Head LineKriminalPolitik

EDY MONANG, MANTAN KASI PIDSUS KEJARI PURWAKARTA, SIAP TUNTASKAN KASUS SPPD FIKTIF DPRD PURWAKARTA

SEMUA ANGGOTA DEWAN BERPOTENSI JADI TERSANGKA

PURWAKARTA (eNPe.com) – Mantan Kasi Pidsus Kejari Purwakarta menegaskan siap menuntaskan dugaan kasus korupsi SPPD dan Bimtek fiktif. Menurutnya, kasus ini bisa menyeret semua anggota DPRD Purwakarta periode 2014-2019.

Edy Monang Samosir, mantan Kasi Pidsus Kejari Purwakarta menegaskan hal itu kepada eNPe.com kemarin (19/9). “Saya siap jadi penyidik kasus ini kalau Kejagung meminta soal ini saya tuntaskan,” jelas Monang.

EDY MONANG SAMOSIR

Ia menambahkan, apa yang dulu dia sidik semua sudah jelas. “Yang kami sidik saat itu sudah jelas. Semua unsur pimpinan dan anggota dewan berpotensi jadi tersangka,” jelas Monang.

Meski begitu, jelasnya, mereka jadi tersangka atau tidak sangat tergantung bukti dan perkembangan dalam persidangan kemarin. “Jadi masih tetap bergantung kepada bukti yang ada dan pengakuan mereka dipersidangan,” jelas Monang.

Pihaknya sangat menyayangkan sikap Kasi Pidsus penggantinya. “saya sudah kasih jalan mudah untuk melanjutkan kasus ini. Di BAP yang saya buat lengkap. Sayang hasil kerja keras saya seperti tidak dihargai. Mereka mestinya mengapresiasi dong,” jelasnya.

Pada prinsipnya, Monang menegaskan dirinya siap menuntaskan kasus ini. “Saya akan tuntaskan asal dari Kejagung memang menghendaki itu,” jelas Monang.

Sebelumnya, pada 28 Agustus 2019, Jam Intel Kejagung telah mengeluarkan disposisi kepada Jam Pidsus agar kasus dugaan skandal SPPD dan Bimtek fiktif diusut lebih lanjut. Langkah Kejagung ini atas pengaduan Komunitas Masyarakar Purwakarta (KMP).

Dalam satu persidangan kasus ini di PN Tipikor Bandung, semua anggota dan unsur Pimpinan Dewan Purwakarta mengakui ikut menandatangani kuitansi kosong. Bahkan saat itu dalam persidangan Majelis Hakim memerintahkan Kejari untuk menerbitkan sprindik bagi 45 orang anggota dewan.

Dari fakta persidangan itu, Ketua KMP Zaenal Abidin mengadukan soal ini ke Kejagung. “Alhamdulillah respon mereka cepat,” jelas Zaenal.

Menurutnya, semua anggota dawan mestinya kena. “Setidaknya pasal 55 turut serta dalam dugaan tindak pidana korupsi sehingga terjadi kerugian negara, bisa dijadikan pasal yang menjerat mereka,” jelas Zaenal. (bay/KDR).

Tags

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *