Head LinePolitikTajuk

BELAJAR DARI PKS, DARI DIHUKUM UMMAT SAMPAI TUMBUH BESAR

TANTANGAN TERBERAT MENGHADAPI LOYALIS BUPATI

PARA politisi mesti belajar dari PKS. Pada Pileg 2014, ummat menjatuhkan hukumannya kepada PKS Purwakarta akibat salah ambil keputusan, mendukung Dedi Mulyadi menjadi calon Bupati saat itu. Ummat pun marah. Pada 2014, kursi PKS nihil alias nol. Rupanya ummat Purwakarta adalah pemilih yang cerdas dan objektif.

Lima tahun tertidur, PKS menggeliat ketika pada Pilkada lalu mendukung pasangan dambaan ummat, Zalu. Ibarat pemanasan, mesin politik PKS pun bekerja, menggeliat dan kerja keras itu, kalau Pilkada kemarin tidak curang, Zalu bisa menang telak. Tapi ya itu, terpaksa kalah akibat dugaan kecurangan itu masif, terstruktur dan sistematis. Nyaris di semua lini.

KURSI GERINDRA DAN PKS MENGUAT DI DEWAN

Tapi bagi PKS, mendukung Zalu laiknya mendayung dua tiga pulau terlampaui. Pertama, dukungan ke Zalu berhasil menaikkan rating PKS terhadap kepercayaan publik. Ummat kembali bersimpati terhadap PKS. Ini tentu modal yang keren untuk bertarung di Pileg 2019. Kedua, mesin partai telah panas menderu. Siap gas poll untuk bertarung yang sesungguhnya. Dan sejarah kemudian membuktikan bahwa PKS satu-satunya partai yang mendapat suara berlipat sampai 500%.

Media ini termasuk yang meyakini bahwa satu-satunya partai Islam yang punya masa depan itu hanya PKS. Percayalah dengan asumsi ini. Bahwa PKS pada 2014 telah salah jalan, anggap itu ongkos politik yan harus dibayar.

Mengukur PKS sebagai satu-satunya partai Islam yang punya masa depan itu sederhaan saja. Lihat sistem perkaderannya yang berjenjang, terstruktur dan kontinyu. Di partai Islam lainnya kita tidak melihat soal ini.

Maka dari itu, kenaikan sampai 500% adalah rahmat Allah buat PKS. Terminologi Rahmat tentu kawan-kawan PKS lebih paham. Momen ini mesti dimanfaatkan dengan maksimal untuk menunjukan ke publik bahwa PKS kini telah berubah; pro ummat, pro rakyat dan pro perubahan menuju politik yang lebih sehat dan masuk akal.

PARA LOYALIS BUPATI 

Tantangan terbesar PKS ke dapan adalah kolaborasi antara Eksekutif yang mengusung politik dinasti plus para loyalis Bupati yang masuk lagi ke legislatif. Melihat mutasi 13 pejabat penting di Pemkab Purwakarta itu sinyal bahwa mesin birokrasi tidak akan berubah. Apalagi para loyalis Bupati sekitar 60% dari anggota dewan terpilih lagi.

Selama ini, nyaris sejak 10 tahun, kehidupan politik di Purwakarta seperti politik tanpa nyawa. Eksekutif begitu kuat mencengkram legislatif. Sehingga anggaran bisa dipermainkan sesuai selera sang penguasa. Efek dari permainan anggaran ini adalah dugaan korupsi yang nyaris terjadi di semua sektor.

Efek yang menyakitkan buat rakyat adalah terjadinya devisit anggaran sejak 2015, sebagaimana terungkap dalam audit BPK 2017. Anggaran yang sakit, laiknya kanker stadium empat ini, mengimbas ke APBD 2019. Pemkab nyaris lumpuh, akibat tidak ada anggaran yang memadahi untuk membangun.

Penguasa tentu berharap, politik anggaran mesti dikuasai dengan sempurna lagi. Dengan modal 60% suara di dewan, untuk mengatur anggaran memang masih leluasa. Ini tentu sangat berbahaya.

Dalam kondisi seperti ini, peran PKS, Gerindra, dan mestinya juga PAN dan Demokrat mesti mampu melawan oligarki penguasa dengan kerja keras dan super cerdas. Bahwa peta politik di dewan berubah sudah pasti. Pembahasan politik anggaran pasti seru. Apalagi sekarang tidak semua media pro Bupati.

Publik akan melihat, apakah partai oposisi anti politik dinasti ini akan mampu memberi arah baru politik di Purwakarta? Publik tentu percaya bahwa Gerindra, PKS pasti akan sangat cermat dalam berpolitik. Karena sekali saja salah langkah, palu godam ummat akan kembali memukul dengan telak mereka sebagai hukuman, akibat tidak becus bekeja dan gagal menangkap semangat zaman, akan hadirnya perubahan politik yang sehat dan masuk akal di Purwakarta. (KDR).

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *