PENGACARA AGUS RIYANTO : “MESTINYA BUPATI BUKA SAJA DOKUMEN TENDER TAJUG GEDE”
PURWAKARTA (enpe.com) – Sikap Bupati Purwakarta yang mengabaikan permintaan data tender Tajug Gede Cilodong, menurut satu aktivis antikorupsi, membuktikan ada satu skandal besar yang ditutup-tutupi oleh penguasa. Sikap Bupati membuat publik geram.
Salnim Ibrahim, Ketua Lembaga Aliansi Indonesia Badan Peneliti Aset Negara (LAI BPAN) Purwakarta menegaskan hal itu kemarin (15/6/21) kepada enpe.com. “Kami tentu sangat prihatin dengan kondisi ini. Sikap Bupati yang mengabaikan permintaan KMP makin menegaskan bahwa dugaan permainan tender Tajug Gede Cilodong itu nyata. Maka dari itu kami akan bongkar habis,” ujar Salnim.
Ia mengaku prihatin dengan sikap Bupati. “Ketika Bupati menolak memberikan data tender ke publik, itu artinya Bupati melanggar Perda yang dibuat sendiri. Dan pelanggaran ini bisa menyeret ke ranah hukum,” ujarnya.
“Sikap Bupati ini membuktikan ada seuatu yang besar yang sedang diselamatkan.” (Ketua LAI BPAN Purwakarta Salnim Ibrahim).
Salnim mengaku banyak jalan untuk menyoal sikap Bupati ini. “Kita akan laporkan ke Badan Informasi Publik Jawa Barat. Sikap Bupati ini seperti melindungi para koruptor,” tandas Salnim.
Sementara itu Pengacara senior Purwakarta Agus Riyanto, SH menyatakan tata kelola pemerintahan mesti transparan dan akuntabel. “Selama data yang diminta KMP untuk kepentingan itu, mestinya Bupati jangan mempersulit publik untuk tahu kasus ini,” jelasnya.
Menurut Agus, selama data yang diminta KMP tidak sedang digunakan untuk kepentingan penyidikan penegak hukum, maka data itu mesti dibuka ke publik. “Persoalan ini akan terus berlarut-larut kalau sikap Bupati tertutup,” jelasnya.
Sebelumnya, Ketua KMP Zaenal Abidin, MP meminta Bupati membuka dokumen tender proyek Wisata Religi Tajug Gede Cilodong. “Ada dugaan permainan tender dalam kasus ini. Maka dari itu akan kita ungkap tuntas,” jelas ZA.
Kemarin, KMP berkirim surat lagi ke Bupati untuk mengulang permintaan yang sama. Langkah KMP ini dilakukan setelah Kejari Purwakarta meminta agar KMP melengkapi dokumen pengaduannya terkait dugaan permainan tender itu.
Sementara itu, Sekda Purwakarta Iyus Permana ketika dikonfirmasi soal ini belum bersedia menjelaskan. Pertanyaan yang dikirim melalui saluran whatsapp hanya dibaca saja.(one/ril) editor : gsoewarno.
