BisnisHead LinePemda

BUPATI ANNE BATALKAN 24 IZIN PERUMAHAN, AKIBAT BERDIRI DI ATAS LAHAN SAWAH

TATA LETAK PERUMNAS ROYAL CAMPAKA AKAN DIATUR AGAR TIDAK MENGGANGGU AREAL SAWAH

PURWAKARTA (eNPe.com) – Karena berdiri di atas lahan persawahan, Bupati Purwakarta telah membatalkan izin 24 perumahan. Menurut Bupati langkah ini penting agar ketahanan pangan di Purwakarta terjaga.

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika menegaskan hal itu saat bertemu dengan Komunitas Peduli Purwakarta (KPP) di Gedung Negara hari ini (1/8). “Saya tegaskan, sepanjang belum ada IMB dan kita tahu lahan perumahan itu ada di sawah pasti kita batalkan. Yang sudah kita batalkan 24 perumahan. Saya berkomitmen untuk menjaga ketahanan pangan di Purwakarta,” jelas Bupati.

BUPATI ANNE RATNA MUSTIKA

Hadir dalam pertemuan itu Ketua KPP Munawar Cholil, Wakil Ketua KPP Tarman Sonjaya, Sekretaris KPP Hikmat Ibnul Aril, Advokat KPP Riyad Abdul Hanan SH dan anggota KPP lainnya. Sementara dari pihak Bupati hadir Plt Sekda, Kepala Dinas BKMD, Kepala Dinas Perizinan Satu Pintu, Kepala Dinas Pertanian dan Kepala BKAD.

Ambu, sapaan akrab Bupati menambahkan, sejak 2017-2019 seluas 1007 hektare  sawah beralih fungsi jadi kawasan industri atau perumahan. “Di Kecamatan Campaka 200 ha, Kecamatan Cibatu 200 ha, Kecamatan Pesawahan 200 ha, Kecamatan BBC 150 ha. Selebihnya tersebar di banyak kecamatan. Ini tentu membahayakan,” jelas Ambu.

Ia menyatakan, sejak 28 Oktober 2018, sebagai Bupati telah mengeluarkan surat edaran untuk memperketat perizinan baik untuk perumahan maupun industri yang berada di lahan teknis. “Kita perketat, kita evaluasi. Jadi jangan berharap akan terbit izin Bupati kalau mereka membangun di atas lahan sawah,” katanya.

Meski produksi padi di Purwakarta surplus, jelas Bupati, kalau izin perumahan tidak diperketat, maka ancaman terhadap penurunakn produksi padi akan terus terjadi. “Maka dari itu kita hentikan. kita awasi dengan ketat. Saya sudah tegaskan ke Dinas terkait agar soal ini diperhatikan dengan sungguh-sungguh,” jelasnya.

ANCAMAN BERTUBITUBI

Anne menambahkan, sikap tegasnya terhadap para pengembang perumahan yang nakal mendapat reaksi keras dari mereka. “Kami kedatangan banyak tamu. REI Jabar, Asosiasi Pengembang Perumahan Jabar. Dapat telpon dari oknum TNI Polri. Tidak kecil risiko yang saya hadapi. Bahkan ada yang jam 24.00 malam datang menemui saya  dan protes soal kebijakan ini,” jelasnya.

Maka dari itu, menurut Bupati, Kalau KPP punya sikap yang sama, sangat melegakan kami. “Setidaknya kami sekarang tidak sendirian,” jelas Anne yang disambut gelak tawa yang hadir.

Ketua KPP Munawar Cholil menyatakan sikap Bupati kita apresiasi karena sejalan dengan sikap politik KPP. “Buat kita menyelamatkan sawah itu artinya menyelamatkan masa depan anak cucu kita. Jadi kami tentu senang kalau Bupati punya sikap yang sama dengan KPP,” jelasnya.

KETUA KPP MUNAWAR CHOLIL

NASIB PERUMNAS ROYAL CAMPAKA

Terkait dengan Perumanas Royal Campaka, Anne menyatakan bahwa izin sudah telanjur keluar saat Bupati dijabat oleh Bupati sebelumnya. Kami tentu akan mengkritisi agar tata letak perumahan seminimal mungkin menggerus sawah.

“Ini kita susah bicara. Apalagi Perumnas ini BUMN dan menjalankan Inpres untuk membuat rumah bersubsidi. Tapi dalam site plannya nanti kita akan atur agar sesedikit mungkin areal sawah di sana tergerus oleh pembangunan,” jelasnya.

Anne meyatakan sudah menginteruksikan ke Dinas terkait agar bisa menyelesaikan soal Perumnas Royal Campaka ini bisa meminimalisir dampak terhadap hilangnya areal sawah.

Sekretaris KPP Hikmat Ibnul Aril meminta agar Pemkab sungguh-sungguh dalam pengawasan pembangunan perumahan. “Jangan sampai mereka bangun rumah bersubsidi, tapi yang menghuni orang mampu,” jelasnya.

Menurut Aril, kasus yang ada sudah terjadi di rusun Poponcol. “Rusun itu untuk orang miskin, tapi di Poponcol yang tinggal di sana banyak orang bermobil,” jelasnya. (ril/PU)

Tags

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *