Rumah Dinas Wakil Bupati hanya Habis Rp 99 Juta
PURWAKARTA (enpe.com) – Di tengah banyak warga Purwakarta menderita akibat wabah Corona, ternyata Bupati sibuk merenovasi rumah dinasnya. Dalam rentang 2019-2021, total anggaran renovasi rumdin Bupati mencapai Rp 4,5 miliar. Sementara, menurut satu aktivis LSM Advokasi, anggaran rumah Dinas Wakil Bupati hanya Rp 99,9 juta.
Humas LSM Barisan Rakyat (Barak) Indonesia Nursaepul menyatakan hal itu kepada enpe.com akhir pekan lalu. “Perlakuan terhadap Wakil Bupati ternyata sangat memprihatinkan. Apapun saat Pilkada lalu, peran haji Aming begitu besar. Kita sangat menyayangkan,” jelas Nursaepul.
Ia juga miris dengan sikap Bupati yang terus merenovasi rumah dinasnya di tengah banyak warga Purwakarta yang hidupnya lagi susah. “Ini kan bukti kalau Anne tidak punya empati sama sekali terhadap penderitaan warganya. Mestinya Bupati bisa menahan diri untuk bermewah-mewah dengan rumah dinasnya,” jelas Nursaepul.
“Diskriminasi terhadap Wakil Bupati masih berlangsung. Dalam soal anggaran renovasi rumah dinas saja masih njomplang. Rumdin Bupati Rp 4,5 miliar, sementara Wakil hanya Rp 99,9 juta.” (Humas Barak Indonesia Nursaepul).
Ia menambahkan, bahwa rumah dinas Bupati selama ini juga sudah kelewat mewah. “Tapi kenapa selalu terus menerus direnovasi. Mestinya menahan diri untuk tidak bermewah-mewah,” jelasnya.
Data dari LSM Barak Indonesia menyebutkan bahwa sejak 2019-2021 total biaya renovasi Rumdin Bupati mencapai Rp 4,5 miliar. Sementara saat wabah Corona baru merebak pada 2019, anggaran yang digelontorkan untuk renovasi mencapai Rp 3,2 miliar. Pada saat lagi hebat-hebatnya Covid-19, anggaran renovasi Rumdin Bupati pada 2020 mencapai Rp 1,2 miliar. Dan pada 2021 sebesar Rp 198 juta di anggaran berjalan.
Pada 2019-2020, Rumdin Bupati tiga kali direnovasi. Renovasi pertama pada Maret 2019 dengan kode 1832667 senilai Rp 1,5 miliar. Renovasi kedua pada Oktober 2019 dengan kode 32156667 senilai Rp 938 juta. Dan renovasi ketiga pada Desember 2020, dengan kode 5536667 senilai Rp 500 juta.
Sedangkan pengadaan meubelair sepanjang 2019-2020 terjadi tiga kali. Pada pengadaan pertama saat September 2019, dengan kode 2455667 senilai Rp 500 juta. Pengadaan meubelair kedua terjadi pada Agustus 2020, dengan kode 5064667 senilai Rp 200 juta dan pengadaan ketiga pada Desember 2020, dengan kode 6448667 senilai Rp 200 juta.
Sementara dalam rentang 2019-2021, Rumdin Bupati mengalami pergantian interior selama empat kali. Pengadaan interior pertama pada Juli 2019, dengan kode 2605667 senilai Rp 500 juta. Pada pengadaan kedua, terjadi di Maret 2020, dengan kode 4127667 senilai Rp 100 juta. Pengadaan interior ketiga pada Oktober 2020, dengan kode 562667 senilaj Rp 150 juta. Dan terakhir pada Maret 2021, dengan kode 66616667 senilai Rp 200 juta.
Nursaepul menyatakan, renovasi Rumdin yang sifatnya Penunjukan Langsung (PL) mesti diaudit. “Potensi penyimpangannya besar. Makanya publik mesti tahu siapa yang mengerjakan itu semua,” jelasnya.
Sementara itu, Kabag Administrasi Pembangunan Setda Purwakarta Deden Ramdhan N saat dikonfirmasi soal renovasi Rumdin Bupati yang kelewat mewah hanya menyatakan,”Ada Tupoksi Perbup. Untuk menjelaskan soal ini bukan kewenangan saya. Silahkan konfirmasi ke Kabag Umum,” ujarnya.
Sementara itu Kabag Umum Setda Purwakarta Tin Sumartini ketika dikonfirmasi soal ini enggan menjelaskan. Pertanyaan yang dikirim media ini tidak direspon sama sekali. (jnr) editor : gsoewarno
