Head LineKecamatanKriminalPemda

DUGAAN KORUPSI DD JATIMEKAR – KECAMATAN JATILUHUR, BESOK MULAI DITANGANI KEJARI PURWAKARTA

DD DI DESA JATILUHUR JUGA BERMASALAH

JATILUHUR (eNPe.com) – Dugaan kasus korupsi Dana Desa di Jatimekar Kecamatan Jatiluhur – Purwakarta, besok mulai diproses di Kejari Purwakarta. Saksi kunci, Handi Heryana mulai penjalankan pemeriksaan sebagai saksi.

“Saya besok secara resmi dipanggil oleh Kejari untuk memberi penjelasan terhadap kasus ini. Perkembangan ini tentu sangat menggembirakan,” jelas Handi Heryana, Ketua Divisi Hukum MUI setempat, kepada eNPe.com kemarin (29/2).

Kasus dugaan korupsi DD Jatimekar yang melibatkan Kades Kusnendar mulai disidik Kejari Purwakarta.

Surat berkop Kejari Purwakarta, berisi tentang klarifikasi Penggunaan Dana Desa sejak 2018-2019. Surat itu ditandatangani oleh Kepala Kejari Purwakarta Andin Adyaksantoro MH, MM.

Pada surat itu Handi akan menghadap tiga orang penyidik kejaksaan. Mereka adalah Fauzul Ma’ruf Saefudin SH, Alexande Apriyanto, SH dan M. Syarif Hidayat.

Sebelumnya, Kades Jatimekar Kusnendar dipanggil Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terkait dugaan korupsi pada pemakaian DD pada 2019. Banyak proyek di Desa itu belum selesai.

Handi menyatakan, kasus DD di Jatimekar sebenarnya sudah terjadi sejak 2018. “Kondisi DD pada 2019 lebih parah,” jelasnya.

Untuk mendapatkan proses hukum yang adil, Handi menyatakan sudah datang ke banyak penagak hukum. “Surat, kronologi dan butki-bukti sudah kami sampaikan ke aparat Kepolisian, Inspektoran Pemkab Purwakarta dan Kejari,” jelasnya.

DD DI DESA JATILUHUR JUGA BERMASALAH

Di tempat terpisah, Ketua Bamusdes Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani – Purwakarta Ade Beni meyatakan pembangunan jalan Desa di tujuh RW di Desa Sukatani juga bermasalah. “Kami dari Bamusdes sudah menyurati Kades Sukatani Asep Sumpena tapi tidak direspon,” jelas Ade.

Pembangunan jalan lingkungan di Desa Sukatani, di bawah Kades Asep Sumpena diduga bermasalah, dari tujuh RW baru empat RW yang terbangun.

Menurutnya, jalan Desa itu mesti dibangun melintasi tujuh RW. “Ini anggaran dari DD pada 2019. Sampai sekarang baru selesai empat RW, yang tiga RW belum selesai,” jelasnya.

Pihaknya menegaskan masih menunggu respon Kades Asep Sumpena. “Kalau tidak ada respon kami akan ambil langkah lain,” jelasnya. (bay/nur/PU).

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close