Head LineKomunitasPemda

BUPATI ANNE AKHIRNYA HAPUS PROGRAM JAMPIS, SEJUMLAH WARGA MENGELUHKAN KEBIJAKAN INI

EFEK DARI BELUM SEHATNYA APBD PURWAKARTA

PURWAKARTA (eNPe.com) – Melalui SK Pjs Kepala Dinas Kesehatan, Bupati Purwakarta akhirnya menghapus layanan kesehatan gratis buat masyarakat miskin, Jampis. Sejumlah warga mengeluhkan kebijakan itu.

“Ini membuktikan bahwa Bupati tidak ada komitmen terhadap kesehatan masyarakat miskin. Padahal ini janji Bupati yang sering dilontarkan dibanyak forum,” jelas Dodi Kurniawan Mahasiswa UPI kepada eNPe.com hari ini (16/9).

SEJAK DIDERA PIUTANG JAMPIS, LAYANAN RSUD BAYU ASIH TERUS MEROSOT

Dodi menambahkan, Jampis adalah janji kampanye Ambu – Aming. “Kalau sekarang dihapus, maka Bupati telah melanggar janji kampanye dan ini kesalahan fatal,” jelasnya.

Sementara itu, Ibu Marni warga Pesawahan yang di temui di RS Bayu Asih mengaku kaget dengan dihapusnya program Jampis. “Saya selama ini bingung dengan informasi yang berkembang. Saya sebagai warga jadi ikut cemas, kalau Jampis dihapus terus bagaimana nasib kami ini,” jelas Marni, seorang guru yang mengaku sedang mengantar Ibunya periksa rutin ke Bayu Asih.

Menurut Marni, ia sering dipersulit kalau sudah berusuran dengan jaminan kesehatan. “Kalau sampai Jampis dihapus bagaimana kami bisa berobat,” jelas Marni.

Selama ini program Jampis buat Bupati Anne adalah problem pelik. Sepeningalan suaminya Dedi Mulyadi, dari program Jampis, Pemda Purwakarta pada 2017 meninggalkan utang ke banyak rumah sakit sebesar Rp 35 miliar. Dari utang itu, sebesar Rp 16 miliar adalah utang Jampis ke RSUD Bayu Asih.

Pada 2019 ini, Bupati mencicil utang Jampis sebesar Rp 5 miliar kepada RSUD Bayu Asih.

DICANTOLKAN KE PROGRAM JKN

Penghapusan Jampis, sesuai dengan SK Pjs Kadinkes Deni Darmawan beralasan bahwa program Jampis sudah dimasukkan ke Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jadi Jampis dihapus karena sudah ada program sejenis.

Sebelumnya, pada masa Dedi Mulyadi, tiap tahun Jampis meninggalkan utang ke banyak rumah sakit. Berdasarkan hasil audit BPK pada 2017 terungkap bahwa jebolnya anggaran Jampis akibat penerima Jampis terjadi salah sasaran. Banyak warga dari luar Purwakarta memakai fasilitas Jampis.

Zaenal Abidin, Ketua Komunitas Masyarakat Purwakarta (KMP) punya pandangan berbeda. Menurutnya, dihapusnya Jampis akibat Bupati gagal menyehatkan performa keuangan APBD Purwakarta.

“Kalau saya sudah mendugaa Bupati tidak bakal mampu menyehatkan keuangan Pemkab. Ini peninggalan pelik suaminya yang telah mencetak devisit anggaran pada akhir masa jabatannya,” jelas Zaenal.

Kini, menurut ZA, sapaan akrab Zaenal, Bupati mulai pintar bermain kebijakan. “Penghapusan program yang menjadi janji kampanye menggunakan tangan Kadisnya. Dia seolah-olah ingin bersih,” jelasnya. (bay/nur/PU).

Tags

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *