Head LinePemdaPolitik

BESOK, KMP LAPORKAN DUGAAN KORUPSI DPRD PURWAKARTA KE KPK

PURWAKARTA (eNPe.com) – Komunitas Masyarakat Purwakarta (KMP) besok akan melaporkan kasus SPPD dan Bimtek fiktif DPRD Purwakarta ke KPK dan Kejagung. Menurut Ketua KMP, langkah ini diambil agar penanganan kasus ini menjadi jelas dan tuntas.

Zaenal Abidin, Ketua KMP menjelaskan hal itu kepada eNPe.com usai audiensi dengan Kejari hari ini (13/8). “Kemarin kita baca Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyatakan bahwa dugaan kasus korupsi di DPRD Purwakarta bisa ditangani KPK. Kita menyambut baik niat KPK dengan cara membuat laporan ke KPK besok,” jelasnya.

ZAENAL ABIDIN

Dengan turunnya KPK, Zaenal meyakini kasus ini akan diusut tuntas. “Kita akan bawa data lengkap ke KPK. Kita sangat antusias dengan sikap terbuka KPK. Dengan begitu harapan akan tegaknya keadilan bagi masyarakat Purwakarta lebih menjanjikan,” jelasnya.

KMP, menurut ZA, sapaan akrab Zaenal, sudah mengkaji secara mendalam. “Setidaknya pasal 55 KUHP tentang pasal turut serta dalam tindak korupsi akan bisa menjerat dengan mudah 45 anggota Dewan lama. Laporan ini akan kita kawal ketat,” jelas Zaenal.

Sementara, usai ke KPK, tim KMP akan ke Kejagung. “Langkah ke Kejagung adalah untuk menemui Jamwas. Kita laporkan Kepala Kejari yang sudah pensiun Syahpuan akibat dugaan mempermainkan kasus SPPD dan Bimtek fiktif ini. Kita lapor agar ada tindakan untuk Syahpuan. Biarlah dia pensiun dengan membawa nama buruk,” ujarnya.

Kasus korupsi SPPD dan Bimtek fiktif telah menyeret nama M Rifa’i dan Hasan sebagai pesakitan. Keduanya telah divonis oleh Pengadilan Tipikor Bandung. Tapi Publik Purwakarta kecewa dengan keputusan Hakim. Karena ke-45 anggota DPRD tidak ditetapkan sebagai tersangka. Padahal fakta-fakta persidangan membuktikan keterlibatan ke-45 anggota Dewan itu.

KEJARI AKAN BUKA LAGI

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Purwakarta Fauzul Marup menegaskan bahwa Kejari akan membuka kembali kasus dugaan korupsi yang melibatkan anggota dan pimpinan dewan. “Kita buka kembali sesuai perintah majelis Hakim agar kasus ini didalami lagi,” jelas Fauzul.

Ia menyatakan dalam seminggu yang akan datang akan ada perkembangan baru soal kasus ini. “Kita bekerja berdasarkan keputusan pengadilan. Nanti kita lihat mana yang bisa dilanjutkan. Mana data-data yang perlu dilengkapi. Sehingga kasus ini bisa berjalan sesuai keinginan publik,” jelasnya.

Fauzul menjamin bahwa Kejari akan bekerja sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. “Kita tidak takut dengan kekuatan besar yang katanya ada di belakang kasus ini,” ujarnya.

Kasi Intel didampingi Wakil Pidsus Kejari Purwakarta Rendy menerima Tim KMP. Ini adalah kunjungan keempat KMP ke Kejari untuk mempertanyakan kelanjutan penanganan kasus SPPD dan Bimtek Fiktif. Hadir dalam pertemuan itu Zaenal Abidin, Igor Nainggolan, Awod Abdulgadir dan Iwan Torana. (tor/KDR).

Tags

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *