Head LineTajuk

BUPATI TERIMA OPINI WTP LIMA KALI, TAPI KENAPA DUGAAN KORUPSI DI BIROKRASINYA TIDAK KALAH NGERINYA?

PEMKAB PURWAKARTA selama lima kali berturut-turut menerima status kinerja keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), termasuk pada Tahun Anggaran 2019. Tapi kenapa dugaan korupsinya tidak juga kunjung reda?

Publik tentu masih ingat, pemeriksaan di Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) Pemkab Purwakarta, terkait 11 proyek oleh Polda dan Kejati Jabar. Peristiwanya baru terjadi pada bulan ini. Pada saat yang sama, ketika BPK memberikan opini WTP.

“Maka dari itu, mendapat opini WTP lima kali janganlah bangga dulu. Opini itu tidak ada kaitannya dengan hilangnya tingkah koruptif di Pemkab Purwakarta.”

Kenapa ini bisa terjadi? Publik mesti tahu bahwa opini WTP itu hanya diukur oleh kerapihan dalam tata kelola administrasi saja. Jadi laporan keuangan secara administratif benar. Tapi secara moralitas korupsi belum tentu lurus.

Maka wajar, Walikota Tegal pada 2019 baru saja menerima opini WTP dari BPK tapi tiba-tiba kena OTT oleh KPK. Jadi fakta sejarah membuktikan bahwa opini WTP tidak ada kaitannya dengan antikorupsi. WTP dapat, dugaan korupsinya juga jalan terus.

Ada beberapa kasus serius yang mestinya mendapat perhatian publik, terkait pemeriksaan Polda dan Kejati Jabar di saat Bupati mendapat status WTP. Itu adalah pembangunan pada tahun anggaran 2019.

Air mancur Taman Welas Asih di Tajug Gede Cilodong adalah salah satunya. Air mancur ini dibangun dengan dana rakyat Rp 3 miliar. Dan kini diduga bermasalah.

Yang lebih mengerikan adalah hibah untuk Tajug Gede yang dilewatkan melalui institusi TNI sebesar Rp 9,5 miliar. Dari penelusuran media ini, dari Rp 9,5 miliar yang jelas-jelas terpakai Rp 1,8 miliar, untuk membangun emplacement di Tajug Gede itu.

Dari proyek Rp 1,8 miliar itu, hingga kini disinyalir masih menyisakan banyak masalah. Misalnya soal upah pekerja dan supleir yang tidak kunjung dibayar, padahal uang dari Pemkab sudah dibayar 100%. Lalu ada apa gerangan?

Publik juga wajib bertanya, kemana sisa dana hibah itu? Pejabat di Distarkim Pemkab Purwakarta sampai sekarang belum juga mau mejelaskan soal itu kepada eNPe.com. Tentu ini aneh bin ajaib.

Melihat kasus-kasus seperti itu, tentu kita prihatin. Bahwa dugaan praktek korupsi di Purwakarta skalanya masih tidak berubah. Pemeriksaan oleh Polda dan Kejati Jabar adalah indikasi kuat munculnya dugaan korupsi itu.

Maka dari itu, mendapat opini WTP lima kali janganlah bangga dulu. Opini itu tidak ada kaitannya dengan hilangnya dugaan tingkah koruptif di Pemkab Purwakarta.

Karena untuk mendapat opini WTP, tidaklah sulit. Cukup hanya perlu seorang administratur yang bisa bekerja secara rapi saja. Sementara korupsi yang berada di sisi lainnya terkait dengan moralitas etik dan transparansi birokrasi.

Jadi, bolehlah kita berbangga dengan lima kal WTP, tapi percayalah, status itu tidak terkait sama sekali dengan kinerja yang antikorupsi, transparan dan bertanggung jawab. (PU).

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close