Head LineKriminalPemda

BESARNYA ANGGARAN DI DINAS-DINAS PADA APBD 2019

POTENSI DIKORUPSI SECARA SISTEMIK BESAR

PURWAKARTA (eNPe.com) – Potensi korupsi secara sistematis dan masif di Pemkab Purwakarta begitu besar. Karena itu, menurut satu aktivis anti korupsi, pengawasan mesti dilakukan oleh berbagai pihak, sehingga pejabat yang berniat untuk korupsi bisa dicegah.

Wakil Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Zaenal Abidin menegaskan itu kemarin (27/6) di Purwakarta. “Kalau kita kaji secara mendalam hampir 60% alokasi APBD dalam bentuk mata anggaran yang nilainya di bawah Rp 200 juta. Ini tujuannya agar ada penunjukan langsung. Ini tentu sangat mencemaskan,” jelas ZA sapaan akrabnya.

MESKI TELAH MENGHABISKAN ANGGARAN Rp 200 MILIAR, DESA SUKASARI MASIH TERISOLASI. PROYEK INI JUGA MENYISAKAN BANYAK MASALAH DUGAAN KORUPSI.

Untuk itu Pihaknya meminta agar semua pihak mengawasi pemakaian anggaran di semua Dinas sampai desa-desa. “Merumuskan anggaran yang nilainya di bawah Rp 200 juta agar tidak ditender itu upaya korupsi sistematis dan masif,” jelasnya.

ANGGARAN DI DINAS-DINAS

Berikut ini adalah besaran anggaran di masing-masing Dinas dan Sekda pada ABPD 2019.

Pada APBD 2019 alokasi anggaran dibagi menjadi empat bagian:

1. Anggaran terkait Urusan Wajib Pelayanan Dasar.

2. Anggaran terkait Urusan Wajib Bukan Layanan Dasar

3. Anggaran terkait Urusan Pilihan

4. Anggaran terkait Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Total anggaran Rp 1,1 Triliun

a. Dinas Pendidikan Rp 683 Miliar

b. Dinas kesehatan Rp 306 Miliar

– Kedinasan Rp 171,4 Miliar

– RSUD Bayu Asih Rp 134,9 miliar.

c. PU dan Penataan Ruang Rp 117,9 miliar

– Dinas PU, Bina Marga dan Pengairan Rp 87,2 miliar

– Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Rp 30,6 miliar.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp 25,3 miliar.

– Dinas Tata Ruang dan Permukiman Rp 25,3 miliar.

e. Trantib dan Perlindungan Masyarakat Rp 48,1 miliar.

– Satpol PP Rp 24,5 miliar.

– Kantor Kesbangpol Rp 6,8 miliar.

– Dinas Damkar dan Penanggulangan Bencana Rp 16,6 miliar.

f. Sosial Rp 10,1 miliar

– Dinsos, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Rp 10,1 miliar.

URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

Total anggaran Rp 211,2 miliar.

a. Tenaga Kerja Rp 9,3 miliar.

– Disnakertrans Rp 9,3 miliar.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Anak Rp 2,7 miliar

– Dinsos, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Rp 2,7 miliar

c. Pangan Rp 1,9 miliar

– Dinas Perikanan dan Peternakan Rp 200 juta

– Dinas Pangan dan Pertanian Rp 1,7 miliar.

d. Lingkungan Hidup Rp 36,9 miliar

– Dinas Lingkungan Hidup Rp 36,9 miliar.

e. Administrasi Dukcapil Rp 20,1 miliar

– Dinas Dukcapil  20,1 miliar.

f. Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp 12,8 miliar

– Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rp 12,8 miliar

g. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Rp 17,1 miliar.

h. Dinas Perhubungan Rp 20 miliar

i. Dinas Kominfo Rp 31,5 miliar.

j. Dinas KUKM dan Perindag Rp 2 mlliar

k. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Rp 12 miliar

l. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Parbud Rp 32,9 miliar

m. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Rp 775 juta.

ANGGARAN TERKAIT URUSAN PILIHAN

Total Anggaran Rp 60,8 miliar

a. Dinas Perikanan dan Peternakan Rp 17 miliar

b. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parbud Rp 1,7 miliar.

c. Dinas Pangan dan Pertanian Rp 22,7 miliar

d. Perdagangan

– Dinas KUKM dan Perindag Rp 17,8 miliar.

e. Perindustrian

– Dinas KUKM dan Perindag Rp 1,1 miliar

f. Transmigrasi

– Disnakertrans Rp 250 juta.

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

Total anggaran Rp 722,6 miliar

a. Administrasi Pemerintahan Rp 240,9 miliar.

– Bupati dan Wabup Rp 625,9 juta

– DPRD Rp 28,2 miliar

– Sekda Rp 75,4 miliar

– Sekretariat DPRD Rp 49,3 miliar

– Kecamatan Jatiluhur Rp 3,4 miliar

– Kecamatan Sukasari Rp 3,5 miliar

– Kecamatan Maniis Rp 3,2 miliar

– Kecakatan Tegalwaru Rp 3,7 miliar

– Kecamatan Plered Rp 4,1 miliar

– Kecamatan Sukatani Rp 4,5 miliar

– Kecamatan Darangdan Rp 3,5 miliar

– Kecamatan Bojong Rp 3,9 miliar

– Kecamatan Wanayasa Rp 3,8 miliar

– Kecamatan Kiarapedes Rp 3,4 miliar

– Kecamatan Pesawahan Rp 3,3 miliar

– Kecamatan Pondoksalam Rp 3,6 miliar

– Kecamatan Purwakarta Rp 27,9 miliar

– Kecamatan Babakancikao Rp 3,5 miliar

– Kecamatan Campaka Rp 3,6 miliar

– Kecamatan Cibatu Rp 3,7 miliar

– Kecamatan Bungursari Rp 3,8 miliar

b. Inspektorat Rp 15,2 miliar

c. Bappeda dan Litbangda Rp 14,9 miliar

d. Keuangan Rp 415,5 miliar

– BKAD Rp 390,4 miliar

– Bapenda Rp 25,1 miliar

e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Rp 35,9 miliar. (nur/PU).

Tags

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *