Malah Memberlakukan STTS yang tidak ada Payung Hukumnya
PURWAKARTA (enpe.com) – Data wajib pajak di Purwakarta, menurut satu aktivis antikorupsi, tidak pernah diperbaharui. Inilah yang menyebabkan, Pensapatan Asli Daerah (PAD) tidak pernah naik secara signifikan. Kepala Bapenda dinilai tidak kreatif.
Ketua Komunitas Madani Purwakarta Zaenal Abidin MP, menegaskan itu kepada enpe.com semalam (9/5/22). “Jadi data SPPT warga sebagai acuan masyarakat membayar PBB dalam rentang puluhan tahun tidak pernah diupdate. Padahal pasti ada perubahan kepemilikan, luas lahan dan harga tanah yang berubah. Bagaimana mau meningkat kalau datanya amburadul begitu,” jelasnya.
Ia memberi contoh sederhana saja, “Rumah Baim Wong masih atas nama pemilik lama. Padahal objek dan harga rumah itu sudah pasti berubah. Jadi perlu pejabat yang punya visi dan kreatif,” ujarnya.
“Memberlakukan STTS itu seperti kembali ke zaman batu.”
Langkah memperbarui data ini, menurutnya, memang pekerjaan besar. “Tapi kalau ingin PAD naik ya harus diupdate,” ujarnya.
Satu pejabat di Pemkab Purwakarta menuturkan, Asep Supri sebagai Kepala Bapenda yang baru kini malah menerapkan kebijakan Surat Tanda Terima Setoran (STTS). “Ini kebijakan yang salah. Pertama, cantolan hukumnya tidak ada. Kedua, rawan kebocoran,” ujarnya.
Mantan staf Bapenda ini menambahkan, kebijakan STTS kalaulah dicantolkan ke Perbup, lalu aturan hukum ke atasnya yang mana. “Ini tidak jelas,” ujarnya.
Dengan diterapkannya STTS, menurutnya, nanti ada kewajiban setor ke vendor di Kecamatan. “Inikan kebijakan konyol. Sekarang sudah ada payment point di BJB, alfa, Indomaret, PT Pos, yang serba online. Ini malah kembali ke zaman batu,” ujarnya.
Kebijakan STTS ini, menurutnya, rawan kebocoran. “Rawan diselewengkan, karena tidak debit deposit. tapi real setor duit secara manual,” ujarnya.
CONTOH DAERAH LAIN
Ia menambahkan, daerah lain seperti Cianjur, Tasik dan lainnya mengembangkan berbagai inovasi. “Mereka melakukan pemetaan, pendataan penyesuaian nilai objek pajak yang relevan dan adil. Maka dari itu PAD naik tajam,” ujarnya.
Ia mengaku iri dengan daerah lain, yang melakukan kajian keilmuan. “Karena setahu saya sejak ada pelimpahan dari KPP Pratama tidak pernah ada up date apalagi peta blok. Sementara data peta itu sumber dari segala sumber perencanaan,” ujar pejabat itu.
Staf ahli dari Kemendagri, menurutnya, sudah pernah memberi masukan. “Bahwa omong kosong pendapatan akan naik sementara data dan petanya masih amburadul,” ujarnya. (one) editor : gsoewarno
