BisnisHead LineOpiniPolitik

DEFISIT DEMOKRASI DAN ANCAMAN NEGARA GAGAL

FAUZI AZIZ

Oleh : Fauzi Aziz, Mantan Dirjen IKM Deperindag, Pemerhati Ekonomi dan Industri

INDONESIA menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah AS dan India. Secara de facto terjadi pada 1998 saat Reformasi. Di tahun itu secara bersamaan terjadi dua peristiwa penting, yakni Reformasi politik yang menjadikan negeri ini sebagai penganut demokrasi liberal dan atas saran IMF sistem ekonominya menjadi liberal.

Peristiwa politiknya saat itu diawali dengan kejatuhan rezim orde baru, sedangkan peristiwa ekonominya dimulai saat Indonesia terdampak krisis likuiditas Asia pada 1998 yang menyebabkan terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi menjadi minus 13%.

Dua peristiwa bersejarah tersebut yang telah berjalan hingga kini tidaklah membuat negeri ini mempunyai fondasi yang kuat dalam sistem politik dan sistem ekonomi. Indonesia mengalami defisit demokrasi secara politik, dan berulangkali mengalami defisit ganda dalam neraca perdagangan, neraca transaksi berjalan dan defisit anggaran dalam pengelolaan sistem ekonomi.

Defisit demokrasi terjadi karena pelaksanaannya  tidak menghasilkan budaya dan praktek politik yang baik. Kemajemukan yang natural justru rusak akibat permainan kekuasaan oleh para elitnya, dan gagal memberikan literasi dan edukasi politik kepada rakyat, sehingga kemajemukan telah menimbulkan kultur baru yakni kemajemukan yang terbelah.

Kebebasan menjadi cenderung tidak bertanggung jawab karena para elitnya gagal faham tentang demokrasi, dan gagal memberikan literasi dan edukasi tentang demokrasi kepada rakyat. Nyaris miskin kepemimpinan yang bisa mengantarkan sistem demokrasi tumbuh dengan baik dan sehat.

Prakteknya benar-benar membawa segenap rakyat menjadi korban permainan kekuasaan di tingkat elit yang gagal menjalankan praktek politik yang sehat. Adab berpolitiknya sangat buruk sehingga Indonesia tersandera oleh jebakan demokrasi liberal dan ekonomi liberal akibat kepemimpinan para elit yang sangat lemah, bertindak pragmatis dan koruptif.

Akibatnya adalah bahwa secara politik maupun ekonomi ketergantungan Indonesia terhadap luar sangat tinggi. Padahal yang menjadi cita-cita luhur bangsa ini hendak membangun kemandirian sehingga dapat berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia, dan menolak segala macam bentuk penjajahan di bumi pertiwi Indonesia.

Demokrasi Pancasila berubah menjadi demokrasi liberal. Ekonomi Pancasila tak pernah lahir ditimbun oleh ekonomi liberal yang sangat kapitalis.  Anehnya para elit bungkam tak peduli dengan fenomena dan dinamika masyarakat dan  asyik dengan permainanya sendiri  yakni permainan kekuasaan.

Satu bentuk defisit demokrasi yang paling nyata adalah rakyat “dianggap ada” ketika penguasa menyelenggarakan pilpres, pilkada dan pileg. Sesudah perhelatan usai, maka rakyat kembali kepinggiran, tak disapa dan tidak ditemui lagi. Ibarat pemulung kembali tertatih-tatih mengais sumber penghidupan masing-masing setelah sekian waktu dieksploitasi demi permainan kekuasaan.

Habis manis sepah dibuang. Asal ada demo selalu muncul tudingan ada kelompok tertentu yang menunggangi. Kebebasan berpendapat terpasung dan cenderung dicurigai. Pers berperan tidak lagi berimbang. Janji tidak banyak ditepati. Untaian kalimat bijak, santun  bermartabat dan beradab nyaris sayup-sayup tak terdengar lagi. Rasa saling curiga dan saling tidak mempercayai tumbuh subur dalam iklim demokrasi yang buruk.

