BisnisHead LinePemda

BAKAL HANCURKAN SAWAH TEKNIS 23 HA, KPP MINTA IZIN PERUMNAS ROYAL CAMPAKA DIBATALKAN

KETUA DPRD AKAN SAMPAIKAN KE BUPATI

PURWAKARTA (eNPe.com) – Perumnas Royal Campaka, yang berada di Desa Campaka Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, bakal menghancurkan 23 hektare lahan sawah produktif. Untuk itu, menurut Ketua Komunitas Peduli Purwakarta (KPP), Bupati harus berani tegas ambil sikap untuk membatalkan izin perumahan itu.

MUNAWAR CHOLIL

Ketua KPP Munawar Cholil menegaskan hal itu saat KPP beraudiensi dengan Ketua DPRD Purwakarta Sarip Hidayat kemarin (30/7) di ruang kerjanya. Hadir dalam pertemuan itu, Ketua KPP Munawar Cholil, Advokat KPP Riyad Abdul Hanan, Sekretaris KPP Hikmat Ibnul Aril dan pejabat KPP lainnya. KPP adalah satu-satunya LSM antikorupsi di Purwakarta.

“Kalau Bupati tidak tegas soal sawah-sawah yang tergerus perumahan atau industri, maka ketahanan pangan di Purwakarta akan makin gawat. Bupati mesti bijaksana. Dan kami berharap Ketua DPRD mau menyampaikan aspirasi ini ke Bupati,” jelas Munawar.

Ia menambahkan, Presiden Jokowi itu memprioritaskan ketahanan pangan. “Jadi Bupati mesti sejalan dengan pemerintah Pusat,” jelasnya.

Menurutnya, selama ini banyak kawasan industri dan perumahan telah mengubah lahan persawahan. “Meski secar aturan mereka ada di kawasan sesuai RUTR, baik itu zona merah maupun zona kuning, tapi Bupati mesti mempertimbangkan dengan matang. Masih banyak lahan telantar yang bisa untuk industri dan perumahan, tapi berada di luar areal sawah. Kita ingin ketahanan pangan di Purwakarta yang sudah lemah, jangan terus dijadikan makin lemah,” jelasnya.

ADVOKAT RIYAD ABDUL HANAN, SH

Sementara itu, Advokat KPP Riyad Abdul Hanan SH menyatakan kajian hukum soal lahan-lahan pertanian yang sudah telanjur ada di zona meran (industri) dan zona kuning (perumahan) mesti dilakukan dengan serius. “Tanpa ada regulasi baru yang melindungi fungsi sawah secara UU, maka keberadaan sawah teknis akan terus terancam,” jelasnya.

Pihaknya meminta agar Pemkab Purwakarta memperhatikan soal ini. “Bisa saja ada regulasi khusus yang mengatur soal keberadaan lahan sawah yang berada di zona merah dan kuning. Intinya semua bisa diatur, asal Pemkab Purwakarta punya komitmen kuat untuk mempertahankan sawah di sini. Kita kan berharap ketahanan pangan di Purwakarta terjaga,” jelasnya.

PENGAWASAN KOMISI I DITINGKATKAN

KPP juga meminta, khususnya Komisi I untuk meningkatkan fungsi pengawasannya.

KPP SAAT BERAUDIENSI DENGAN KETUA DPRD PURWAKARTA

“Komisi I harus lebih ketat dalam melakukan pengawasan. Selama ini banyak perumahan yang berdiri di lahan sawah produktif akibat fungsi kontrol Komisi I lemah,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Purwakarta Sarip Hidayat berjanji akan menyampaikan aspirasi KPP ini ke Bupati. “Kita akan sampaikan ke Bupati agar persoalan ini bisa diselesaikan dengan tegas,” jelasnya. (nur/PU).

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *