Head LineJabarKriminal

FRAKSI PKS DPRD JABAR LAPOR KADISDIK, TERKAIT PELANGGARAN PPDB OLEH SMAN 2 PURWAKARTA

JIKA TERBUKTI MELANGGAR MESTI DIBERI SANKSI BERAT

PURWAKARTA (eNPe.com) – Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat, telah melaporkan dugaan pelanggaran PPDB oleh SMA Negeri 2 Purwakarta, kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Langkah ini penting, menurut satu anggota DPRD dari PKS, agar ke depan tidak terjadi pelanggaran sejenis.

Wakil Ketua Komisi V Bidang Kesra Ust Abdul Hadi Wijaya menegaskan hal itu kepada eNPe.com hari ini (11/1). “Kita tentu kecewa sekali dengan adanya pelanggaran PPDB ini. Kita akan teruskan kasus ini ke Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kami dari PKS berharap agar ada sanksi keras terhadap dugaan pelanggaran ini,” jelas Ust Hadi, anggota legislatif PKS dari Dapil VII Karawang dan Purwakarta ini.

UST ABDUL HADI WIJAYA, WAKIL KETUA KOMISI V DPRD PROV JABAR DARI PKS

Ust Ahad, sapaan Hadi menambahkan, kepala sekolah dan jajaran guru adalah teladan guru yang lain, orang tua murid dan anak didik kita. “Kita dengan kasat mata melihat pelanggaran terhadap Peraturan Gubernur. Kami minta agar pihak-pihak terkait menghentikan praktik-praktik ini,” jelas kader PKS berlatar NU ini.

Ia meminta agar Kepala Dinas Pendidikan mengkaji secara serius kasus ini. “Dan mesti ada langkah-langkah pembinaan terhadap mereka yang terlibat,” jelas Ust Hadi.

Komisi V, menurutnya, untuk PPDB yang akan datang sudah sering melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan agar prosesnya lebih dipatuhi. “Juga agar ada sanksi yang keras jika terjadi penyimpangan, baik sebelum, saat proses PPDB maupun setelahnya,” jelas Ust Hadi.

Terkait keterbukaan publik, menurut Ust Hadi, Komisi V membuka diri untuk menerima laporan dari masyarakat terkait pelanggaran PPDB. “Kami buka selebar-lebarnya untuk menerima laporan dari masyarakat,” jelasnya.

Sebelumnya, Dua anak siswa SMA Negeri 3 Purwakarta pindah ke SMA Negeri 2 Purwakarta. Perpindahan ini melanggar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Karena dua siswa itu pindah saat proses belajar mengajar baru berlangsung satu semester. Kasus ini juga diduga terjadi di SMA terfavorit di Purwakarta.

“Kasus ini mengabaikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat. Ini pelanggaran serius. Kasus seperti ini juga terjadi di sekolah favorit lain,” jelas satu guru SMA Negeri di Purwakarta.

Menurutnya, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Purwakarta telah melanggar Juknis PPDB 422.1/91921-set disdik. “Pada halaman 42, point 4 dan 5 menjelaskan secara eksplisit bahwa perpindahan kelas X harus sudah menempuh 1 tahun pelajaran. Kecuali orang tua pindah di luar kabupaten. Jadi pelanggarannya serius,” jelasnya.

Hasil penelusuran media ini, ada tiga siswa dari SMA Negeri 3 yang pindah. Dua anak diduga masuk ke SMA Negeri 2 Purwakarta. Dua anak itu berinisial AW dan AAR. Sementara satu anak diduga masuk ke sekolah favorit lain, anak ini berinisial ARMA. (ril/PU).

Tags

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *