Head LineKriminalPemda

BUPATI GAGAL KENDALIKAN HARGA GAS 3 KG, HARGA MASIH Rp 26 RIBU PER TABUNG

WAKIL KETUA KPP : HARGA GAS AKAN STABIL KALAU DIKELOLA OLEH BUMDes

PURWAKARTA (eNPe.com) – Kebijakan Bupati untuk menurunkan harga gas 3 Kg gagal total, setelah mendapat perlawanan dari pengelola pangkalan. Menurut satu pejabat di Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM (Diskoperindag dan UMKM) kondisi ini lebih disebabkan oleh pengelola pangkalan yang ingin ambil untung besar.

Kabid Perdagangan Diskoperindag dan UMKM Pemkab Purwakarta Wita Gusrianita menyatakan hal itu kepada eNPe.com akhir pekan lalu. “Tata niaga gas 3 Kg itu konsep dasarnya penugasan dari pemerintah. Bukan bisnis. Kalau penugasan ini didekati dengan bisnis, maka yang terjadi ya kerumitan-kerumitan baru. Ini yang mestinya dipahami oleh para pemilik pangkalan,” jelasnya.

“Kalau Bupati ingin menurunkan harga gas 3 Kg, satu-satunya jalan libatkan BUMDes secara serius.” (Wakil Ketua KPP Tarman Sonjaya)

Menurut Wita, alur distribusi gas bersubsidi ini dari Pertamina, ke Agen, terus ke Pangkalan dan setelah itu langsung ke konsumen. “Yang selama ini terjadi pangkalan menjual lagi ke warung-warung kecil. Sehingga terjadi lonjakan harga yang memberatkan warga,” jelas Wita.

Karena ini penugasan, ujarnya, maka siapapun yang terlibat dalam proses distribusi ini mesti paham untuk tidak mengambil untung terlalu besar. “Selama ini Agen menjual ke pangkalan Rp 14 ribu per tabung. Mestinya Pangkalan menjual ke masyarakat Rp 16 ribu. Tapi yang terjadi, Pangkalan menjual ke warung-warung Rp 20 ribu. Nah dari warung ke Konsumen menjadi Rp 26 ribu bahkan ada yang Rp 28 ribu. Ini yang menjadi masalah,” jelasnya.

PEMILIK PANGKALAN MELAWAN

Sebelumnya, mendengar keluhan warga di banyak acara Gempungan, Bupati Anne Ratna Mustika memutuskan untuk melarang Pangkalan menjual gas 3 Kg ke warung-warung. Tapi kebijakan ini mendapat perlawanan dari pengelola Pangkalan.

Dalam satu pertemuan antara Bupati dengan semua pemilik Pangkalan, hasil akhir rapat itu tidak menemukan titik temu. “Padahal Bupati sudah membuka diri untuk dibahas tuntas. Tapi ya itu, pemilik Pangkalan memang susah diatur,” jelas Wita.

Wakil Ketua Komunitas Peduli Purwakarta (KPP) Tarman Sonjaya meminta agar Bupati menggunakan BUMDes untuk mendapat penugasan menyetabilkan harga gas 3 Kg ini.

“Memberi penugasan ke BUMDes itu lebih realistis. Mereka menguasai teritorial desanya. Mereka juga dengan mudah mendapatkan data warga miskin yang berhak mendapat subsidi. Jadi pasti lebih tepat sasaran,” jelasnya.

Maka dari itu, jelas Tarman, kalau harga ingin lebih terkendali,”Libatkan BUMDes untuk mengelola Pangkalan.” (nur/KDR).

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close