Head LineKriminalPemda

AUDIT BPK 2018, TEMUKAN 9 KASUS DUGAAN KORUPSI SENILAI Rp 4,2 MILIAR

PRESTASI BUPATI ANNE TAHUN PERTAMA MEMPRIHATINKAN

PURWAKARTA (eNPe.com) –  Hasil Audit BPK pada 2018 menemukan sembilan kasus dugaan korupsi di Pemkab Purwakarta di bawah Bupati Anne Ratna Mustika. Potensi kerugian negara mencapai Rp 4,2 miliar.

Hasil Laporan Hasil Pemeriksaan oleh BPK atas kinerja Bupati Anne pada 2018 mengungkapkan sebanyak sembilan temuan pemeriksaan. Temuan-temuan itu berpotensi merugikan negara.

Temuan pertama adalah tidak tercatatnya Kas di Dinas Kesehatan sebesar Rp 846 juta. Dinas Kesehatan mengganggarkan Pendapatanada 2018 sebesar Rp 44,1 miliar dan terealisasi sebesar Rp 23,8 miliar (53,98%). Dari jumlah pemasukan itu, sebesar Rp 846 juta tidak jelas keberadaannya.

ZAENAL ABIDIN

Temuan kedua adalah mark up Belanja Modal Gedung dan Bangunan di delapan OPD Pemkab Purwakarta sebesar Rp 527 juta. Delapan OPD itu antara lain proyek di Sekwan, pembangunan Gelanggang Olah Raga, pembangunan aula Diorama Nusantara dan mark up pembangunan di Dinas Pendidikan.

Ketiga adalah kelebihan pembayaran atas lima paket Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas PU, Bina Marga dan Pengairan sebesar Rp 506 juta. Keempat, mark up pada Belanja Peralatan dan Mesin pada Sekda Pemkab Purwakarta senilai Rp 528 juta.

Kelima adalah pekerjaan pembangunan UPTD Puskesmas Maracang pada Dinas Kesehatan yang terbengkalai. Nilai Proyek ini sebesar Rp 11,1 miliar. Kasus keenam adalah kasus Hibah di Dinas Pangan dan Pertanian, serta Hibah  di Distarkim dengan potensi kerugian mencapai Rp 256 juta.

Kasus ketujuh adalah alokasi dana hibah ke Ormas yang belum bisa dipertanggungjawabkan senilai Rp 310 juta. Kedelapan, dana Bansos bermasalah dan belum ada pertanggungjawabannya senilai Rp 228 juta.

Dan kasus kesembilan adalah Bantuan Keuangan (Bankeu) ke desa-desa yang bermasalah sebesar Rp 519 juta.

AUDIT INVESTIGASI

Mengomentari sembilan temuan itu, Ketua Komunitas Masyarakat Purwakarta (KMP) Zaenal Abidin menyatakan bahwa temuan itu membuktikan Bupati Anne Ratna Mustika dalam tata kelola keuangan masih bermasalah. “Ini tentu memprihatinkan,” jelas Zaenal.

Pihaknya mengaku heran, pada 2018 Bupati Anne mendapat predikat dari BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Ini kok banyak temuan ternyata. Predikat WTPnya perlu dipertanyakan,” jelas ZA.

Ia berharap BPK melakukan audit investigasi terhadap sembilan temuan ini. “Ini pasti potensi korupsinya besar. Kami akan ajukan surat ke BPK agar melakukan audit investigasi,” jelasnya. (ril/KDR).

 

Tags

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *