Head LineKriminalPemda

DUGAAN JUAL BELI JABATAN DI DINKES PURWAKARTA, ADA YANG BAYAR Rp 30 JUTA, TAPI GAGAL, DAN UANG TIDAK KEMBALI

UANG DIDUGA DISETOR KE Plt SEKDINKES

PURWAKARTA (eNPe) – Mutasi pejabat di Dinas Kesehatan Purwakarta menyisakan luka mendalam bagi beberapa orang. Satu sumber yang menjadi korban menuturkan, ia sudah membayar Rp 30 juta, tapi gagal. Saat uangnya diminta, sang pejabat pura-pura tidak kenal.

Satu korban, dari beberapa korban jual beli kursi pejabat ini menceritakan kasusnya kepada eNPe.com semalam (10/6). “Semula saya diminta Rp 50 juta untuk jabatan Kepala Puskesmas. Tapi saya hanya ada Rp 30 juta. Uang saya setorkan langsung ke Plt Sekdis Kesehatan Deni Darmawan. Tapi saya gagal. Saat saya minta uangnya agar dikembalikan, dia pura-pura tidak kenal saya,” katanya dengan nada kesal.

PELAYANAN DI RSUD BAYU ASIH MASIH BELUM MEMUASKAN EFEK DARI PROSES MUTASI JABATAN YANG TIDAK MEMPERHATIKAN KUALITAS

Korban berinisial A ini sangat di kenal di kalangan Dinas Kesehatan Purwakarta. Dia termasuk senior dan punya dedikasi yang tinggi di bidang kesehatan. Jam terbang dalam pengabdian di Puskesmas juga tinggi.

Menurut sumber lain, seorang pejabat di satu Puskesmas, banyak korban yang kecewa dengan mutasi kali ini. “Yang sudah membayar dan tidak jadi banyak,” katanya.

Akibat dari transaksi seperti ini, menurutnya, rotasi kali ini banyak Tupoksi yang dilanggar. “Kami sungguh sangat kecewa dengan Plt Sekdis ini. Dia calon kuat Kadis Kesehatan. Saya doakan mudah-mudahan tidak jadi,” katanya berharap.

Menurutnya, mutasi Kepala Puskesmas, tidak sesuai untuk Puskesmas yang akan akreditasi ulang dua bulan lagi. Semua dimutasi dari kecamatan.

“Yang miris yang sudah dijanjikan jadi Kepala TU, sesuai aturan malah tidak jadi. Mereka gagal karena membayar mahar kurang. Manuver mutasi oleh Plt Sekdinkes Deni Darmawan, yang baru dua minggu menjabat,” katanya.

Pelanggaran Tupoksi itu menurutnya, banyak Kepala TU dari kecamatan lain. “Kepala Puskesmas Jatiluhur mutasi ke kecamatan, sedangkan basicnya Bidan, jadi lieuer. Mutasi kali ini tidak mempertimbangkan prestasi, tapi uang dan loyalitas,” katanya.

Menurutnya, hanya tujuh Puskesmas yang tidak dimutasi menjadi Kepala Puskesmas. Kepala TU yang naik dari Puskesmas Kota, Munjul, Mulyamekar, Maracang, Pondoksalam, Darangdan dan Pesawahan.

Sementara Kepala TU yang jadi Kepala Puskesmas, Pondoksalam pindah ke Wanayasa, Wanayasa ke Sukasari dan Tegalwaru ke Maniis, katanya. “Kepala TU dari Sukasari masuk ke Tegalwaru. Kepala Puskesmas Sukatani masuk ke Plered,” jelasnya.

AKAN DIBAWA KE RANAH HUKUM

Sementara itu Wakil Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Purwakarta Zaenal Abidin menyatakan pihaknya akan mengadvokasi para korban jual beli jabatan di Dinas Kesehatan Purwakarta. “Ini mumpung korbannya jelas. Jadi sangat mudah kalau kita bawa ke ranah hukum,” jelaanya.

Pihaknya menjanjikan tidak menutup kemungkinan untuk membawa kasus ini ke KPK. “Ini titik masuk yang bagus. Mumpung ada bukti-bukti kuat yang mencuat ke publik,” katanya.

Kasus ini membuktikan bahwa pola permainan dinasti politik Purwakarta tidak berubah. “Mereka tetap menjadikan proses mutasi sebagai ajang jual beli jabatan. Kita sungguh miris,” ujarnya.

Sementara itu Plt Sekdis Kesehatan Deni Darmawan ketika dikonfirmasi soal kasus ini tidak merespon. Pertanyaan eNPe.com yang dikirim melalui saluran whatsapp dan sms hanya dibaca saja. Deni lebih memilih untuk diam seribu bahasa.

Deni Darmawan adalah seorang dokter. Sebelum menjabat Plt Sekdis Kesehatan, dia adalah Wakil Direktur RSUD Bayu Asih. (nur/PU).

Tags

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *