BisnisHead LinePemda

BERMASALAH, PT SURYA HANDA PERKASA PENGELOLA PASAR SIMPANG

PT SHP TIDAK PENUHI KEWAJIBAN RETRIBUSI KE PEMKAB PURWAKARTA

PURWAKARTA (eNPe.com) – Kerjasama pengelolaan aset antara Pemkab Purwakarta dengan PT Surya Handa Perkasa (SHP), sebagai pengelola Pasar Simpang, ternyata bermasalah. Menurut hasil audit BPK pada 2018, PT SHP tidak pernah memenuhi kewajibannya untuk membayar dana konpensasi dan retribusi tahunan, selama 10 tahun beroperasi. Negara dirugikan dalam kasus ini.

Kemitraan antara Pemkab Purwakarta dengan PT SHP berupa pembangunan gedung di atas aset Pemkab senilai Rp 881,6 juta. Kemitraan itu berdasarkan perjanjian antara kedua belah pihak No. 511.2/2968/Bappeda dan No. 002/SHP/25005-PKS/X/2006, tanggal 16 Oktober 2006.

BUPATI DEDI MULYADI SELALU GAGAL SAAT MERELOKASI PEDAGANG PASAR REBO.

Beberapa hal penting isi perjanjian itu di antaranya; Pertama, Pemkab Purwakarta menyediakan lahan seluas 1,7 hektare untuk dibangun pasar Tradisional Simpang bernuansa modern dan lahan seluas 7.068 m2 untuk dibangun gedung Serba Guna dan Kompleks Perkantoran di Pasar Rebo kepada PT SHP.

Kedua, PT SHP menjual dan memasarkan unit tempat usaha Pasar Tradisional Simpang dan Kompleks Perkantoran Pasar Rebo tersebut kepada pihak ketiga dengan Hak Milik atas Satuan Rumah non Susun Hunian yang beralaskan HGB atas nama PT SHP selama 25 tahun di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama Pemkab Purwakarta.

Ketiga, Atas hasil penjualan unit usaha, Pemkab Purwakarta mendapat bagi hasil dihitung dari hasil penjualan unit usaha dikurangi nilai investasi Pemkab sesuai dengan perbandingan nilai aset Pemkab terhadap total nilai investasi.

Pada 6 April 2009, tiga tahun setelah perjanjian pertama, pola kerjasama itu diubah berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 108/06/Huk/2009 dan No. 002P/SHP/25005-PKS/II/2009. Isi perjanjian perubahan ini;

Pertama, tanah yang disediakan untuk lahan Pasar Tradisional Simpang menjadi seluas 1,4 hektare. Kedua, di atas lahan Pasar Rebo hanya dibangun Pusat Jasa dan Perkantoran, bukan Gedung Serbaguna.

Ketiga, HGB atas nama PT SHP di atas HPL Pemkab Purwakarta menjadi 27 tahun. Keempat, bagi hasil dengan Pemkab Purwakarta berdasarkan jumlah unit usaha yang dijual, dihapus dan diganti kompensasi ke Pemkab Purwakarta, berupa ; a. Uang senilai Rp 2 miliar, yang dibayar per triwulan sebesar Rp 500 juta. b. Bangunan berupa sekolah berasrama SLBN Kapten Halim, Pelelangan Ikan, Gudang dan Masjid Al-Ikhlas atas nama Terminal Pasar Simpang.

Kelima, nilai kompensasi untuk Pemkab Purwakarta selama pengelolaan Pasar Tradisional Simpang sebesar Rp 365 juta per tahun, di luar kewajiban pajak dan retribusi daerah.

DILANGGAR SEMUA

Hasil audit BPK menemukan hal yang mengejutkan. Setelah PT SHP menikmati aset dan mengelola pasar Simpang, ternyata semua kewajiban PT SHP ke Pemkab Purwakarta tidak pernah dipenuhi sepeserpun.

Kewajiban membayar uang kompensasi sebesar Rp 2 miliar, dan uang bulanan sebesar Rp 365 juta per tahun dan kewajiban  membangun sekolah dan asrama SLBN Kapten Halim, Pelelangan Ikan, gedung dan masjid Al Ikhlas atas nama sub terminal Simpang tidak satupun yang dibangun.

Pihak manajemen PT SHP kepada auditor BPK beralasan bahwa tidak membayarnya semua kewajiban kompensasi baik dalam bentuk uang dan bangunan karena Bupati Dedi Mulyadi saat itu juga tidak menepati janjinya untuk memindahkan pedagang pasar Rebo ke Pasar Simpang. PT SHP juga beralasan, kios dipasar Simpang hanya 30% saja yang terisi.

Ketua KMP Zaenal Abidin meminta agar Bupati mematuhi rekomendasi BPK soal kerjasama dengan PT SHP. “Karena ini sangat merugikan,” jelas Zaenal.

Jika Bupati terbukti selama enam bulan tidak menjalankan rekomendasi BPK, menurut ZA,”Itu bisa masuk kategori pidana. Nanti akan saya telusuri perkembangan kasus ini,” jelas ZA.

Menurut Zaenal, ia akan berjuang agar kerjasama dengan PT SHP dihentikan saja. “Ketimbang merugikan,” jelasnya.(tim/PU).

 

 

Tags

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *