Pembangunan Jadi Lambat dan Banyak Infrastuktur Jalan Jadi Rusak
PURWAKARTA (enpe.com) – Bupati Purwakarta mengakui bahwa sejak Pandemi anggaran pambangunan tidak memadahi, sehingga banyak target yang tidak tercapai. Efek dari itu, menurutnya, pembangunan jadi lambat dan banyak infrastruktur jalan yang rusak.
Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika menyatakan hal itu kepada awak media akhir pekan lalu di Purwakarta. “Jadi Pandemi ini adalah bencana non alam yang tidak mampu kita atasi. Saya kesulitan karena beberapa kali anggaran dilakukan refocusing dan banyak berdampak pada infrastruktur,” jelasnya.
Menurut Ambu, sapaan akrab Bupati, tagline dalam pembangunan adalah Purwakarta Istimewa. “Jadi Purwakarta Istimewa menjadi pondasi dalam kerangka pembangunan Purwakarta,” ujarnya.
“Persoalan anggaran pembangunan kuncinya pada perolehan PAD. Selama tidak ada upaya yang ekstra, ya PAD yang diperoleh gitu-gitu saja.” (Ketua KMP Zaenal Abidin, MP).
Proyek infrastruktur, menurut Anne, kita dorong dalam rangka memberi layanan publik. “Tapi Pandemi mengubah segalanya. Anggaran jadi tidak memadahi dan banyak target yang tidak tercapai,” ujarnya.
Ia memahami kini banyak masyarakat yang bertanya dan mengeluhkan jalan yang pada rusak, jelas Anne. “Saya sebenarnya ingin semuanya lancar. Sehingga saat kami mengakhiri kekuasaan tidak ada PR yang tertinggal,” harap Bupati.
Untuk itu, Ambu meminta agar semua pihak bisa memahami kondisi ini. “Saya sudah meminta kepada OPD agar bisa menjelaskan soal ini ke masyarakat. Pandemi inikan bencana non alam, yang tidak kita harapkan,” jelasnya.
BUPATI JANGAN HANYA MENGELUH
Menanggapi sikap Bupati yang berkeluh kesah, Ketua Komunitas Masyarakat Purwakarta Zaenal Abidin MP menyayangkan sikap itu. “Pemimpin itu kerja, jangan hanya bisanya mengeluh saja. Problem sehebat apapun kondisi keuangan Purwakarta, sebagai Bupati mestinya banyak melakukan terobosan. Kalau hanya bisa mengeluh siapapun bisa,” ujar Zaenal.
Menurutnya alasan Pandemi itu tidak bisa dijadikan pegangan. “Pandemi inikan sudah satu tahun lebih. Mestinya Bupati dan jajarannya kreatif mencari terobosan baru, sehingga bisa menaikkan PAD. Kalau pasrah seperti itu, jangan jadi Bupati. Ini bukti kapasitas dan kapabilitas Bupati memang tidak seberapa,” jelasnya.
ZA, sapaan akrab Zaenal, menambahkan, persoalan anggaran pembangunan kuncinya pada perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Selama tidak ada upaya yang ekstra, ya PAD yang diperoleh gitu-gitu saja. Kami sangat menyayangkan ketika birokrasi Purwakarta tidak ada upaya yang maksimal menangani soal Pandemi ini,” jelasnya.
Satu anggota DPRD Purwakarta menyatakan bahwa era kepemimpinan Anne raihan PAD parah dan realisasi dana dari pusat juga turun drastis. “Ini yang menyebabkan pembangunan di Purwakarta jadi terhambat. Periode ini parah sekali dari aspek PAD,” jelasnya.
Sementara itu data dari Bapenda Pemkab Purwakarta menyebutkan realisasi dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada 2019 tidak memenuhi target. Dari target Rp 70 milar, hanya tercapai Rp 69 miliar. Sementara perolehan PBB pada 2020 mencapai Rp 80 miliar dari target sebesar Rp 68 miliar. Sementara data soal perolehan PAD dari non PBB sangat tertutup.
Kepala Bapenda Nina Herlina menolak ketika dimintai data soal itu. “Saya masih ada rapat di luar,” ujarnya menghindar. (ril/one) editor : gsoewarno
