Head LineKriminalPemda

BUPATI ANNE PADA 2019 GELONTORKAN HIBAH Rp 30,5 MILIAR, TAPI HIBAH KE SIAPA TIDAK JELAS

POTENSI KORUPSINYA BESAR, MESTI DIAWASI KETAT

PURWAKARTA (eNPe) – APBD 2019 mengalokasikan dana hibah sebesar Rp 30,5 miliar, tapi alokasi dana itu untuk siapa tidak jelas. Menurut satu aktivis Anti Korupsi, pengalokasian dana hibah adalah satu modus untuk korupsi anggaran. Maka dari itu, pemakaiannya mesti diawasi secara ketat.

Koordinator Komunitas Masyarakat Purwakarta (KMP) Zaenal Abidin menegaskan itu kemarin (16/6). “Kita ingat skandal hibah Rp 1 miliar untuk Kejari Purwakarta. Hibah itu atas persetujuan Bupati, dan terbukti dugaan korupsinya kuat. Kemudian dana itu dikembalikan. Ini modus korupsi yang jelas,” ujarnya.

DANA HIBAH PADA APBD 2019 SEBESAR Rp 30,5 MILIAR

Apalagi, menurut ZA, sapaan akrab Zaenal, nilai hibah tahun ini besar. “Uang Rp 30 miliar itu besar. Kemarin kita tahu dana UKM hanya Rp 2 miliar. Ini struktur APBD yg tidak sehat,” jelasnya.

Untuk itu, pihaknya meminta agar elemen antikorupsi di Purwakarta mengawasi dana hibah ini. “Pemkab ini cara berfikirnya aneh. Selama ini rajin motongi honor ASN dengan alasan tidak ada anggaran. Tapi diam-diam alokasikan dana hibah Rp 30 miliar. Kita patut curiga, pola lama akan terus dimain-mainkan.

ALOKASI HIBAH TIDAK JELAS

Tim redaksi eNPe.com mencoba membongkar isi APBD 2019 yang redaksi peroleh dari seorang aktivis antikorupsi. Rincian APBD setebal 353 halaman itu tidak mencantumkan secuilpun informasi soal hibah ini.

Rincian anggaran di dinas sosial, dinas pemberdayaan masyarakat desa dan Sekda juga tidak ditemukan pengalokasian hibah sebesar Rp 30 miliar ini.

Menurut Zaenal, kalau alokasi anggaran Hibah tidak dijelaskan secara transparan di APBD, ini jelas modus korupsi. “Pemakaian hibah inikan dibahas di dewan, aneh kalau di dokumen APBD tidak muncul,” jelasnya.

Sebelumnya, publik pernah dibuat heboh soal hibah Rp 1 miliar ke Kejari Purwakarta yang diduga fiktif. Hibah ini telah menyeret Kepala Kejari Purwakarta Syahpuan, sampai sempat diperiksa oleh Kejati Jawa Barat.

Uang ini akhirnya dikembalikan ke Pemkab. Meski hingga kini tidak jelas status hukum dari skandal hibah ini. Pada kasus ini, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika menyetujui pencairan dana hibah ini. (nur/PU).

Tags

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *