Buntut dari Kisruh Gagalnya Pengesahan RAPBD Perubahan
PURWAKARTA (enpe.com) – Bupati Purwakarta memutuskan akan memangkas anggaran operasional anggota DPRD Purwakarta. Kebijakan ini diambil, menurut Bupati karena anggaran yang sangat terbatas efek dari gagal disahkannya RAPBD Perubahan 2022.
Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika menegaskan hal itu dihadapan para pejabat Pemkab Purwakarta beberapa waktu lalu. “Kita mesti main prioritas, karena anggaran yang sangat terbatas,” ujar Anne yang ditirukan satu pejabat yang mengaku mengikuti pertemuan itu.
Tunjangan operasional Dewan yang akan dipotong antara lain tunjangan transportasi. “Dewan sebulan rata-rata kunjungan kerja 10 kali. Dan sekali jalan mendapat dana operasional Rp 3 juta. Jadi rata-rata per bulan mendapat Rp 30 juta per anggota. Ini yang akan dipangkas,” ujar Kepala Dinas itu.
Sementara itu, Mantan Ketua DPRD Purwakarta Ucok Ujang Wardi menyatakan langkah Bupati memangkas banyak anggaran itu langkah yang tepat. “Ini efek dari kisruh gagalnya Paripurna mengesahkan RAPBD Perubahan, karena ulah boikot Partai Golkar dan gengnya. Jadi silahkan dinikmati bersama-sama,” jelasnya.
“Efek dari gagalnya pengesahan RAPBD Perubahan itu yang paling dirugikan masyarakat. Karena pembangunan pasti terhenti.”
Menurutnya, dengan sisa anggaran (Silpa) APBD Purwakarta pada 2022 hanya berkisar Rp 50 miliar, maka Bupati pasti akan memangkas banyak hal. “Jadi nanti yang dipangkas pasti tidak hanya anggaran Dewan, tapi di OPD-OPD juga akan terjadi,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa dengan hanya ada uang Rp 50 miliar di kas daerah, maka untuk membiayai Pemkab sampai Desember 2022 tidak akan cukup. “Bupati pasti akan menerapkan skala prioritas dalam memberi anggaran,” ujarnya.
Jadi, menurut Ucok, ini efek dari keributan dan boikot paripurna oleh Partai Golkar dan Gengnya. “Efenya yang menderita semua. Pejabat, anggota dewan apalagi rakyat. Karena pembangunan pasti terhenti,” jelasnya.
Maka dari itu, Ucok meminta kepada rakyat Purwakarta agar mengingat-Ingat biang masalah dari kekisruhan ini. “Catat itu partai mana saja yang memboikot Paripurna sehingga gagal mengesahkan RAPBD Perubahan,” jelasnya.
Kisruh Paripurna
Pengesahan Raperda tentang APBD Perubahan 2022 kisruh. Karena rapat Paripurna yang digelar tidak memenuhi quorum. Saat itu, anggota Dewan dari Partai Golkar dan PDI Perjuangan tidak hadir. Beberapa anggota PAN, dan Ketua Fraksi PKB juga tidak hadir. Sementara Anggota Fraksi PKB lainnya hadir. Dua partai yang selalu konsisten menghadiri rapat Paripurna itu adalah Partai Gerindra dan PKS.
Meski sudah dicoba digelar paripurna dua kali, tetap saja penetapan APBD Perubahan gagal dilaksanakan. Ini karena Fraksi Partai Golkar dan PDI Perjuangan tetap konsisten menolak hadir.
“Rakyat perlu tahu partai mana saja yang menjadi biang masalah.”
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Tubagus Ace Hasan Syadzaly saat lagi kisruh-kisruhnya sempat menginteruksikan kepada Ketua DPD Partai Golkar Purwakarta Maula Akbar Mulyadi Putra agar Golkar Purwakarta mengamankan Paripurna itu.
Saat itu, Maula menyatakan siap untuk mengamankan pengasahan Paripurna. Tapi dalam perjalanannya, fraksi Golkar tetap memboikot agenda Paripurna itu.
Ace menganggap perlu memberi interuksi ke Maula karena BPKP Jawa Barat meminta tolong ke Ace agar Partai Golkar Purwakarta jangan memboikot paripurna yang sangat penting itu.
Sumber di internal Golkar Purwakarta menceritakan bahwa sikap Maula yang melawan keputusan DPD Golkar Jawa Barat menjadi catatan tersendiri bagi Tubagus Ace. (ril) editor: mridwan
