Pemuda Menganggur 20%, Warga Miskin 41,8%, Layanan Kesehatan Buruk
PURWAKARTA (enpe.com) – Poros Gerakan Mahasiswa Purwakarta, kemarin, menggelar demonstrasi di depan kantor Pemkab Purwakarta dan gedung DPRD. Langkah ini diambil karena mereka menilai indikator kesejahteraan masyarakat Purwakarra memprihatinkan. Poros Gerakan ini meminta agar DPRD membuka ruang seluas-luasnya untuk ikut mengevaluasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati tahun 2021.
“Kita mengkaji berdasarkan data BPS tahun 2020-2021, indukator kesejahteraan warga Purwakarta sangat memprihatinkan. Tingkat pengangguran anak-anak muda mencapai 20%. Ini angka yang tidak kecil,” jelas Koordinator Aksi Poros Gerakan Mahasiswa Purwakarta Miqdad Amr kemarin (13/4/22) kepada sejumlah awak media.
Ia menambahkan, sejak 2018-2022 tingkat pengangguran terbuka Pemuda (PTP) konsisten diangka 20%. “Ini artinya perlu ada kebijakan strategis yang berorientasi pada penuntasan masalah pengangguran Pemuda,” jelasnya.
Pihaknya juga menyoal tentang kesejahteraan warga Purwakarta. “Dari data BPS sebanyak 41,8% warga Purwakarta selama ini hanya mampu membelanjakan uangnya di bawah Rp 300 ribu per kapita per bulan. “Sedangkan ukuran garis kemiskinan kemampuan belanja per bulan per kapita sebesar Rp 378,287. Ini artinya tingkat kemiskinan di Purwakarta sangat tinggi yaitu 41,8%,” ujar Miqdad.
Belum soal layanan kesehatan, jelas Miqdad. “Masih janyak warga miskin yang susah mengakses fasilitas kesehatan. Mestinya, pelayanan kesehatan sebagai hak dasar warga mesti dilakukan secara baik dan berkeadilan,” jelasnya.
Untuk itu, menurut Miqdad, Laporan Pertanggung Jawaban (LPB) Bupati mesti dibuka ruang publik seluas mungkin untuk bisa ada masukan dari kalangan mahasiswa. “Kita desak Dewan agar mau membuka ruang itu,” jelasnya.
Poros Garakan Mahasiswa Purwakarta terdiri dari elemen HMI Cabang Purwakarta, BPII Cabang Purwakarta dan BEM STIE Muttaqien. Poros baru ini muncul untuk mengontrol kinerja Pemerintahan Kabupaten Purwakarta di bawah Bupati Anne Ratna Mustika.
Kemarin Poros Gerakan Mahasiswa ini menggelar demonstrasi sejak pukul 14.00. Dikuti sekitar 52 aktivis mahasiswa, mereka bergerak dari kantor HMI Cabang Purwakarta, bergerak ke kantor Bupati dan berakhir di Gedung DPRD Purwakarta.
Mereka menyuarakan kekecewaannya terhadap kinerja Bupati yang gagal membawa kesejahteraan bagi warga Purwakarta.
“Kami meminta Dewan untuk mengaudit dan mengevaluasi secara kritis LPJ Bupati Purwakarta,” teriak orator dari Poros Gerakan Mahasiswa ini di depan gedung Dewan.
Di luar tuntutan soal kinerja Bupati yang tidak menggembirakan, Poros Gerakan Mahasiswa ini juga menuntut agar pemerintah mempertimbangkan kembali soal kenaikan BBM.
“Kami juga menolak kenaikan PPN jadi 11% dan agar Penguasa juga menyelesaikan soal tingginya harga minyak goreng. Ini agar ada stabilitas pada kebutuhan primer masyarakat,” tandas Miqdad. (ril) editor: gsoewarno
