Tuesday, May 17, 2022
enpe.com
No Result
View All Result
  • Login
  • News
    YOGIE MUHAMMAD SAMBANGI KAMPUS, SIAP MENTORING BISNIS PEMUDA

    YOGIE MUHAMMAD SAMBANGI KAMPUS, SIAP MENTORING BISNIS PEMUDA

    DISKUSI KAMISAN BAHAS THEMA “PERENCANAAN PEMBANGUNAN DARI SAINTIFIK KE TAFSIR HEGEMONIK”

    DISKUSI KAMISAN BAHAS THEMA “PERENCANAAN PEMBANGUNAN DARI SAINTIFIK KE TAFSIR HEGEMONIK”

    STIE KHEZ MUTTAQIEN GELAR RAMADHAN IN CAMPUS (RIC)

    STIE KHEZ MUTTAQIEN GELAR RAMADHAN IN CAMPUS (RIC)

    BUPATI : “PUBLIK BERHAK MENERIMA INFORMASI YANG TEPAT, AKURAT DAN BENAR.”

    BUPATI : “PUBLIK BERHAK MENERIMA INFORMASI YANG TEPAT, AKURAT DAN BENAR.”

    DPC PROJO Purwakarta Sukseskan Gerakan Vaksinasi Gratis Untuk Rakyat

    DPC PROJO Purwakarta Sukseskan Gerakan Vaksinasi Gratis Untuk Rakyat

    BUPATI PUTUSKAN PILKADES DI PURWAKARTA DITUNDA

    Trending Tags

    • Commentary
    • Featured
    • Event
    • Editorial
  • Pemkab
  • Jabar
  • Kriminal
  • Politk
  • Ekonomi
  • Budaya
  • Komunitas
  • Features
  • Opini
  • Kolom
  • Tajuk
  • Indepth
  • Lingkungan
  • News
    YOGIE MUHAMMAD SAMBANGI KAMPUS, SIAP MENTORING BISNIS PEMUDA

    YOGIE MUHAMMAD SAMBANGI KAMPUS, SIAP MENTORING BISNIS PEMUDA

    DISKUSI KAMISAN BAHAS THEMA “PERENCANAAN PEMBANGUNAN DARI SAINTIFIK KE TAFSIR HEGEMONIK”

    DISKUSI KAMISAN BAHAS THEMA “PERENCANAAN PEMBANGUNAN DARI SAINTIFIK KE TAFSIR HEGEMONIK”

    STIE KHEZ MUTTAQIEN GELAR RAMADHAN IN CAMPUS (RIC)

    STIE KHEZ MUTTAQIEN GELAR RAMADHAN IN CAMPUS (RIC)

    BUPATI : “PUBLIK BERHAK MENERIMA INFORMASI YANG TEPAT, AKURAT DAN BENAR.”

    BUPATI : “PUBLIK BERHAK MENERIMA INFORMASI YANG TEPAT, AKURAT DAN BENAR.”

    DPC PROJO Purwakarta Sukseskan Gerakan Vaksinasi Gratis Untuk Rakyat

    DPC PROJO Purwakarta Sukseskan Gerakan Vaksinasi Gratis Untuk Rakyat

    BUPATI PUTUSKAN PILKADES DI PURWAKARTA DITUNDA

    Trending Tags

    • Commentary
    • Featured
    • Event
    • Editorial
  • Pemkab
  • Jabar
  • Kriminal
  • Politk
  • Ekonomi
  • Budaya
  • Komunitas
  • Features
  • Opini
  • Kolom
  • Tajuk
  • Indepth
  • Lingkungan
No Result
View All Result
enpe.com
No Result
View All Result
Home Ekonomi

TUNJANGAN PROFESI GURU (TPG) DIPOTONG 1% UNTUK BAYAR BPJS, PARA GURU KEBERATAN.

editor tor by editor tor
10/04/2022
in Ekonomi, Headline, Pemkab
A A
0
TUNJANGAN PROFESI GURU (TPG) DIPOTONG 1% UNTUK BAYAR BPJS, PARA GURU KEBERATAN.
439
SHARES
2.1k
VIEWS
FacebookWhatsappTelegramLine

Gaji Guru Selama ini sudah Dipotong untuk BPJS

PURWAKARTA (enpe.com) – Sejumlah guru di Purwakarta mengaku keberatan dengan pemotongan Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk membayar BPJS sebesar 1% dari tunjangan itu. Mereka beralasan, selama ini gaji bulanan mereka juga sudah dipotong untuk membayar BPJS.

BACA JUGA

KURSI BUPATI ANTARA DEDI MULYADI VERSUS ADE KOMARUDIN

DATA WAJIB PAJAK TIDAK PERNAH DIPERBARUI, KEPALA BAPENDA DINILAI TIDAK KREATIF

PUTERI KOMARUDIN SIAP TANTANG ANNE RATNA MUSTIKA PADA PILKADA 2024

HMI CABANG PURWAKARTA DAN TIGA TUNTUTAN STRATEGIS

“Kenapa kami harus dipotong dua kali. Dari gaji sudah dipotong. Sekarang dari tunjangan, yang mestinya menjadi hak kami karena persoalan kompetensi,” jelas satu Guru di Pesawahan kepada enpe.com pagi ini (10/4/22).

