Head LineKriminalPemda

DIDUGA KORUPSI DANA DESA, KADIS PMD PANGGIL KADES JATIMEKAR. KALAU TIDAK SELESAI AKAN ADA KONSEKUENSI HUKUM.

KADES BERMASALAH INI DIDUGA DIBEKINGI ANGGOTA DEWAN PURWAKARTA

PURWAKARTA (eNPe.com) – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jaya Pranolo telah memanggil Kades Jatimekar, Kecataman Jatiluhur Kusnendar. Pemanggilan ini terkait dugaan korupsi Dana Desa pada 2019. Menurut satu pejabat di DPMD, kalau Kades tidak bisa menyelesaikan pembangunan sampai tuntas, maka akan ada konsekuensi hukumnya.

Kabid Pemerintahan Desa DPMD Agung Muttaqien menegaskan hal itu kepada eNPe.com hari ini (19/2). “Kita akan pegang Peraturan Menteri Keuangan (PMK) saja. Kalau Kades tidak mampu menyelesaikan maka akan ada konsekuensi hukum. Sanski administratif juga ada, DD tahun berikutnya tidak akan dicairkan,” jelas Agung.

Kades Jatimekar Kecamatan Jatiluhur Kusnendar menjadi sorotan publik atas dugaan korupsi Dana Desa 2019.

Sementara itu Ust Handi Heryana S.Pd.I, Ketua Divisi Hukum MUI Desa Jatimekar berharap, penegak hukum segera memproses kasus ini. “Ini sudah satu bulan kasusnya mencuat. Inspektorat dan Kejari juga sudah kami beri laporan. Kami juga sudah dipanggil Inspektorat secara resmi dan Kejari secara informal. Tapi ya itu hingga kini tidak jelas penanganannya,” jelas Ust Handi.

DIBEKINGI ANGGOTA DEWAN

Handi menambahkan, Kades Kusnendar, meski saat ini ada kasus serius seperti ini, akan tetapi dia masuk seperti biasa. “Sebelumnya sempat menghilang beberapa hari, kini sudah muncul lagi di kantor,” ujarnya.

Ia menyatakan, kades ini kelewat percaya diri menghadapi kasus ini karena diduga ada yang membekingi. “Dia diduga dibekingi anggota dewan dari satu partai. Makanya kelewat percaya diri,” jelas Ust Handi.

Pihaknya menambahkan, kasus DD sebenarnya sudah terjadi sejak 2018. “Semua yang dibangun di Jatimekar bermasalah sejak 2018. Kalau pada 2018 terlambat tapi pembangunan selesai. Meski masih menyisakan soal upah. Kalau pada 2019 pembangunan tidak selesai dan ada yang tidak dibangun sama sekali,” jelas Handi.

ARTIKEL SERUPA  PDAM PURWAKARTA SIKSA WARGA PERUM GANDASARI SELAMA LIMA BULAN

Total DD di Desa Jatimekar pada 2019, menurut Handi sebesar Rp 880 juta. Dari jumlah itu, untuk membangun Poliklinik Desa sebesar Rp 117 juta. “Tapi hingga hari, pembangunan Polindes itu baru 55%,” jelasnya.

Sementara untuk bangunan lain, menurut Handi,”Juga bermasalah. Pembangunan jembatan di Kp Tegal Buah RT 16/05 sebesar Rp 30 juta belum dibangun sama sekali.”

Sementara pembangunan drainase di dua titik, menurut Ust Handi, bermasalah semua. “Khusus untuk ini, sangat tertutup. Berapa nilai proyeknya tidak ada yang tahu. Satu drainase di Kp Cilulumpang baru selesai 70%. Sementara yang di Kp Soletan baru 40%,” jelas Ust Handi.

Kades, menurutnya, juga sudah janji berkali-kali untuk segera menyelesaikan. “Tapi janji itu tidak pernah ditepati. Dugaan saya uang sudah habis,” jelasnya.

Ust Handi menyatakan, pihak Kejari sebenarnya sudah menyatakan kalau kerugian negara Rp 100 juta ke atas maka kasusnya akan naik. “Kalau hitungan kasar kami, kerugian lebih dari Rp 100 juta,” jelasnya.

PROJO MINTA DIUSUT TUNTAS

Sementara itu, Ketua DPC Projo Purwakarta Asep Burhana meminta agar aparat hukum mengusut tuntas kasus ini. “Kalau kasus DD Desa Jatimekar, dugaan korupsinya terang benderang. Makanya aparat mesti bekerja dengan cepat,” jelas Asep.

“Projo setia di garis rakyat dan akan mengawal dengan ketat agar Dana Desa tidak dikorupsi.” (Ketua DPC Projo Purwakarta Asep Burhana).

Pihaknya menegaskan akan melapor ke DPP Projo kalau kasus ini tidak ditangani dengan baik. “Dana Desa itu mesti dikelola dengan transparan. Ini agar masyarakat benar-benar bisa menikmati. Projo konsisten ada di garis rakyat. Siapa yang main-main dengan Dana Desa akan selesaikan dengan cara Projo,” tegas Asep.(bay/KDR).

ARTIKEL SERUPA  TERJADI LAGI, ACIH TKW ASAL MANIIS SUDAH 15 TAHUN TIDAK BISA PULANG
Tags

Related Articles

Beri Komentar :

Your email address will not be published. Required fields are marked *