Head LinePemdaPolitik

BANGUNAN PASAR DESA DAN KANTOR BUMDes DESA PONDOK BUNGUR, YANG DIBANGUN OLEH UANG NEGARA DIHANCURKAN

BANGUNAN DIBIAYAI OLEH KEMENTERIAN DESA TERTINGGAL Rp 100 JUTA

PONDOKSALAM (eNPe.com) – Pasar Desa dan kantor BUMDes Desa Pondok Bungur Kecamatan Pondoksalam, yang dibangun dengan uang negara dihancurkan sampai rata dengan tanah. Menurut Ketua BUMDes setempat, pihaknya tidak tahu kenapa itu terjadi. Bahkan saat pembongkaran pun pihaknya mengakui tidak tahu sama sekali.

Husni Thamrin, Direktur BUMDes Pondok Bungur menyatakan hal itu kepada eNPe.com kemarin (16/2). “Kalau ingin tahu kejadian yang sebenarnya, tanya ke Kades Pondok Bungur atau Pak Camat. Kami tidak ikut bertanggung jawab,” jelas Husni.

Ia menambahkan bahwa bangunan itu adalah Pasar Desa. “Dananya dari Kementerian Desa, sebesar Rp 100 juta. Tujuannya untuk mengembangkan pasar desa,” jelas Husni.

Tapi, menurutnya, belum sempat bangunan itu digunakan, sudah dirobohkan. “Kita prihatin juga,” jelas Husni.

“Saat pembongkaran desa siap mempertanggungjawabkannya. Bangunan pengganti akan di bangun di atas tanah desa.” (Camat Pondoksalam Heru Agus Riyanto, M.Si).

Enam bulan yang lalu, saat bangunan itu sudah ada, kepada media ini Husni menuturkan lokasi itu akan dikelola oleh BUMDes. “Rencana kami akan digunakan untuk jualan pupuk dan sembako. Tapi ya itu, keburu dibongkar,” jelasnya.

ASET PEMKAB PURWAKARTA

Sementara itu, Camat Pondok Salam Purwakarta Heru Agus Riyanto, M.Si membenarkan kalau bangunan itu dibongkar. Ia juga mengakui kalau Pasar Desa dan kantor BUMDes itu dibiayai oleh Kementerian desa tertinggal dan transmigrasi.

“Bangunan itu berdiri di atas aset Pemkab. Dan itu daerah resapan. Apalagi di lokasi itu pernah terjadi longsor,” jelas Heru.

Saat pembongkaran, menurutnya, pihak desa sudah menyatakan bertanggung jawab atas kasus ini. “Mereka akan mengganti bangunan baru di atas aset desa,” jelas Heru.

ARTIKEL SERUPA  DUGAAN KORUPSI DD JATIMEKAR - KECAMATAN JATILUHUR, BESOK MULAI DITANGANI KEJARI PURWAKARTA

Saat ditanya, pembangunan pengganti dibangun dari alokasi dana yang mana? Camat Heru enggan menjelaskan.

Ketua Komunitas Masyarakat Purwakarta (KMP) Zaenal Abidin mengaku janggal dengan penjelasan Camat itu. “Kalau bangunan itu ada di atas aset Pemkab, apa saat membangun tidak ada koordinasi sama sekali? Ini kan tidak logis,” jelas ZA, sapaan Zaenal.

Kasus ini, menurut ZA mesti diusut tuntas. “Unsur korupsinya sudah ada. Kerugian negara sudah terang benderang. Dari Kades, Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mesti ikut bertanggung jawab,” jelas Zaenal. (bay/PU).

Tags

Related Articles

Beri Komentar :

Your email address will not be published. Required fields are marked *