Head LinePemda

BUPATI ANNE RATNA MUSTIKA DIMINTA LUNASI TUNGGAKAN SILTAP SELAMA DUA BULAN PADA 2017

PAGUYUBAN KETUA RT/RW AKAN TERUS MINTA SAMPAI CAIR

PURWAKARTA (eNPe.com) – Para penguru RT dan RW meminta agar Bupati Purwakarta membayar tunggakan penghasilan tetap (Siltap) perangkat Desa, yang sampai sekarang belum jelas kapan mau dibayar. Menurut satu pengurus Paguyuban RT/RW di Kelurahan Sindangkasih, mereka akan menuntut terus sampai Siltap itu cair.

Wakil Ketua Paguyuban RT/RW di Kelurahan Sindangkasih Adjat Sudrajat menyatakan hal itu kepada eNPe.com semalam (19/5/20).

“Sampai sekarang hak kami, Siltap selama dua bulan pada September-Oktober 2017 belum juga dibayar. Kami minta Bupati mau segera membayar hak kami ini,” jelasnya.

“Kasus Siltap ini sempat dilaporkan oleh Komunitas Peduli Purwakarta (KPP) ke KPK. Saat itu, Ketua KPP Munawar Cholil langsung mengadukan Dedi Mulyadi atas dugaan korupsi di kasus Siltap. Hingga kini pengaduan ini tidak jelas perkembangannya.”

Menurut Adjat, penyelesaian tunggakan Siltap ini, hingga kini tidak jelas. “Para Ketua RW dan RT  berharap Pemkab Purwakarta membayarkan Siltap dimaksud,” jelasnya.

Adjat menambahkan, Siltap yg dua bulan yang belum dibayar Itu hak kami. “Setiap RW di Purwakarta mendapatkan Siltap Rp 700.000 per bulan, dan Ketua RT 650.000 per bulan,: jelasnya.

Menurut Adjat, kami berterimakasih kepada pemerintah. “Namun, siltap yang belum dibayar, akan kami terus pertanyakan ,”  Ucap Adjat  , yang juga  Ketua RW 06, kelurahan Sindangkasih .      

Sebelumnya, kekisruhan Siltap terjadi diujung pemerintahan Bupati Dedi Mulyadi pada 2017 lalu. Saat itu, akibat devisit anggaran yang mencapai Rp 236 miliar, maka banyak kewajiban Pemkab Purwakarta yang tidak dibayarkan.

Saat itu, tidak hanya Siltap, beberapa kontraktor juga tidak terbayar, utang Jampis ke beberapa rumah sakit juga tidak terbayar dan honor guru ngaji juga sama. Yang mengalami nasib sial juga dana bagi hasil pajak ke Desa-Desa juga tidak terbayarkan.

Siltap sendiri saat itu tidak dibayar oleh Bupati Dedi selama empat bulan dari September – Desember 2017, sebesar Rp 35,2 miliar. Tapi pada 2018, saat Bupati dipegang oleh isterinya, tunggakan Siltap hanya dibayar dua bulan. Sisa dua bulan sampai sekarang tidak jelas.

Kasus ini sempat dilaporkan oleh Komunitas Peduli Purwakarta (KPP) ke KPK. Saat itu, Ketua KPP Munawar Cholil langsung mengadukan Dedi Mulyadi atas dugaan korupsi di kasus Siltap. Hingga kini pengaduan ini tidak jelas perkembangannya.

Iyus Permana, Sekda Purwakarta, tidak memberikan jawaban yang pasti ketika kepadanya ditanyakan “menghilangnya” Siltap RW/RT dua bulan pada 2017 tersebut.     ” Tahun 2017 saya belum jadi Sekda,” katanya. (ril/PU).

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close