BisnisHead LinePemda

BUPATI SETOP IZIN ALFAMART DAN INDOMARET, DINILAI PERTUMBUHANNYA MELIAR

PERDA SOAL MINI MARKET SEGERA DIBAHAS DEWAN

PURWAKARTA (eNPe.com) – Bupati melarang terbitnya izin mini market baru, sampai batas waktu yang belum ditentukan. Menurut satu pejabat di Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan, dan UMKM (Koperindag dan UMKM), langkah moratorium ini dilakukan agar pertumbuhan mini market tidak semakin liar.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperindag dan UMKM Pemkab Purwakarta Wita Gusrianita SE, menyatakan hal itu kepada eNPe.com akhir pekan lalu. “Surat moratorium ini terbit sejak September 2019 dan ditandatangani langsung oleh Bupati. Surat ini ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Puntu,” jelas Wita.

Ia menjelaskan sikap Bupati ini jelas agar warung-warung warga lebih bisa berkembang. “Kebijakan ini juga untuk mengerem agar pertumbuhan mini market tidak semakin liar,” katanya.

“Moratorium Izin Mini Market ini dilakukan agar pertumbuhan mereka tidak semakin liar. Warung-warung warga juga lebih terlindungi.” (Kabid Perdagangan Diskoperindag dan UMKM Wita Gusrianita, SE).

Pihaknya mengakui bahwa Perda soal pengaturan mini market ini sempat dipending oleh Bupati pada akhir 2019. “Pada Perda sebelumnya ada revisi di atas 40%, makanya mesti dibuat Perda baru,” jelas Wita.

Sebelumnya, selama ini sejumlah warga menyoal pertumbuhan mini market yang begitu liar. Mini market itu, secara kasat mata melanggar aturan soal jarak. Dalam regulasi yang ada, mestinya dalam satu kecamatan hanya dibolehkan berdiri satu mini market. Tapi di lapangan, Alfamart dan Indomaret hampir berdiri di semua desa dan di gang-gang sempit. Kehadiran mereka telah terbukti mematikan warung sekitar milik warga.

BANYAK REKOM YANG DITOLAK

Wita menambahkan, selama ini banyak juga rekomendasi yang ditolak Dinas. “Jadi jangan dikira semua izin yang masuk dilolosin,” jelasnya.

ARTIKEL SERUPA  SIKAP SATGAS YANG MENUTUP-NUTUPI KEMATIAN WARGA CIWARENG YANG BERSTATUS PDP CORONA, DINILAI MEMBAHAYAKAN WARGA LAIN

Ada juga, menurut Sarjana Ekonomi ini, di Ciwareng rekomendasi kami tidak keluar, tapi nekad tetap buka. “Akhirnya ditutup juga,” jelasnya.

Menurut Wita, Raperda tentang tata niaga mini market ini sudah rampung. “Kami sudah presentasi di depan Komisi II DPRD,” jelasnya.

Pada Raperda ini, menurutnya, jauh lebih lengkap dan sempurna. “Kami atur semua terkait mini market, mana daerah yang dilarang, mana yang boleh,” ujar Wita.

Raperda kali ini, menurutnya, juga berdasarkan riset yang serius. “Banyak hal baru masuk dalam Raperda ini. Tujuan utamanya tentu agar hak masyarakat untuk berusaha lebih terlindungi,” jelasnya. (ril/PU)

Tags

Related Articles

Beri Komentar :

Your email address will not be published. Required fields are marked *