Pembayaran TPG, menurutnya mengalami kemunduran. Ia mengaku mendapat pemberitahuan melalui saluran whatsapp bahwa keterlambatan itu terkait penyesuaian sistem. “Sekarang dari tunjangan TPG ada potongan BPJS Kesehatan sebesar 5%. Yang 4% dibebankan ke Pemkab, yang 1% dipotong dari TPG,” jelasnya.

Ia mengaku tidak tahu menahu soal potongan baru ini. “Kami juga heran kok tidak ada sosialisasi, siapa yang memotong. Lalu apa penjelasannya kenapa guru untuk urusan PBJS mesti dipotong dua kali,” jelasnya.

“Ini kebijakan pusat. Guru dan ASN dipotong gaji dan tunjangannya. Kalo ini dilanggar Pemkab dapat sanksi.” (Kepala BKAD Pemkab Purwakarta Nur Cahya).

Ia dan teman-teman seprofesinya mengaku keberatan dengan kebijakan ini. “Kami jelas keberatan. Kondisi sekarang hidup kami sangat mengandalkan dari tunjangan. Kalau gaji sudah habis terpakai untuk cicilan dan kebutuhan sehari-hari,” jelasnya.

JANGAN BEBANI RAKYAT

Sementara itu, Ketua Komunitas Madani Purwakarta (KMP) Zaenal Abidin MP menyesalkan kebijakan yang sepihak itu. “Penghargaan pemerintah ke guru sangat rendah. Kebijakan ini tidak masuk akal,” jelas Zaenal.

Menurutnya, ini upaya penguasa untuk menutup kerugian BPJS selama ini. “Maka dari itu semua hal yang bisa diambil dari rakyat, penguasa lakukan. Ini sungguh sangat disayangkan,” jelasnya.

Zaenal meminta agar Pemkab membatalkan kebijakan ini. “Bebankan yang 5% ke Pemkab. Jangan bebankan ke guru,” jelasnya.

Mestinya, menurut ZA sapaan akrab Zaenal, negara menghargai pengorbanan guru. “Mereka selama ini mendidik anak-anak tanpa pamrih. Mestinya penguasa berfikir bagaimana mereka sejahtera. Ini malah main potong tunJangan saja,” jelas Zaenal.

POTONG DUA KALI KEBIJAKAN PUSAT

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Purwakarta Dr Purwanto, M.Pd menyatakan, terkait iuran BPJK itu perintah UU. “Jadi negara meminta warga ikut sharing, baik ASN maupun non ASN,” jelas Purwanto.

Ketika ditanya, selama ini guru sudah dipotong gajinya untuk membayar BPJS. Menurut Purwanto hanya sekali. “Setahu saya cuma sekali,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemkab Purwakarta Nur Cahya menyatakan kewajiban membayar iuran BPJS itu perintah dari Pusat sesuai Pasal 33 ayat 1 Perpres No 75 tahun 2019, tentang Jaminan Kesehatan.

“Kebijakan ini mulai diterapkan pada 2022,” ujarnya.

Menurut Nur, di sini kebijakannya jelas. “Perhitungan iuran BPJS terdiri dari Gaji dan Tunjangan. Termasuk TPG untuk guru dan TPP untuk ASN,” ujarnya.

Jadi, menurut Nur, untuk ASN secara keseluruhan dipotong dua kali. “Kalau Pemkab melanggar aturan ini, dari Pusat akan menjatuhkan sanksi,” jelasnya.

Sayang Nur enggan menjelaskan ketika ditanya apakah Pemkab secara keuangan tidak mampu untuk menanggung yang 1% agar beban ke guru dan ASN lainnya tidak berat. (one) editor : gsoewarno

Tags: newspurwakarta.comPjkspurwakarta istimewaTunjangan guru
editor tor

editor tor

Related Posts

FORMATA AKAN DIRIKAN SEKOLAH POLITIK DI PURWAKARTA
Headline

KURSI BUPATI ANTARA DEDI MULYADI VERSUS ADE KOMARUDIN

11/05/2022
DATA WAJIB PAJAK TIDAK PERNAH DIPERBARUI, KEPALA BAPENDA DINILAI TIDAK KREATIF
Ekonomi

DATA WAJIB PAJAK TIDAK PERNAH DIPERBARUI, KEPALA BAPENDA DINILAI TIDAK KREATIF

10/05/2022
PUTERI KOMARUDIN SIAP TANTANG ANNE RATNA MUSTIKA PADA PILKADA 2024
Headline

PUTERI KOMARUDIN SIAP TANTANG ANNE RATNA MUSTIKA PADA PILKADA 2024

07/05/2022
POROS GERAKAN MAHASISWA PURWAKARTA MENILAI KINERJA BUPATI BURUK, INDIKATOR SOSIAL EKONOMI MEMPRIHATINKAN
Ekonomi

