“Solusi terhadap Kondisi Politik Purwakarta yang Memprihatinkan”
PURWAKARTA (enpe.com) – Pengurus Besar Forum Masyarakat Purwakarta (PB Formata) akan mendirikan sekolah politik. Langkah ini diambil, menurut satu aktivisnya, sebagai upaya untuk mengurai problem politik lokal di Purwakarta, dan berkontribusi pada situasi politik nasional.
Ketua PB Formata dr Dedy Ahdiat menjelaskan itu kepada enpe.com di sela-sela pertemuan aktivis Formata kemarin (26/11/21). “Kita tentu prihatin dengan kondisi politik lokal di Purwakarta. Maka dari itu kita ingin mengurai problem ini dengan melakukan pendidikan politik ke masyarakat. Sekolah Politik yang akan kami jalankan ini fokus utama tentu kepada dunia mahasiswa dan pemuda,” jelas Dedy.
Hadir dalam pertemuan itu tokoh-tokoh aktivis pergerakan dari Purwakarta. Seperti Koes Muchtar, pengacara Agus Supriyatna, SH, Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pembangunan Purwakarta (LSPP) Widdy Apriandi, Ketua Komite Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Purwakarta Salnim Ibrahim, KH Ridwan dari Ponpes Al Islam dan mantan Kepala Dinas PU Pemkab Purwakarta Didi Sunardi Kartadihardja, serta tokoh politik lainnya.
“Kita mesti banyak belajar bagaimana para pendiri bangsa berpolitik.”
Sementara itu, Agus Supriyatna menambahkan sekolah politik ini penting agar ada proses transformasi pendidikan politik kepada masyarakat. “Politik selama ini dimaknai sangat negatif. Politik hanya dipahami sebatas perebutan kekuasaan, money politics, korupsi, persekongkolan jahat antara politisi dan pengusaha. Ini yang salah kaprah,” jelas Agus.
Padahal, menurut Agus, politik itu sangat mulia. “Kita bisa menyontoh bagaimana para bapak pendiri bangsa berperilaku politik dengan sangat santun dan cerdas. Kita ingin melalui Sekolah politik bisa terjadi transformasi pendidikan politik yang sempurna,” jelasnya.
Pihaknya mengaku prihatin dengan para politisi di Purwakarta. “Yang duduk di Dewan saja tidak paham akan hak dan kewajibannya. Ini sangat memprihatinkan,” jelas Agus.
Gagasan sekolah politik, menurut teman dekat Emha Ainun Nadjib ini, sudah pernah digagas pada 2016. “Sebenarnya waktur itu kita sudah membuka pendaftaran. Ada calon peserta 15 orang. Tapi kita masih terkendala tim pengajarnya,” jelasnya.
POLITIK DINASTI
Didi Sunardi Kartadihardja, mantan Kepala Dinas PU Pemkab Purwakarta menyatakan mendukung dengan ide Sekolah Politik ini. “Kita tentu sangat prihatin dengan kondisi Purwakarta hari ini. Dengan adanya Sekolah Politik mudah-mudahan bisa mengurai problem perpolitikan di Purwakarta,” jelas Mr Cleannya Purwakarta ini.
Sebelumnya, publik tahu kondisi perpolitikan di Purwakarta. Dedi Mulyadi dengan kekuasaan yang ada mencoba membangun dinasti politik di Purwakarta. Pro kontra pun merebak.
Ketua Komunitas Madani Purwakarta (KMP) Zaenal Abidin, MP pernah menegaskan bahwa dinasti politik di Purwakarta mesti diakhiri. “Karena Dinasti Politik akan melahirkan kekuasan politik oligarki yang korup. Dan secara politik, hubungan antara kekuasaan dan rakyatnya jadi penyakitan,” jelas Zaenal.
PB Formata adalah tempat berhimpunnya tokoh-tokoh bersih di Purwakarta. Perkumpulan ini ada untuk mengontrol jalannya pembangunan ekonomi politik.
Menurut Ketua Formata dr Dedy Akhdiat, para jenderal TNI dari Jakarta sering hadir untuk memberikan informasi terkini soal Indonesia.
“Yang berhimpun di Formata ini adalah mereka yang ingin hidup merdeka dengan sesungguhnya dan tidak ingin komunis bangkit kembali,” jelas dr Dedy. (ril) editor : gsoewarno