KEJAHATAN KORPORASI

Mereka para elit yang ber – idiologi pragmatisme mulai bekerja membangun “konspirasi” dengan pemilik modal sehingga bisa berpotensi menimbulkan tindakan yang bersifat koruptif. Ketika berlanjut karena ketagihan, akhirnya dapat menjadi isu kejahatan yang umum disebut sebagai kejahatan “korporatokrasi” yang merugikan bagi kepentingan bangsa dan negara.

INDUSTRI BERBASIS EKSPOR PERLU DIDORONG AGAR EKONOMI TUMBUH SEHAT

Mereka bisa otak atik UUD 1945 dan berbagai macam peraturan perundangan untuk memenuhi hajat hidup mereka   ketimbang memikirkan hajat hidup orang banyak. Demokrasi ekonomi hanya muncul sebagai azas formal, tetapi realitanya sebagian besar sumber daya ekonomi hanya dikuasai oleh segelintir pemilik modal.

Begitu lama elit mengabaikan rakyat, dan ketika ketidak adilan kian melebar dan rakyat menuntut haknya sebagai pemilik kedaulatan yang sah, mereka kebingungan atau pura-pura bingung karena tidak bisa berbuat banyak untuk mengatasi persoalan ketidakadilan.

Elit tidak mencari tahu secara seksama akar dari ketidakadilan itu. Kita menjadi diingatkan oleh peraih Nobel Ekonomi dari AS, Dr Milton Friedman pada 1978 bahwa efek pembiaran dominasi korporasi besar akan menghasilkan masalah, termasuk kelumpuhan pemerintahan menghadapi korporasi besar dan ketimpangan pendapatan.

Selain itu menarik pula apa yang disampaikan oleh Acemaglo dan Robinson penulis buku berjudul “Mengapa Negara Gagal”. Jawabannya sederhana yang disampaikan adalah bahwa semuanya gara-gara politik. Karya luar biasa ini menunjukkan pada kita bahwa bagaimana para elit penguasa mengotak – atik peraturan demi kepentingannya sendiri dan mengorbankan orang banyak.

Hal yang demikian terjadi juga di negeri ini, seperti yang ditunjukkan dalam UU tentang Pemilu yang menjadi rujukan pileg dan pilpres tahun 2019. Di bidang ekonomi kita juga disuguhi UU tentang Penanaman Modal dan UU tentang Lalu lintas Devisa yang kontennya jelas menguntungkan para pemilik modal yang berinvestasi di negeri ini.

Berbagai konspirasi yang berpotensi menimbulkan kejahatan korporatokrasi juga dapat menimbulkan keruntuhan ekonomi sebuah negara yang skenarionya telah diatur oleh para economics hitman. Kejahatan semacam itu bisa menjatuhkan nilai mata uang lokal, menghancurkan nilai property, mematikan industri dalam negeri dan mengeringkan likuiditas nasional ( dikutip dari karya Andrew Hitchcock berjudul History of Money).

Hal demikian sudah dialami Indonesia ketika krisis likuiditas Asia 1998 menerpa  negeri ini, sehingga untuk proses kebangkitannnya harus dibayar dengan utang luar negeri.

Akhirnya kita harus sadar bahwa sistem demokrasi di negeri ini harus dibenahi agar rakyat sebagai pemilik kedaulatan tidak menjadi korban permainan kekuasaan. Yang terbaik adalah membenahi sistem demokrasi yang dilakukan menurut ukuran dan nilai-nilai yang hidup ditengah kehidupan masyarakat.

Distraksi dan diserupsi pemilu, pileg dan pilpres /pilgub/pilbup/pil walkot dapat dicegah jika dilaksanakan sesuai dengan ukuran dan nilai-nilai tadi tanpa harus copy paste Demokrasi Barat. Dalam konteks demokrasi ekonomi, pemerintah memegang peran penting dalam pengembangan kewirausahaan nasional sebagai aktor utama perubahan posture dan lanskap ekonomi nasional sehingga mampu berdiri sejajar dengan ekonomi bangsa-bangsa lain di dunia.

Pemerintah wajib menyediakan karpet merah bagi tumbuhnya wirausaha nasional dan ekonomi rakyat dengan menyediakan suatu lingkungan di mana mereka bisa menumbuh kembangkan dan mengubah ekonomi menjadi lebih baik. Bukan malah sebaliknya menghabiskan waktu melayani kebutuhan modal asing. (PU).

Tags

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *