan whatsapp dan sms, pihaknya tidak merespon. Pertanyaan yang dikirim eNPe.com hanya dibaca saja. Agung lebih suka menghindar.

Sejak pembangunannya, masjid Tajug Gede Cilodong ini penuh masalah. Dugaan korupsi berjamaah tercium sangat kuat oleh berbagai pihak.

Sementara itu, Inisiator Komunitas Masyarakat Purwakarta (KMP) Zaenal Abidin menegaskan, kalau anggaran Rp 9 miliar ini hibah, maka bisa dipastikan bakal jadi ajang korupsi besar-besaran. “Rupanya gaya penguasa ini tidak kunjung sembuh. Masih menjadikan hibah ini untuk bagi-bagi uang,” ujarnya.

Ia berharap aparat penegak hukum turun tangan untuk menyelidiki kasus ini. “Kita akan desak agar Kejari mengusut soal ini,” jelas Zaenal. (nur/KDR).

Tags

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *