BisnisHead LinePemda

DIREKTUR UTAMA PT INDONESIA VICTORY GARMENT SEGERA DITETAPKAN MENJADI TERSANGKA

PENYIDIKAN POLRES TELAH BERHASIL MEMBUKTIKAN ADANYA DUGAAN PIDANA KASUS BPJS

PURWAKARTA (eNPe.com) – Direktur Utama PT Indonesia Victory Garment akan segera ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Ketua Komunitas Peduli Purwakarta (KMP), hasil penyidikan aparat hukum Polres Purwakarta membuktikan bahwa dugaan telah terjadinya tindak pidana, berupa iuran BPJS yang tidak dibayarkan perusahaan, sudah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tersangka.

Ketua KMP Zaenal Abidin menyatakan hal itu kepada eNPe.com pagi ini (25/2). “Kami menerima laporan progres dari penyidik, berkas perkara ini sudah lengkap (P21). Unsur-unsur dugaan tindak pidananya sudah terbukti. Jadi in sha Allah penetapan status tersangka tinggal menunggu waktu saja,” jelas Zaenal.

“KMP meminta kepada penegak hukum agar segera menahan Dirut PT Indonesia Victory Garment begitu sudah ditetapkan sebagai tersangka.” (Ketua KMP Zaenal Abidin).

Pihaknya berharap, aparat penegak hukum segera menahan tersangka, begitu sudah ditetapkan sebagai tersangka. “Gelar perkara sebenarnya akan dilakukan kemarin, tapi karena Dirutnya tidak berani datang, ya ditunda,” jelas Zaenal.

Menurutnya, kasus ini terkait tidak dibayarkannya iuran BPJS, baik BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. “Didiuga pihak Direksi dan Manajemen secara bersama-sama telah melanggar UU RI No.24 Tahun 2011 Pasal 54 jo Pasal 19,” jelasnya.

Meski sudah dilaporkan, menurut ZA, sapaan Zaenal, sampai saat ini belum terlihat adanya perbaikan sikap perilaku yang signifikan dari PT Indoenesia Victory Garment dalam memperlakukan buruhnya.

Sebelumnya, Ketua Unit Serikat Buruh PPMI Subur yang didampingi Zaenal Abidin, Ketua KMP melaporkan kasus ini pada 27 November 2019, dengan LP Nomor : LP/B/887/XI/2019/JBR/RES PWK. Diduga pihak Direksi dan Manajemen secara bersama-sama telah melanggar UU RI No.24 Tahun 2011 Pasal 54 jo Pasal 19. “Mereka diancam pidana maksimal delapan Tahun dan denda Rp 1 miliar,” jelasnya.

PERLAKUAN TIDAK MANUSIAWI

Zaenal menambahkan, selama ini kaum buruh diperlakukan tidak manusiawi. “Mereka masuk kerja dari jam 6.30  hingga malam  dan seringkali hingga jam 22.00.  Lebih memilukan lagi tatkala jatuh sakit, karena tidak cukup istirahat, buruh ditekan untuk menandatangani form pengunduran diri,” ujarnya.

Perusahaan ini, menurut ZA, juga sering memotong hak lembur karyawan dengan cara akal-akalan dengan modus “skorsing”. “Dan karena alasan itu buruh yang dikenakan lembur wajib tiga jam (kerja sampai jam 17.30) hanya dibayar lembur satu jam,” tandas Zaenal.

Menurutnya, dalam memperlakukan buruh secara tidak manusiawi, perusahaan ini telah melanggar UU dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja. Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 78 diatur bahwa kerja lembur hanya bisa dilakukan apabila ada perintah dari perusahaan dan disetujui oleh karyawan.

“Pada poin b pasal 78 UU No.13 Tahun 2003 dan juga diperjelas dalam Permenaker No. 102 Tahun 2004 diatur bahwa kerja lembur bagi buruh hanya dibolehkan 3 jam per hari,” jelasnya.

KMP menghimbau kepada seluruh buruh PT Indonesia Victory Garment untuk dapat menjaga dan juga mendapatkan hak-haknya sebagaimana diatur dalam Perundang-undangan. “Ayo bersama bahu membahu mengawal kasus ini. Nomor WA/sms  siaga layanan pengaduan KMP  081990584548,” ujar ZA. (ril/PU).

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close