HMI CABANG PURWAKARTA DAN TIGA TUNTUTAN STRATEGIS

01/05/2022
POROS GERAKAN MAHASISWA PURWAKARTA MENILAI KINERJA BUPATI BURUK, INDIKATOR SOSIAL EKONOMI MEMPRIHATINKAN
Headline

TEMUI PENGURUS HMI CABANG PURWAKARTA, BUPATI ANNE KOMITMEN REALISASIKAN TUNTUTAN KADER

27/04/2022
YOGIE MUHAMMAD SAMBANGI KAMPUS, SIAP MENTORING BISNIS PEMUDA
Ekonomi

YOGIE MUHAMMAD SAMBANGI KAMPUS, SIAP MENTORING BISNIS PEMUDA

25/04/2022
Next Post
RIBUAN MAHASSIWA DAN PELAJAR KEPUNG DPR RI, TOLAK PENUNDAAN PEMILU DAN PERPANJANGAN MASA JABATAN PRESIDEN

RIBUAN MAHASSIWA DAN PELAJAR KEPUNG DPR RI, TOLAK PENUNDAAN PEMILU DAN PERPANJANGAN MASA JABATAN PRESIDEN

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

WARGA PURWAKARTA  YANG MENINGGAL AKIBAT COVID-19  TOTAL MENCAPAI 256 ORANG

BUPATI ANNE : “PPKM DARURAT TIDAK AKAN DIPERPANJANG KARENA PERTIMBANGAN EKONOMI WARGA.”

15/07/2021
GARA-GARA KRITIK BUPATI ANNE DAN DEDI MULYADI DI MEDSOS, HAK UM SULAEMAN MENJADI ANGGOTA DEWAN TERANCAM DICABUT

GARA-GARA SERING KRITIK BUPATI ANNE DAN DEDI MULYADI DI MEDSOS, HAK UM SULAEMAN SEBAGAI ANGGOTA DEWAN TERANCAM DICABUT

27/05/2021
MARKAS LSM MANGGALA GARUDA PUTIH PURWAKARTA DIKEPUNG FKPPI, KETUANYA MINTA MAAF

MARKAS LSM MANGGALA GARUDA PUTIH PURWAKARTA DIKEPUNG FKPPI, KETUANYA MINTA MAAF

05/09/2021
VILA DEDI MULYADI DI CIPULUS WANAYASA KOTOR DAN KUSAM

VILA DEDI MULYADI DI CIPULUS WANAYASA KOTOR DAN KUSAM

21/11/2021
AKHIRNYA DEDI MULYADI ANGGOTA DPR DARI GOLKAR DIPERIKSA KPK DALAM KASUS DUGAAN KORUPSI DI INDRAMAYU

AKHIRNYA DEDI MULYADI ANGGOTA DPR DARI GOLKAR DIPERIKSA KPK DALAM KASUS DUGAAN KORUPSI DI INDRAMAYU

05/08/2021

PILIHAN EDITOR

WARGA MISKIN DI PURWAKATA MASIH BANYAK YANG SUSAH MENDAPAT LAYANAN KESEHATAN

WARGA MISKIN DI PURWAKATA MASIH BANYAK YANG SUSAH MENDAPAT LAYANAN KESEHATAN

08/04/2022
MENCALONKAN DIRI SEBAGAI CAPRES, DEDI MULYADI DINILAI BERKHIANAT TERHADAP KEPUTUSAN MUNAS PARTAI GOLKAR

MENCALONKAN DIRI SEBAGAI CAPRES, DEDI MULYADI DINILAI BERKHIANAT TERHADAP KEPUTUSAN MUNAS PARTAI GOLKAR

09/02/2022
PENGADUAN FORMATA SOAL UANG PENSIUNAN PDAM YANG TIDAK DIBAYAR, BARU DITANGGAPI DPRD PEKAN DEPAN

PENGADUAN FORMATA SOAL UANG PENSIUNAN PDAM YANG TIDAK DIBAYAR, BARU DITANGGAPI DPRD PEKAN DEPAN

16/12/2021
LIMA FORMATUR TERPILIH, PADA MUSDA III KELUARGA BESAR PELAJAR ISLAM INDONESIA (KB PII) KABUPATEN PURWAKARTA

LIMA FORMATUR TERPILIH, PADA MUSDA III KELUARGA BESAR PELAJAR ISLAM INDONESIA (KB PII) KABUPATEN PURWAKARTA

12/12/2021
News Purwakarta

© 2021 newspurwakarta.com

Navigate Site

  • About US
  • Redaksi
  • Kode Etik
  • Media Cyber
  • Manifesto

Follow Us

No Result
View All Result
  • Home
  • News
  • Pemkab
  • Jabar
  • Kriminal
  • Politk
  • Ekonomi
  • Budaya
  • Komunitas
  • Features
  • Opini
  • Kolom
  • Tajuk
  • Indepth
  • Lingkungan

© 2021 newspurwakarta.com

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In