Head LineLingkunganPemda

CARA BUPATI ANNE MENGELOLA SAMPAH DI TPA CIKOLOTOK TERNYATA MASIH TRADISIONAL DAN JADUL

DENGAN ALASAN TIDAK PUNYA DUIT YANG CUKUP UNTUK MENGELOLA SAMPAH DI CIKOLOTOK

PURWAKARTA (eNPe.com) – Pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Cikolotok ternyata masih sangat tradisional dan jadul. Menurut satu pejabat di Pemkab Purwakarta, kasus ini akibat anggaran dari APBD tidak cukup untuk membangun pengolah sampah yang standar nasional (Land Fill Control).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Deden Guntari menyatakan hal itu kepada eNPe.com di ruang kerjanya akhir pekan lalu. “Ya pengolahan sampah di TPA masih menggunakan sistem dumping, kumpulin, angkut dan buang, tanpa mengolahnya,” jelas Deden.

“Pemkab tidak punya cukup anggaran untuk mengelola TPA Cikolotok dengan standard yang baik.” (Kedis LH Deden Guntari).

Menurutnya, tahun ini baru akan membuat pengolahan sampah dengan nilai anggaran Rp 500 juta. “Untuk membangun jembatan timbang. Ini akibat anggaran kita memang terbatas,” katanya.

Meski begitu, menurut Deden, pihaknya akan terus menyempurnakan proses pengolahan sampah di TPA Cikolotok. “Untuk masuk ke sistem Kontrol Land Fill, butuh anggaran sebesar Rp 74 miliar,” jelasnya.

KEBIJAKAN YANG MEMALUKAN

Sementara itu, Ketua LSM Amarta Tarman Sonjaya mengaku kaget ketika mendengar bahwa sistem pengolahan sampah di TPA Cikolotok masih tradisional dan jadul.

“Kebijakan ini sangat memalukan. Daerah lain sudah lama meninggalkan sistem dumping,’jelas Tarman.

“Cara mengelola sampah dengan cara dumping itu memalukan. Kabupaten lain sudah meninggalkan sistem ini. Sungguh mengecewakan.” (Tarman Sonjaya, Ketua LSM Amarta).

Menurutnya, kebijakan ini memalukan karena saat ini Bupati di mana-mana selalu menggembor-gemborkan sistem pengolahan sampah berbasis lingkungan dan selesai di tingkat Desa dengan Bank Sampahnya. “Tapi di ujungnya pada saat yang sama, cara pengolahannya masih amburadul. Kita jadi tertawa mendengar soal ini,” jelas Tarman.

Menurutnya, sejak 2016, LSM Amarta dengan Pemkab Purwakarta sudah melakukan langkah kongkrit untuk menuju pengolahan sampah yang ramah lingkungan, yaitu kontrol land fill.

“Ini semakin ke sini kok malah mundur. Sungguh sangat mengherankan. Cara berpikir mereka bagaimana? Susah untuk dipertanggungjawabkan secara akal sehat,” jelas Tarman.

Dengan cara mengolah sampah model dumping, menurut Tarman, Pemkab Purwakarta tidak bakal bisa menerima penghargaan Adhipura. “Karena penilaian soal TPA mempunyai nilai tertinggi untuk mendapat Adhipura. Ini kondisi yang menyedihkan dan mengharu biru. Aneh bin ajaib,” jelasnya. (nur/PU)

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close