Head LinePemdaTajuk

AUDIT BPK, DEDI MULYADI DAN LANGKAH HUKUM KE KPK

MEMBACA hasil audit tahunan BPK, yang tertuang dalam buku LHP BPK pada 2016 dan 2017, seperti membaca komik silat. Karena di buku-buku itu, yang newspurwakarta.com peroleh dengan cara legal dan sah, perilaku bagaimana Pemkab Purwakarta mengelola uang ditelajangi dengan sempurna, tanpa tedeng aling-aling.

Orang boleh berdebat bahwa pemerintahan Dedi Mulyadi itu keren dan joz. Tapi begitu kita membaca angka-angka dan temuan BPK, maka kesimpulan kita, tata kelola yang telah berlangsung sungguh lucu, tidak masuk akal dan amburadul.

Terutama buku LHP BPK pada 2017. Berbeda dengan buku LHP BPK pada tahun-tahun sebelumnya, yang biasanya hanya setebal 400-500 halaman, maka buku LHP BPK pada 2017 setebal 1.269 halaman. Kalau untuk melempar maling ya bisa benjol kepalanya.

Siapa Dedi Mulyadi bisa dilihat dari dokumen itu. Misalnya, pada LHP BPK 2017 tertulis bahwa sejak 2015, 2016 dan 2017 Dedi Mulyadi mengabaikan rekomendasi BPK. Jadi pada 2017 persoalan anggaran ya itu-itu saja masalahnya.

Bagaimana hasil audit dari institusi negara yang resmi diabaikan begitu saja, seolah tidak ada masalah keuangan dalam pemerintahan DM. Ini sungguh aneh bin ajaib.

Begitu pula kita baru tahu bahwa devisit anggaran sudah terjadi sejak 2015. Publik selama ini tahunya devisit itu hanya terjadi pada 2017. Ternyata salah. Keuangan Pemkab di bawah kekuasaan DM sudah sakit sejak 2015.

Penyebabnya pun itu-itu saja, yaitu kegagalan Pemkab meningkatkan PAD akibat kelewat percaya diri bakal bisa menaikkan PAD dari pemasukan BPHTB, atau pajak tanah dan bangunan.

Melesetnya pendapatan dari BPHTB ini yang menjadi sumber penyakit utama rusaknya tata kelola keuangan di Pemkab Purwakarta. Dan yang lebih aneh, kegagalan mengeruk pajak BPHTB ini sudah terjadi sejak 2012, tapi Pemkab masih mematok pemasukan dari PBHTB dengan angka yang terus naik dan kelewat tinggi, padahal realisasinya hanya rata-rata 15%.

ARTIKEL SERUPA  KPK, YPI INDORAMA DAN MASA DEPAN SKANDAL SPPD DAN BIMTEK FIKTIF

BPK sudah mengingatkan Dedi Mulyadi agar jangan mematok asumsi pendapatan dari BPHTB begitu tinggi, tapi Dedi tetap bersikukuh dengan sikapnya. Akhirnya terbukti jebol dan persoalan ini merembet sampai sekarang ketika Bupati sudah di bawah kekuasaan isterinya.

Persoalan lain yang menarik adalah hilangnya aset-aset tetap, baik dalam bentuk barang, bangunan dan gedung. Total nilainya kurang lebih Rp 56,1 miliar. Angka ini tentu tidak kecil.

Aset tetap yang hilang itu misalnya beberapa rumah dinas pejabat, bangunan di fasilitas umum, laptop, sepeda, mobil dan dua lukisan yang nilainya masing-masing Rp 2 miliar dan Rp 3 miliar. Total item barang yang hilang ini mencapai kurang lebih 600 jenis.

Ini tentu dugaan skandal korupsi yang sangat telanjang. Siapa yang bertanggung jawab terhadap hilangnya aset-aset itu? Sungguh luar biasa.

Pada LHP BPK 2016 lebih ngeri lagi. Terutama pada penyaluran BOS yang diduga menyimpang, sebesar Rp 19 miliar. Ini angka yang tidak kecil.

Dan polanya sungguh aneh-aneh. Sekolah yang mestinya hanya menerima BOS Rp 100 juta ditransfer Rp 400 juta. Banyak sekolah yang mengalami ini. Untung BPK cek transaksi rekening giro di sekolah-sekolah itu. Sehingga terungkaplah dugaan kasus ini.

Ada juga sekolah-sekolah yang mestinya tidak menerima BOS, tapi ditransfer. Nilainya Rp 6,6 miliar di 31 SD Negeri. Ini duit tidak kecil dan sangat telajang permainnya.

Kasus BOS pada 2016 ini pada hasil audit BPK di 2017 sayang tidak disinggung bagaimana hasil akhirnya. Publik tentu menuntut transparansi tata kelola anggaran yang amburadul ini.

MESTI DIPROSES HUKUM

Membaca LHP BPK 2016 dan 2017 kita seperti menemukan berbagai bukti dugaan korupsi yang telanjang dan masif. Nyaris di semua bagian diduga bermasalah.

ARTIKEL SERUPA  SOAL SENGKETA ASET DESA WANAYASA, PIHAK DESA MINTA PEMKAB SEGERA SELESAIKAN SOAL STATUS TANAH DESA

Maka dari itu, langkah yang realistis adalah membawa persoalan ini ke ranah hukum. Kata Tarman Sonjaya, dari Komunitas Peduli Purwakarta (KPP), agar adil dan publik jadi tahu duduk persoalannya.

Seorang ahli hukum dari Unkris Jakarta yang sempat berkomentar soal hasil audit BPK ini menyebutkan bahwa temuan BPK, asal sudah menjadi milik publik, bisa menjadi bukti permulaan yang cukup untuk kepenegakan hukum. Masyarakat mestinya ambil inisiatif untuk membawa masalah ini ke KPK atau Kejagung, katanya.

Melihat dugaan kerugian negara yang begitu besar, sepertinya langkah hukum adalah keharusan. Ini agar publik tahu bahwa pejabat yang salah mesti bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Dan hanya dengan jalur hukum semuanya menjadi clear.

Tentu, kini publik kembali berharap ke KPP, satu LSM anti korupsi yang sudah teruji komitmennya. Atau juga kepada Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK), lembaga yang mestinya kredibel tapi hingga kini masih tidur lelap.

Ayo bangun. Kita tegakkan supremasi hukum di bumi Purwakarta. Biar Purwakarta benar-benar Istimewa. Joz akh.

Tags

Related Articles

Beri Komentar :

Your email address will not be published. Required fields are marked *