Head LineOpini

DILEMA KORUPSI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PURWAKARTA

Oleh : Muhammad Awod Faraz Bajri MA (Dosen sosiologi Agama dan Peneliti di STAI Al Muhajirin              Purwakarta)

Ada perselingkuhan Politik dalam Pembahasan APBN/APBD antara eksekutif dan legislatif. Siapa yang mulai melakukan Perselingkuhan Politik Ini?

Upaya pemberantasan korupsi ini sebenarnya Mitos atau realitas. Sekian banyak lembaga hukum dan penegak hukum untuk pemberantasan Korupsi tetapi justru korupsi makin subur dan semakin menggila.

MUHAMMAD AF BAJRI, MA

Belum lama ini terjadi kasus korupsi di lingkaran DPRD Purwakarta yang berdasarkan Jaksa Penuntut Umum ada sekitar 45 anggota Dewan Purwakarta yang terindikasi terlibat dalam dugaan korupsi dana perjalanan dinas fiktif dan Bintek fiktif.

Celakanya ada beberapa anggota dewan yang terindikasi korupsi mencalonkan kembali sebagai Caleg, baik di DPRD tingkat II maupun tingkat I. Secara etika moral yang terindikasi terlibat sudah tidak perlu lagi mencalonkan diri sebagai anggota Dewan.

Lebih baik fokus kepada persoalan hukum yang menjerat mereka dan sebagai pertanggung jawaban moral kepada publik. Korupsi di Kurwakarta sudah sangat mengkhawatirkan disaat APBD Purwakarta mengalami defisit.

Dan saya berharap penegak hukum bisa memproses kasus dana fiktif ini sampai kepada aktor intelektualnya supaya ada efek jera dan tidak melakukan tindakan melawan hukum dan merugikan keuangan negara.

DPRD sebagai representasi rakyat harusnya berjuang secara optimal untuk mengawal jalannya kekuasaan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Bukan justru melakukan tindakan korupsi yang merugikan keuangan negara dan mengorbankan kepentingan Masyarakat

Masyarakat sudah mulai cerdas dalam memilih wakilnya di parlemen untuk 2019 karena saya beberapa kali bertemu dengan masyarakat bahwa masyarakat akan memilih wakilnya di parlemen yang benar-benar memiliki integritas, kredidibilitas dan kapasitas yang mumpuni untuk memperjuangan kepentingan masyarakat. Hakikatnya mereka digaji dari Masyarakat tetapi tidak mencerminkan tindakan sebagai anggota dewan yang amanah. Pendidikan tinggi tidak menjamin mereka akan kredibel dalam memperjuangkan aspirasi

ARTIKEL SERUPA  AKIBAT ANGGARAN MASIH SAKIT-SAKITAN, TUNJANGAN GAJI ASN HANYA DI BAYAR 40%

Saya teringat teori Edwars shill, ada yang disebut “pengetahuan diam-diam yang merangkai dan menggerakan hampir seluruh kesadaran kolektif bangsa ini.”

Disebut pengetahuan diam-diam karena orang enggan menyebut keberadaan korupsi, tetapi ia menerimanya sebagai sesuatu yang lumrah.

Saya melihat Ada ambiguitas dalam persoalan korupsi. Di satu sisi orang menyadari bahwa korupsi itu salah dan menyesatkan, tetapi di sisi lain ia tidak bisa hidup tanpa korupsi.

Bahkan orang yang tidak menjalankan pandangan itu dianggap salah. Bahkan orang baik yang tidak mau melakukan tindakan korupsi pun akan dihabisi, dimusuhi bahkan kalau bisa dihabisi karirnya. Kesimpulannya korupsi  dalam kacamata Sosiologi agama adalah “Kebenaran dalam kesalahan.” Mengerikan memang.(PU)

 

Tags

Related Articles

Beri Komentar :

Your email address will not be published. Required fields are marked *