BisnisHead LineKriminal

FORBES LAPORKAN PT INDO BHARAT RAYON KE POLDA JABAR ATAS DUGAAN PENYEROBOTAN TANAH NEGARA

PJT II DISOMASI, DPP WPLH RI LAPORKAN PT IBR SOAL PENIMBUNAN B3

PURWAKARTA (eNPe.com) – Laiknya sudah jatuh tertimpa tangga, inilah nasib yang akan dialami oleh PT Indo Bharat Rayon (IBR). Setelah berhasil mengumpulkan dokumen otentik dan melakukan kajian hukum, Forum Bersama (Forbes) LSM KOMPAK dan Pemuda Pancasila (PP) memutuskan untuk membawa kasus hukum PT IBR ke Polda Jabar.

KETUA LSM KOMPAK LUTHFI BAMALA

“Kita sudah memutuskan untuk mengambil langkah hukum kepada PT IBR. Bukti-bukti dokumen dari PJT II membuktikan bahwa sejak 2017 IBR telah menyerobot tanah PJT II yang dimanfaatkan untuk kepentingan perusahaan. Karena perjanjian sewa-menyewa tanah sudah habis. PJT II adalah BUMN, maka dalam kajian kita ada kerugian negara. Dari aspek hukum Pidana, ada unsur penyerobotan tanah,” jelas Ketua LSM KOMPAK Luthfi Bamala, usai rapat pengkajian aspek hukum di markas Forbes di Cipaisan Purwakarta, kemarin (3/10).

Hadir dalam pertemuan itu Ketua LSM Kompak Luthfi Bamala, Wakil Ketua PP Purwakarta Fapet, Ketua DPP Wahana Pemerhati Lingkungan Hidup (WPLH) RI Teddy M Hartawan dan Tim Pengacara Agus Supriyanto, SH and Partner.

Luthfi menambahkan, ada setidaknya tiga langkah hukum yang akan diambil oleh Forbes. “Pertama, kita akan ke KPK untuk melaporkan PT IBR dan PJT 2 terkait kasus sewa menyewa lahan yang kemudian muncul kerugian negaranya. Kedua, melaporkan PT IBR atas penyerobotan tanah kepada Polda Jabar. Ketiga DPP WPLH RI akan melaporkan dugaan kejahatan lingkungan PT IBR,” jelas Luthfi.

TEDDY M HARTAWAN, MENUNJUKKAN DOKUMEN OTENTIK TENTANG DUGAAN KEJAHATAN LINGKUNGAN PT IBR

Sebelumnya, Forber menggelar demo besar ke PT IBR. Demo itu mempersoalkan sengketa lahan antara PT IBR dengan PJT II. Dalam negosiasi antara Forbes dengan manajemen PT IBR terjadi jalan buntu dan alot. Bahkan, saat memberi penjelasan tertulis, PT IBR sangat mengabaikan tuntutan Forbes.

Belakangan diketahui bahwa lahan yang disewa oleh PT IBR dari PJT II telah habis masa sewanya sejak 2017. Dari hasil pertemuan antara Forbes dengan PJT II terungkap satu dokumen yang membenarkan bahwa perjanjian sewa-menyewa antara PJT II dengan PT IBR sudah habis.

Wakil Ketua PP Purwakarta Fapet menegaskan langkah hukum ini penting agar siapapun yang melanggar harus bertanggung jawab di hadapan hukum. “Selama ini keberadaan PT IBR itu hanya membuang limbah saja ke masyarakat Purwakarta. Manfaatnya buat warga Purwakarta nyaris tidak ada,” jelas Fapet.

Ia menegaskan aspek pidana dalam perjanjian sewa ini sangat jelas. “Kita akan segera lapor ke Polda Jabar, setelah mengkaji secara serius aspek hukumnya,” jelas Fapet.

SOMASI KE PJT II

Forbes, jelas Fapet, juga akan menyomasi PJT II agar segera ambil tindakan untuk menyegel tanahnya sehingga tidak bisa dipakai lagi oleh PT IBR. “Ini sudah dua tahun perjanjian sewa sudah habis. PJT II kok tidak melakukan tindakan apapun,” jelas Fapet.

Forbes, menurut Fapet, memberi waktu seminggu kepada PJT II untuk menutup semua asetnya yang selama ini digunakan secara ilegal oleh PT IBR. “Kalau somasi ini tidak diindahkan, berarti antara PJT Ii dan PT IBR diduga ada apa-apanya. Kita akan laporkan soal ini ke KPK,” jelas Fapet.

Di tempat yang sama, Ketua Umum DPP WPLH RI Teddy M Hartawan menegaskan lembaganya akan melaporkan dugaan kejahatan lingkungan PT IBR ke Polda Jabar.

“Kita punya butki kuat dugaan penimbunan B3 oleh PT IBR. Kita akan laporkan bersamaan dengan laporan Forbes,” jelas Teddy.

Manajer Humas PT IBR Irwan Setiawan ketika dikonfirmasi soal ini enggan menjelaskan. pertanyaan yang dikirim melalui saluran whatsapp hanya dibaca saja. Irwan lebih suka diam dan menghindar untuk menjelaskan soal ini.

Untuk memproses perkara hukum ini Forbes telah menunjuk pengacara Agus Surpiyanto, SH dan Rekan untuk menangani kasus ini. (tim/ PU).

Tags

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *