Head LineKriminalPemda

DEDI MULYADI, ANGGOTA DPR RI DARI PARTAI GOLKAR, RESMI DILAPORKAN KE KPK

KETUA KMP : LAPORAN INI TERKAIT DUGAAN KORUPSI DANA HIBAH KE YPI INDORAMA SENILAI Rp 2,7 MILIAR

PURWAKARTA (eNPe.com) – Dedi Mulyadi, anggota DPR RI dari Partai Golkar dan Yayasan Pendidikan Indorama (YPI), sore tadi resmi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan ini, menurut Ketua Komunitas Masyarakat Purwakarta (KMP) terkait dugaan tindak pidana korupsi pada kasus pencairan dana hibah ke Yayasan Pendidikan Indorama, senilai Rp 2,7 miliar, pada 2017 lalu.

ZAENAL ABIDIN USAI MELAPOR KE KPK

Ketua KMP Zaenal Abidin menjelaskan hal ini kepada eNPe.com  malam ini (16/10), usai diterima Tim Penyidik KPK di Jakarta. “Alhamdulillah, kami diterima Tim KPK. Mudah-mudahan untuk kali ini ada hasil,” jelas Zaenal.

Sebelumnya, dugaan korupsi dana Hibah ke Yayasan Pendidikan Indorama (YPI) akan Dilaporkan ke KPK. Ketua Komunitas Masyarakat Purwakarta (KMP) memutuskan untuk melaporkan Dedi Mulyadi dan YPI atas dugaan penyelewengan dana hibah ini ke KPK.

“Berdasarkan audit BPK dugaan penyimpangan hibah ini terang benderang. Sejak awal tidak sesuai prosedur. Tapi Bupati Dedi Mulyadi menyetujui dana hibah itu. Dalam pemakaiannya dana itu menurut BPK juga tidak jelas. Biar tidak berlarut-larut kita lapor ke KPK,” jelas Zaenal.

Pihaknya menambahkan, sejak awal pencairan dana hibah ini bermasalah. “LHP BPK pada 2017 menyebutkan bahwa cairnya dana hibah ke YPI sebesar Rp 2,7 miliar tanpa proposal awal. Publik perlu tahu, kenapa Dedi Mulyadi mau mencairkan dana hibah tanpa proposal. Ini kesalahan fatal dan mendasar,” jelasnya.

Temuan BPK lain, jelas Zaenal adalah alokasi dana hibah yang tidak jelas. “Hasil audit BPK menyebutkan aliran dana itu untuk beasiswa siapa tidak jelas. Bahkan, masih menurut BPK, laporan pertanggungjawaban dana hibah itu tidak ada,” ujar ZA sapaan akrab Zaenal.

Yang lebih tidak masuk akal itu, menurut ZA, pada APBD Pemkab Purwakarta 2017, keuangan Pemda lagi parah-parahnya. “Ini kok memberi dana hibah kepada perusahaan yang kaya raya. Ini pasti ada apa-apanya. Ibarat orang kere, miskin, tapi menyumbang kepada orang kaya,” jelasnya.

Menurut Zaenal, Dedi Mulyadi harus mampu menjelaskan ke KPK soal hibah ini. “Persoalan ini serius. Dan KMP akan mengawal sampai tuntas,” jelas Zaenal.

DEDI MULYADI DAN ALI AMAN SARAGIH (kanan) DARI YPI INDORAMA

YPI Indorama mendapat dana hibah dari Bupati Dedi Mulyadi senilai Rp 2,7 miliar. Dana itu cair dalam dua tahap. Pertama pada 4 Juni 2015 sebesar Rp 1,8 miliar dan pada 30 Maret 2017 sebesar Rp 900 juta.

Belakangan, berdasarkan audit BPK hibah ke YPI ini bermasalah. Karena alokasi dana ini menyimpang dari ketentuan dan tidak dijabarkan secara detail pemanfaatan dana hibah itu.

KPK MERESPON POSITIF

Zaenal Abidin diterima Tim KPK pukul 17.00. “Mudah-mudahan hasilnya bagus,” jelas ZA.

Ia mengakui telah menyerahkan bukti dokumen terkait dengan dugaan korupsi ini. “Laporan ini sangat kuat karena bukti awalnya adalah LHP BPK pada 2017,” jelasnya.

Dedi Mulyadi, selama menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama 10 tahun, sebenarnya sudah banyak laporan yang masuk ke KPK. Tapi publik menjadi heran, karena DM selama ini bisa lolos dari KPK. Terakhir adalah laporan soal dugaan korupsi Penghasilan Tetap (Siltap) oleh Komunitas Peduli Purwakarta (KPP) pada Juni 2018 lalu.

Sementara itu, Dedi Mulyadi ketika dikonfirmasi soal laporan ke KPK ini enggan menjelaskan. Upaya konfirmasi media ini melalui sms tidak dijawab oleh yang bersangkutan. (bay/KDR).

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close